Kaji Pengendalian Banjir di Makassar, Walkot Munafri Bahas Bersama Ahli Unhas
Jum'at, 14 Mar 2025 11:52
Rapat koordinasi telah dilakukan oleh pihak Universitas Hasanuddin (Unhas) bersama Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin di Balai Kota Makassar, Kamis (13/3/2025).
MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar menggandeng Universitas Hasanuddin (UNHAS) untuk menangani banjir di Blok 10 Perumnas Antang dan Jalan AP Pettarani.
Rapat koordinasi telah dilakukan oleh pihak Universitas Hasanuddin (Unhas) bersama Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin di Balai Kota Makassar, Kamis (13/3/2025).
Munafri menegaskan bahwa kajian yang dilakukan Unhas harus melibatkan berbagai pihak agar efektif.
"Masalah banjir ini, kita telah melakukan kajian. Kajian Unhas ini tidak boleh berdiri sendiri. Penanganan banjir harus berdiri tiga kerja sama, empat dengan keterlibatan masyarakat, yaitu pemerintah kota, provinsi dan balai," ujarnya.
Munafri menyoroti pentingnya mengatur alur air melalui tanggul, memperlebar jalur, dan membangun jembatan guna mencegah luapan air. Kapasitas resapan di Nipa-Nipa dinilai tidak cukup menampung debit air saat hujan deras.
"Resapan yang ada di Nipa-Nipa itu hanya bisa menampung tidak lebih dari 40% debit air. Jika air ini meluap, maka ini yang akan ke mana-mana. Oleh karena itu, harus dibuatkan alur air," jelasnya.
Munafri juga menyebut perlunya kolam atau waduk retensi serta memperbesar saluran di jembatan Nipah-Nipah. Dia berencana membawa kajian ini ke tingkat provinsi dan balai agar mendapat dukungan.
"Tadi saya sudah melihat, meskipun anggarannya relatif sangat besar, tetapi harus kita mulai. Kalau kita tidak mulai, situasinya akan tetap seperti ini, bahkan bisa lebih parah," tegasnya.
Rapat koordinasi telah dilakukan oleh pihak Universitas Hasanuddin (Unhas) bersama Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin di Balai Kota Makassar, Kamis (13/3/2025).
Munafri menegaskan bahwa kajian yang dilakukan Unhas harus melibatkan berbagai pihak agar efektif.
"Masalah banjir ini, kita telah melakukan kajian. Kajian Unhas ini tidak boleh berdiri sendiri. Penanganan banjir harus berdiri tiga kerja sama, empat dengan keterlibatan masyarakat, yaitu pemerintah kota, provinsi dan balai," ujarnya.
Munafri menyoroti pentingnya mengatur alur air melalui tanggul, memperlebar jalur, dan membangun jembatan guna mencegah luapan air. Kapasitas resapan di Nipa-Nipa dinilai tidak cukup menampung debit air saat hujan deras.
"Resapan yang ada di Nipa-Nipa itu hanya bisa menampung tidak lebih dari 40% debit air. Jika air ini meluap, maka ini yang akan ke mana-mana. Oleh karena itu, harus dibuatkan alur air," jelasnya.
Munafri juga menyebut perlunya kolam atau waduk retensi serta memperbesar saluran di jembatan Nipah-Nipah. Dia berencana membawa kajian ini ke tingkat provinsi dan balai agar mendapat dukungan.
"Tadi saya sudah melihat, meskipun anggarannya relatif sangat besar, tetapi harus kita mulai. Kalau kita tidak mulai, situasinya akan tetap seperti ini, bahkan bisa lebih parah," tegasnya.
(UMI)
Berita Terkait
News
Unhas Sambut 10.041 Mahasiswa Baru, Didorong Selesai Tepat Waktu
Sebanyak 10.041 mahasiswa baru Universitas Hasanuddin (Unhas) mengikuti Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) 2026 di JK Arenatorium Unhas, Selasa (11/8/2026).
Selasa, 11 Agu 2026 19:30
Makassar City
Komisi A DPRD Makassar Siapkan Tiga Langkah Kawal Kelurahan Sadar HAM
Komisi A DPRD Kota Makassar menyiapkan tiga langkah strategis untuk mengawal program Kelurahan Sadar Hak Asasi Manusia (HAM) agar tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial.
Selasa, 11 Agu 2026 07:31
Sulsel
Kementerian HAM Rekrut Warga Lokal Jadi Penggerak HAM di Makassar
Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia menjadikan Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso dan Kelurahan Kaluku Badoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sebagai pilot project Desa Sadar HAM.
Senin, 10 Agu 2026 13:42
News
Pemkot Makassar Targetkan Administrasi Transisi Proyek PSEL Rampung 2 Pekan
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menargetkan penyelesaian administrasi proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) dalam waktu dua pekan. Langkah ini menjadi bagian dari proses transisi proyek dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 menuju Perpres Nomor 109.
Sabtu, 08 Agu 2026 10:08
Makassar City
Pencurian Meteran Air Ganggu Pendapatan dan Layanan PDAM Makassar
Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar, Andi Syahrum Makkurade, mengungkap maraknya pencurian meteran air di sejumlah wilayah Kota Makassar. Kondisi tersebut berdampak pada pelayanan sekaligus pendapatan perusahaan.
Jum'at, 07 Agu 2026 06:22
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Sinergi BI & Botasupal Musnahkan 4.144 Lembar Uang Rupiah Palsu di Sulsel
2
IUP PT TRK Berakhir 2020, ESDM Sultra: Tak Ada Catatan Perpanjangan di Provinsi
3
Kelola APBD Rp1,5 Triliun, Maros Raih Juara I Pengelolaan Keuangan Daerah
4
Mediasi Alot, Jemaah Desak Biro Perjalanan JF Kembalikan Sisa Dana Rp80 Juta
5
Asmo Sulsel Tebar Promo Spesial untuk Konsumen Luwu Raya & Toraja
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Sinergi BI & Botasupal Musnahkan 4.144 Lembar Uang Rupiah Palsu di Sulsel
2
IUP PT TRK Berakhir 2020, ESDM Sultra: Tak Ada Catatan Perpanjangan di Provinsi
3
Kelola APBD Rp1,5 Triliun, Maros Raih Juara I Pengelolaan Keuangan Daerah
4
Mediasi Alot, Jemaah Desak Biro Perjalanan JF Kembalikan Sisa Dana Rp80 Juta
5
Asmo Sulsel Tebar Promo Spesial untuk Konsumen Luwu Raya & Toraja