Capaian Standar Pelayanan Minimal Makassar di Atas Rata-rata
Kamis, 16 Jan 2025 18:04

Suasana Focus Group Discussion (FGD) di ruang rapat Sekda Kota Makassar, Kamis (16/1/2025). Foto: Istimewa
MAKASSAR - Kota Makassar menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk memonitoring dan mengevaluasi tematik penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di ruang rapat Sekda Kota Makassar, Kamis (16/1/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Koordinator Bidang Aparatur dan Kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas, Alen Ermanita, secara daring dan luring memaparkan terkait hasil evaluasi penerapan SPM 2023 secara umum.
Salah satu hal yang disampaikan di FGD ini adalah terkait hasil evaluasi, di mana Kota Makassar berada di kuadran 1, capaian SPM dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) berada di atas rata-rata.
"Standar pelayanan minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal," ujarnya.
Penyelenggaraan pelayanan dasar merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah.
SPM diposisikan untuk menjawab hal-hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam penyediaan pelayanan dasar yang bermuara pada penciptaan kesejahteraan rakyat.
Sementara itu, Pj Sekda Kota Makassar, Irwan Rusfiady Adnan, dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan tantangan dan hambatan yang dihadapi Kota Makassar dalam upaya wujudkan penerapan SPM.
Kemudian, Irwan Rusfiady Adnan juga menyampaikan beberapa tantangan yang dihadapi, seperti di bidang kesehatan dikarenakan fasilitas sarana/prasarana yang belum merata, serta masih kurangnya tenaga pendidik.
"Mengatasi hal tersebut, telah dilakukan pemetaan sarana/prasarana, serta penambahan tenaga didik secara kualitas dan kuantitas," ujarnya.
Beberapa bidang yang menjadi sorotan dalam upaya penerapan SPM yakni bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, Trantibumlinmas, dan bidang sosial.
Capaian dari tahun 2021 hingga 2023, terlihat adanya peningkatan yang signifikan disetiap bidang. Untuk bidang pendidikan di tahun 2021 berada di 62,65 persen meningkat menjadi 100 persen di 2023.
Adapun juga Bidang kesehatan di tahun 2021 berada di 65,94 persen meningkat menjadi 100 persen di tahun 2023.
Begitupun dengan bidang lainnya, di tahun 2023 telah naik menjadi 100 persen, menjadikan Makassar berada di kuadran 1, capaian SPM dan RPJPN berada di atas rata-rata. FGD ini diikuti oleh Kota Makassar (luring) dan Kepulauan Selayar (daring).
Dalam kesempatan tersebut, Koordinator Bidang Aparatur dan Kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas, Alen Ermanita, secara daring dan luring memaparkan terkait hasil evaluasi penerapan SPM 2023 secara umum.
Salah satu hal yang disampaikan di FGD ini adalah terkait hasil evaluasi, di mana Kota Makassar berada di kuadran 1, capaian SPM dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) berada di atas rata-rata.
"Standar pelayanan minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal," ujarnya.
Penyelenggaraan pelayanan dasar merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah.
SPM diposisikan untuk menjawab hal-hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam penyediaan pelayanan dasar yang bermuara pada penciptaan kesejahteraan rakyat.
Sementara itu, Pj Sekda Kota Makassar, Irwan Rusfiady Adnan, dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan tantangan dan hambatan yang dihadapi Kota Makassar dalam upaya wujudkan penerapan SPM.
Kemudian, Irwan Rusfiady Adnan juga menyampaikan beberapa tantangan yang dihadapi, seperti di bidang kesehatan dikarenakan fasilitas sarana/prasarana yang belum merata, serta masih kurangnya tenaga pendidik.
"Mengatasi hal tersebut, telah dilakukan pemetaan sarana/prasarana, serta penambahan tenaga didik secara kualitas dan kuantitas," ujarnya.
Beberapa bidang yang menjadi sorotan dalam upaya penerapan SPM yakni bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, Trantibumlinmas, dan bidang sosial.
Capaian dari tahun 2021 hingga 2023, terlihat adanya peningkatan yang signifikan disetiap bidang. Untuk bidang pendidikan di tahun 2021 berada di 62,65 persen meningkat menjadi 100 persen di 2023.
Adapun juga Bidang kesehatan di tahun 2021 berada di 65,94 persen meningkat menjadi 100 persen di tahun 2023.
Begitupun dengan bidang lainnya, di tahun 2023 telah naik menjadi 100 persen, menjadikan Makassar berada di kuadran 1, capaian SPM dan RPJPN berada di atas rata-rata. FGD ini diikuti oleh Kota Makassar (luring) dan Kepulauan Selayar (daring).
(MAN)
Berita Terkait

Makassar City
Dekatkan Layanan Publik, Inovasi Dinsos Makassar Diapresiasi Legislator
DPRD Kota Makassar mendukung penuh salah satu program dari Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar, dengan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.
Jum'at, 11 Jul 2025 09:40

Makassar City
Penerapan Opsen PKB dan BBNKB Strategi Baru Bapenda Makassar Genjot PAD
Salah satu opsi itu adalah penerapan opsen, pajak tambahan atau pungutan tambahan pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
Rabu, 09 Jul 2025 18:54

Makassar City
PPP Percayakan RTQ Ketua Fraksi DPRD Makassar, Siap Kolaborasi Pemerintahan Mulia
Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulawesi Selatan, Imam Fauzan Amir Uskara, bersama jajaran Fraksi PPP DPRD Kota Makassar dan Rahmat Taqwa Qurais, melakukan audiensi dengan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin di Balai Kota Makassar, Rabu (09/07/2025).
Rabu, 09 Jul 2025 16:47

Makassar City
Pemkot Makassar Ajak Industri Hotel Kelola Sampah Organik
Pemerintah Kota Makassar masih berkutat mencari solusi terbaik menangani persoalan sampah. Eco Enzyme dinilai sebagai solusi konkret atas problem ini.
Rabu, 09 Jul 2025 16:40

Makassar City
Mahasiswa KKN Prestasi Unhas Siap Dukung Program Prioritas Pemkot Makassar
Subdirektorat Pendidikan Berbasis Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Unhas menawarkan kerja sama penempatan mahasiswa KKN Prestasi di Kota Makassar.
Rabu, 09 Jul 2025 13:43
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

PSI Umumkan DPT Pemilihan Raya, 187.306 Orang Berhak Memilih Ketum
2

DPRD Sulsel Heran, Perusahaan Penambang Emas di Sinjai Mangkir dari RDP
3

Kisah Owner Hermin Salon Vivi Hadapi Diskriminasi Gender karena Budaya Patriarki
4

PT Semen Tonasa dan Unhas Luncurkan Program Assamaturu 2025
5

Penabrak KLM Asia Mulia Belum Ditangkap, Keluarga Bakal Lapor ke Pusat
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

PSI Umumkan DPT Pemilihan Raya, 187.306 Orang Berhak Memilih Ketum
2

DPRD Sulsel Heran, Perusahaan Penambang Emas di Sinjai Mangkir dari RDP
3

Kisah Owner Hermin Salon Vivi Hadapi Diskriminasi Gender karena Budaya Patriarki
4

PT Semen Tonasa dan Unhas Luncurkan Program Assamaturu 2025
5

Penabrak KLM Asia Mulia Belum Ditangkap, Keluarga Bakal Lapor ke Pusat