Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dengan Kedaulatan AI di Indonesia

JAKARTA - Perkembangan Kecerdasan Artifisial (AI) diprediksi menjadi game-changer utama dalam bisnis berbasis teknologi, serta menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi global. Indonesia memiliki potensi besar untuk memanfaatkan peluang AI, terutama karena tingkat adopsi AI yang tinggi di kawasan Asia Tenggara.

Berdasarkan data Oliver Wyman 2023, hanya 13% bisnis di Indonesia yang telah mengadopsi AI pada tingkat lanjutan, namun lebih dari 80% sudah mulai berinvestasi atau menggunakan teknologi ini dalam operasional mereka.

Menurut laporan McKinsey Global Institute (2023), AI diprediksi akan berkontribusi hingga USD 13 triliun terhadap ekonomi dunia pada 2030, yang setara dengan peningkatan rata-rata Produk Domestik Bruto (PDB) global sebesar 1,2% per tahun. Laporan PwC bahkan menyebutkan angka ini bisa mencapai USD 15,7 triliun pada tahun yang sama.

Dari kedua prediksi tersebut, World Economic Forum (WEF) menyoroti AI sebagai kekuatan utama di era Revolusi Industri 4.0 yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan baru. Bank Dunia juga menilai AI dapat mengurangi kesenjangan digital di negara berkembang, serta mendorong inovasi di sektor vital seperti pertanian, kesehatan, dan pendidikan.

Lalu, bagaimana kedaulatan AI dapat memberdayakan Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional? Pertanyaan ini menjadi topik utama dalam diskusi panel bertajuk “Masa Depan AI: Mampukah Memperkuat Ekonomi Indonesia?” yang digelar oleh Forum Wartawan Teknologi (FORWAT) dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun ke-5 FORWAT.

Diskusi ini menghadirkan narasumber dari berbagai sektor, antara lain Adrian Lesmono (Country Consumer Business Lead NVIDIA), Sri Safitri (Sekjen KORIKA), Nailul Huda (Direktur Ekonomi Digital CELIOS), dan Insaf Albert Tarigan (Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan), dengan moderator Ardhi Suryadi, Wakil Pemimpin Redaksi Detik.

Country Lead Business NVIDIA, Adrian Lesmono, mengatakan kedaulatan AI bukan lagi wacana. Teknologi AI yang cepat, aman, dan mandiri adalah fondasi kedaulatan digital Indonesia. "Kedaulatan AI berarti kontrol penuh atas data, efisiensi, dan akselerasi digital," kata dia.

Penerapan AI di Indonesia perlu disesuaikan dengan prioritas pembangunan nasional. Salah satunya melalui pembentukan Kolaborasi Riset & Inovasi Industri Kecerdasan Artifisial (KORIKA), yang bertujuan menjembatani kesenjangan kolaborasi antara pemerintah, industri, akademisi, dan komunitas publik.

Sekjen KORIKA, Sri Safitri menyampaikan meski berpotensi mendorong transformasi besar, pengembangan AI di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki keahlian dalam bidang AI.

"Program studi khusus AI baru dimulai di Indonesia. Selain itu, infrastruktur digital yang terbatas dan kekurangan pendanaan serta riset & pengembangan (R&D) juga menjadi hambatan," ucapnya.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital CELIOS, Nailul Huda, menyatakan adopsi AI yang pesat di sektor finansial dan ekonomi digital menunjukkan bahwa teknologi ini telah menjadi tulang punggung transformasi ekonomi.

"Dengan dukungan strategi pemerintah, kolaborasi industri, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja, AI dapat memberdayakan Indonesia menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," ungkap dia.

Pemerintah berperan strategis dalam mendorong pengembangan AI di tingkat nasional, melalui regulasi yang mengatur AI dan tata kelolanya, untuk memaksimalkan manfaatnya sambil meminimalkan risiko.

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Insaf Albert Tarigan, menegaskan diperlukan penyempurnaan strategi pemanfaatan AI nasional yang dapat berfungsi sebagai blueprint panduan bagi pemerintah dan sektor swasta dalam mengadopsi, mengembangkan, serta mengimplementasikan AI.

"Dengan kebijakan yang tepat, pemerintah dapat memaksimalkan potensi kerja sama global, mencakup transfer teknologi, investasi, dan penelitian bersama. Kolaborasi semacam ini akan mempercepat adopsi teknologi canggih, membuka akses ke sumber daya global, dan memperkuat kedaulatan teknologi Indonesia," paparnya.

Di Indonesia, penguatan kedaulatan AI harus mendorong sektor-sektor untuk beralih dari fase Taker ke fase Shaper dan Maker. Sebagai contoh, Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) tidak hanya memanfaatkan AI untuk bisnis seperti peningkatan layanan pelanggan dan kinerja jaringan, tetapi juga aktif membangun ekosistem AI inklusif melalui pengembangan talenta dan kolaborasi sstrategis

Indosat, bersama perusahaan-perusahaan lain seperti GoTo dan Kata.ai, telah mengadopsi teknologi AI untuk meningkatkan layanan dan efisiensi operasional. Begitu juga sektor pemerintahan, yang mulai memanfaatkan AI untuk otomatisasi layanan publik dan moderasi konten.

Dengan adanya diskusi panel ini, diharapkan dapat mendorong pemahaman strategis tentang peran AI dalam pertumbuhan ekonomi, merumuskan kebijakan berbasis bukti, serta mempererat kolaborasi dalam membangun ekosistem AI nasional yang inklusif dan berkelanjutan.