Coffee Morning Bareng Media, Andi Basmal Paparkan Kinerja Kemenkum Sulsel
Rabu, 16 Apr 2025 14:20
Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel Andi Basmal saat Coffee Morning bersama media, Rabu (16/4/2025). Foto: SINDO Makassar/Luqman Zainuddin
MAKASSAR - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar Coffee Morning bersama awak media di kantornya yang berada di Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar, Rabu (16/4/2025).
Hadir langsung dalam kegiatan itu Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel Andi Basmal beserta jajaran pejabat pimpinan tinggi di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulsel.
Dalam kesempatan itu, Andi Basmal lebih dahulu memperkenalkan diri sebagai Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel yang baru. Perkenalan itu ia rasa perlu sebab baru kali ini berinteraksi secara formal dengan awak media dalam sebuah forum usai resmi menjabat awal Desember 2024 lalu.
Usai perkenalan singkat itu, Andi Basmal menyampaikan kinerja dan capaian Kemenkum Sulsel dalam triwulan pertama 2025. Dimulai dari pembentukan aturan hukum hingga harmonisasi peraturan daerah yang sudah 119.
"Kemudian, untuk permohonan pendaftaran KI (Kekayaan Intelektual) sudah 1.720 dalam hanya 3 bulan pertama 2025. Jumlah uang yang ke negara (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dengan pendaftaran sejumlah ini Rp714 juta," urai Andi Basmal.
Basmal bilang, angka ini sejatinya cukup tinggi untuk triwulan pertama. Bahkan di bawah Kementerian Hukum, Kanwil Sulsel salah satu yang tertinggi secara pendaftaran dan PNBP dari KI ini di Indonesia.
"Artinya apa, ini betul-betul kita konsen untuk bagaimana peningkatan pendapatan negara dari PNBP," beber pria kelahiran Kota Palopo ini.
Sementara Administrasi Hukum Umum (AHU) di wilayah Sulsel, tercatat penerimaan negara sudah Rp2.922.850.000 hingga Maret 2025. Adapun layanan AHU mencakup pendaftaran dan pengesahan badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, dan perkumpulan, serta pelayanan terkait notaris, kewarganegaraan, fidusia, dan beberapa layanan lain.
Basmal juga memaparkan capaian Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemenkum Sulsel, yakni Balai Harta Peninggalan (BHP) dengan 119 permohonan. Total PNBP hingga Maret 2025 Rp39.500.000.
Selama triwulan pertama ini kata Basmal, pihak Kemenkum Sulsel juga gencar bertemu pemangku kebijakan di daerah, seperti bupati dan wali kota, hingga Kapolda Sulsel.
"Tujuannya apa? Kami ingin menyampaikan bahwa Kemenkum Sulsel ingin hadir memberikan kontribusi pemerintah, yang bermuara kepada masyarakat Sulsel," aku Basmal.
Hadir langsung dalam kegiatan itu Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel Andi Basmal beserta jajaran pejabat pimpinan tinggi di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulsel.
Dalam kesempatan itu, Andi Basmal lebih dahulu memperkenalkan diri sebagai Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel yang baru. Perkenalan itu ia rasa perlu sebab baru kali ini berinteraksi secara formal dengan awak media dalam sebuah forum usai resmi menjabat awal Desember 2024 lalu.
Usai perkenalan singkat itu, Andi Basmal menyampaikan kinerja dan capaian Kemenkum Sulsel dalam triwulan pertama 2025. Dimulai dari pembentukan aturan hukum hingga harmonisasi peraturan daerah yang sudah 119.
"Kemudian, untuk permohonan pendaftaran KI (Kekayaan Intelektual) sudah 1.720 dalam hanya 3 bulan pertama 2025. Jumlah uang yang ke negara (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dengan pendaftaran sejumlah ini Rp714 juta," urai Andi Basmal.
Basmal bilang, angka ini sejatinya cukup tinggi untuk triwulan pertama. Bahkan di bawah Kementerian Hukum, Kanwil Sulsel salah satu yang tertinggi secara pendaftaran dan PNBP dari KI ini di Indonesia.
"Artinya apa, ini betul-betul kita konsen untuk bagaimana peningkatan pendapatan negara dari PNBP," beber pria kelahiran Kota Palopo ini.
Sementara Administrasi Hukum Umum (AHU) di wilayah Sulsel, tercatat penerimaan negara sudah Rp2.922.850.000 hingga Maret 2025. Adapun layanan AHU mencakup pendaftaran dan pengesahan badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, dan perkumpulan, serta pelayanan terkait notaris, kewarganegaraan, fidusia, dan beberapa layanan lain.
Basmal juga memaparkan capaian Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemenkum Sulsel, yakni Balai Harta Peninggalan (BHP) dengan 119 permohonan. Total PNBP hingga Maret 2025 Rp39.500.000.
Selama triwulan pertama ini kata Basmal, pihak Kemenkum Sulsel juga gencar bertemu pemangku kebijakan di daerah, seperti bupati dan wali kota, hingga Kapolda Sulsel.
"Tujuannya apa? Kami ingin menyampaikan bahwa Kemenkum Sulsel ingin hadir memberikan kontribusi pemerintah, yang bermuara kepada masyarakat Sulsel," aku Basmal.
(MAN)
Berita Terkait
News
Kemenkum Sulsel Dukung Peningkatan Kapasitas SDM, Arahan Sekjen Sebagai Pedoman
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) menyatakan komitmennya dalam mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) sebagai bagian dari penguatan kinerja organisasi.
Senin, 30 Mar 2026 23:07
News
Tunjukkan Performa Gemilang, Kakanwil Kemenkum Sulsel Apresiasi Kinerja Humas
Kinerja kehumasan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan kembali menuai apresiasi. Dalam beberapa minggu terakhir, Tim Humas Kanwil Kemenkum Sulsel berhasil menunjukkan performa gemilang dengan menempati peringkat atas dalam capaian kinerja publikasi dan kehumasan secara nasional.
Senin, 30 Mar 2026 17:29
News
Sulsel Masuk Persentase Tertinggi Nasional, Andi Basmal Apresiasi Capaian PMPJ Jajaran
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal, mengapresiasi capaian kinerja jajaran terkait pelaksanaan pengisian Pelaporan Manajemen Pelaksanaan Jabatan (PMPJ) oleh notaris di wilayah Sulawesi Selatan berhasil masuk dalam kategori persentase tertinggi secara nasional.
Senin, 30 Mar 2026 14:04
News
Kanwil Kemenkum Sulsel Cetak 22 Sertifikat Apostille dan Sambut Notaris Baru Sinjai
Menjelang akhir pekan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan tetap bergerak penuh semangat melayani masyarakat, sejak Jumat (27/3/2026).
Minggu, 29 Mar 2026 09:14
News
Posbankum Sulsel Catat 2.439 Layanan, Kemenkum Intensifkan Monitoring Real Time
Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan kembali menggelar rapat terkait progres Pos Bantuan Hukum (Posbankum) secara daring, Rabu (25/3/2026).
Kamis, 26 Mar 2026 22:34
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler