Pemkot Makassar–BBPOM Perkuat Pengawasan Obat dan Makanan

MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar memperkuat komitmen melindungi kesehatan masyarakat melalui sinergi dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar, Kamis (8/1/2026).

Penguatan kerja sama ini bertujuan memastikan obat dan makanan yang beredar aman, bermutu, dan layak konsumsi, sekaligus menghadapi tantangan kesehatan masyarakat.

Kepala BBPOM Makassar, Yosef Dwi Irwan Prakasa Setiawan, mengatakan pertemuan tersebut menjadi ajang silaturahmi dan penguatan koordinasi dengan Pemkot Makassar.

“Serta menjamin keamanan, mutu, dan perlindungan kesehatan masyarakat. Ini silaturahmi, juga menjajaki komitmen dalam hal pengawasan obat dan makanan di Kota Makassar,” ujarnya.

Ia menegaskan pengawasan obat dan makanan merupakan isu strategis yang berdampak langsung pada kesehatan dan kualitas hidup masyarakat.

“Ketika kita berbicara tentang obat dan makanan, ini sangat penting dan strategis, karena menyangkut kesehatan, ekonomi, dan aspek kehidupan lainnya. Untuk memastikan obat dan makanan yang aman, bermutu, dan berkhasiat, tentu BBPOM tidak bisa bekerja sendiri,” jelasnya.

Yosef menyebut BBPOM memiliki sejumlah program keamanan pangan yang dapat disinergikan dengan Pemkot Makassar, mulai dari sekolah, keluarga, hingga pasar komunitas.

“Fokus kami adalah bagaimana menanamkan kesadaran terkait keamanan pangan sejak dini, mulai dari anak-anak, keluarga, hingga masyarakat luas,” tuturnya.

Dalam pertemuan itu, Yosef juga menyoroti persoalan resistensi antimikroba dan mengapresiasi langkah Pemkot Makassar yang menerbitkan Surat Edaran penggunaan antibiotik secara rasional.

“Dampaknya sangat berbahaya, mulai dari perawatan yang lebih lama di rumah sakit, peningkatan biaya kesehatan, hingga risiko kematian akibat infeksi berat seperti sepsis yang sudah tidak mempan diobati,” tegasnya.

Di sektor ekonomi, BBPOM Makassar menyatakan siap mendukung penguatan UMKM, khususnya mendorong pelaku usaha agar memiliki izin edar BPOM.

“Saat ini, jumlah pelaku usaha di Kota Makassar yang memiliki izin edar BPOM masih tergolong rendah,” terangnya.

BBPOM juga menyediakan pendampingan perizinan, pengujian produk, serta keringanan biaya, dan siap mendukung keamanan pangan pada program makan gratis.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan pentingnya kolaborasi lintas OPD bersama BBPOM.

“Kami memang membutuhkan banyak dukungan, semua bergantung pada bagaimana kolaborasi di tingkat OPD,” katanya.

Munafri juga menekankan kewajiban sertifikat sanitasi dan higienitas bagi UMKM kuliner serta pentingnya edukasi penggunaan obat secara rasional.

“Kami berharap BBPOM bisa benar-benar bersama kita untuk mencegah hal-hal ini,” pungkasnya.