KPU & Bawaslu Tegaskan Sekda Gowa Bersyarat jadi Bacaleg
Ahmad Muhaimin
Selasa, 22 Agustus 2023 - 15:40 WIB
Sekda Gowa, Kamsina mendaftar sebagai Bacaleg PDIP. Ilustrasi: Sindo Makassar
Nama Sekda Gowa, Kamsina masuk dalam daftar caleg sementara (DCS) DPRD Gowa di PDI Perjuangan. Ia tercatat akan bertarung di di Dapil 7 meliputi Kecamatan Barombong dan Pallangga.
Komisioner KPU Gowa, Suwahyu mengatakan Kamsina masuk menjadi Bacaleg bukan pada saat pengajuan awal. Melainkan sebagai pengganti yang diajukan oleh PDI Perjuangan.
“Kita kan wajib verifikasi untuk setiap Bacaleg yang diajukan partai. Kemudian saat verifikasi, ditemukan yang bersangkutan melengkapi berkasnya,” kata Suwahyu saat dihubungi Sindo Makassar pada Selasa (22/8).
Baca Juga:Ditinggal Anzar Bate, Perindo Sulsel Tetap Pede di Dapil Gowa-Takalar
Suwahyu menuturkan, Kamsina yang berstatus sebagai ASN wajib melampirkan surat keterangan (SK) pemberhentian saat mendaftar sebagai Bacaleg. Namun aturan tersebut dilonggarkan, dengan mengajukan berkas lain terlebih dahulu.
“Dilonggarkan, bahwa SK pemberhentian bisa dimasukkan pada pencermatan DCT. Tetapi harus melampirkan surat pengunduran diri ditandai dengan bukti tanda terima, dan bersangkutan (Kamsina) melengkapi. Makanya statusnya memenuhi syarat (MS) jadi ditampilkan di DCS,” ujarnya.
Menurut PKPU, Kamsina wajib mengajukan SK pemberhentiannya paling lambat jelang penetapan daftar caleg tetap (DCT) atau pada 3 Oktober 2023. Jika tidak dilampirkan, yang bersangkutan gagal bertarung di Pileg 2024.
Komisioner KPU Gowa, Suwahyu mengatakan Kamsina masuk menjadi Bacaleg bukan pada saat pengajuan awal. Melainkan sebagai pengganti yang diajukan oleh PDI Perjuangan.
“Kita kan wajib verifikasi untuk setiap Bacaleg yang diajukan partai. Kemudian saat verifikasi, ditemukan yang bersangkutan melengkapi berkasnya,” kata Suwahyu saat dihubungi Sindo Makassar pada Selasa (22/8).
Baca Juga:Ditinggal Anzar Bate, Perindo Sulsel Tetap Pede di Dapil Gowa-Takalar
Suwahyu menuturkan, Kamsina yang berstatus sebagai ASN wajib melampirkan surat keterangan (SK) pemberhentian saat mendaftar sebagai Bacaleg. Namun aturan tersebut dilonggarkan, dengan mengajukan berkas lain terlebih dahulu.
“Dilonggarkan, bahwa SK pemberhentian bisa dimasukkan pada pencermatan DCT. Tetapi harus melampirkan surat pengunduran diri ditandai dengan bukti tanda terima, dan bersangkutan (Kamsina) melengkapi. Makanya statusnya memenuhi syarat (MS) jadi ditampilkan di DCS,” ujarnya.
Menurut PKPU, Kamsina wajib mengajukan SK pemberhentiannya paling lambat jelang penetapan daftar caleg tetap (DCT) atau pada 3 Oktober 2023. Jika tidak dilampirkan, yang bersangkutan gagal bertarung di Pileg 2024.