PLN dan Pemkab Kepulauan Talaud Sinergi Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

MAKASSAR - PT PLN (Persero) melalui Unit Induk Pembangunan (UIP) Sulawesi menggelar pertemuan koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, dalam rangka membahas pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di wilayah Kepulauan Talaud, termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Talaud berkapasitas 2 x 3 MW.

Pertemuan yang berlangsung di Kantor PLN UIP Sulawesi, Makassar, pada Senin (19/01) tersebut menjadi bagian dari upaya penyelarasan langkah dan komunikasi antara PLN dan pemerintah daerah.

General Manager PLN UIP Sulawesi, Wisnu Kuntjoro Adi, menyampaikan bahwa pengembangan sistem ketenagalistrikan di wilayah kepulauan merupakan bagian dari perencanaan jangka menengah dan panjang PLN yang disusun secara terintegrasi.

Dalam pelaksanaannya, PLN senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian melalui berbagai kajian dan persiapan dengan memperhatikan aspek teknis, administratif, serta aspek keamanan.

“PLN secara berkelanjutan melakukan koordinasi dan evaluasi bersama para pemangku kepentingan untuk memastikan kesiapan seluruh aspek pendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Sinergi dengan pemerintah daerah menjadi elemen penting dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi pengelolaan dan pengembangan sistem kelistrikan,” ujar Wisnu.

Wisnu menambahkan bahwa komunikasi yang intensif antarinstansi diharapkan dapat mendukung terciptanya proses yang tertib dan selaras dengan ketentuan yang berlaku, sehingga manfaat pembangunan kelistrikan dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat Kepulauan Talaud.

Bupati Kepulauan Talaud, Welly Titah, hadir langsung dalam pertemuan tersebut bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang terdiri dari Ketua DPRD, Kapolres, Dandim, dan Kepala Kejaksaan Negeri. Ia menyampaikan dukungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud terhadap upaya pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan di wilayahnya.

“Pemerintah daerah siap berkolaborasi dengan PLN sesuai dengan kewenangan masing-masing, termasuk dalam hal perizinan, pengamanan, dan dukungan lainnya, agar proses pembangunan infrastruktur kelistrikan dapat berjalan dengan baik,” ungkap Welly.

Dalam kesempatan tersebut, PLN juga menyampaikan bahwa sejumlah langkah persiapan administratif terus dilakukan, termasuk koordinasi dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, sebagai bagian dari upaya memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jajaran Forkopimda yang hadir turut menyatakan kesiapan untuk mendukung dan mengawal program pembangunan kelistrikan demi kepentingan masyarakat Kepulauan Talaud.

Melalui penguatan sinergi antara PLN dan Pemerintah Daerah, pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di wilayah kepulauan diharapkan dapat terus berproses secara terukur dan berkesinambungan, guna meningkatkan keandalan pasokan listrik serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Talaud.