Hartono Usul Gratis Iuran Sampah Warga Sekitar TPA Antang

MAKASSAR - Anggota DPRD Kota Makassar, Hartono, menyoroti dampak Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang terhadap warga Kecamatan Manggala. Ia mengusulkan pembebasan iuran sampah bagi masyarakat terdampak sebagai bentuk kompensasi atas gangguan lingkungan yang terjadi bertahun-tahun.

Sorotan itu disampaikan Hartono usai meninjau TPA Antang, Selasa (24/2/2026). Menurutnya, keberadaan TPA telah menjadi bagian dari keseharian warga, termasuk persoalan bau tidak sedap yang kerap tercium hingga kawasan Bukit Baruga, terutama saat peralihan musim.

"Maka kami, saya pribadi sebagai anggota DPRD mengusulkan kepada pemerintah kota sebagai bentuk kompensasi kita kepada mereka yang setiap hari menikmati bau sampah, kenapa tidak secara keseluruhan yang terdampak itu diberikan kompensasi berupa penggratisan dari iuran sampah tanpa melihat dia memenuhi syarat gratis atau tidak," usulnya.

Hartono menyebut usulan pembebasan iuran sampah telah berulang kali disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, termasuk dalam pembahasan Badan Anggaran DPRD. Namun, hingga kini belum terealisasi.

"Di Banggar juga saya sampaikan supaya dipertimbangkan untuk tidak lagi terlalu menghitung penerimaan kota, pendapatan di Kecamatan Manggala dari retribusi sampah. Kita berharap memang masih dihitung dan diberikan kompensasi berupa penggratisan. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi keputusan supaya ya jangan hanya bau sampahnya yang terus dinikmati oleh masyarakat kita di sana," harapnya.

Selain kompensasi, Hartono juga menyoroti risiko keselamatan akibat kondisi TPA Antang yang dinilai telah melebihi kapasitas. Ia mengingatkan potensi longsor gunungan sampah yang dapat mengancam warga sekitar.

"Ini saja tempat numpuk sampah kan tidak mungkin dibangun di tempat tumpukan sampah itu. Karena sudah harus dipindahkan nanti. Nah itu saja yang tempat nimbun sekarang ini sudah over kapasitas, makanya sekarang yang menjadi kekhawatiran itu kalau-kalau tumpukan sampah itu longsor," kata Hartono.

Terkait rencana pemindahan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) ke Kecamatan Tamalanrea, Hartono menilai terdapat kendala ketersediaan lahan. Ia justru menyarankan optimalisasi kawasan Manggala yang dinilai masih memiliki ruang lebih representatif.

"Memang kalau dari sisi lokasi, di Manggala sekiranya sudah tidak memungkinkan untuk industri yang dibuka di situ karena kita butuh space yang cukup luas untuk itu dan dimaksimalkan juga karena pada akhirnya sampahnya masih dibawa ke sana," ujarnya saat dikonfirmasi.

Hartono juga menyoroti inovasi pengolahan sampah melalui budidaya maggot. Ia menekankan perlunya riset mendalam sebelum intervensi anggaran dilakukan secara besar.

"Kalau industri pengolahan sampah itu juga belum ada kepastian kejelasan, maka terobosan yang diambil sekarang kan ada misalnya pengolahan sampah dengan budidaya maggot. Saya sih bilang kalau itu memang menjadi salah satu inovasi pemerintah kota, maka tolong diriset lah. Riset, apakah budidaya maggot ini, penguraian sampah dengan maggot ini memang bisa menyelesaikan persampahan kita," paparnya.

Ia mengingatkan agar dukungan anggaran tidak diberikan pada program yang dampaknya tidak terukur.

"Itu kan soal juga, jangan sampai kita support maksimal ternyata tidak menyelesaikan jumlah masalah. Ini kan yang sama misalnya hari ini Pak Wali punya program unggulan urban farming.Tahu enggak? Urban farming itu di dalam RPJMD kita di tahun 2027, urban farming ini sudah diminta melakukan MoU dengan industri, pelaku usaha, dengan swalayan," katanya.

Hartono menilai program urban farming perlu basis riset produksi agar benar-benar berdampak pada ekonomi warga dan mampu masuk pasar, bukan sekadar konsumsi rumah tangga.

"Mungkin enggak untuk bikin MoU dengan industri, dengan pelaku usaha, dengan swalayan? Kalau memungkinkan memang dan kita yakini itu bisa menaikkan ekonomi masyarakat kita, ayo dong kita support anggaran besar-besaran. Karena jangan sampai anggaran yang kita support tapi ternyata potensinya kecil," jelasnya.

Ia juga mengingatkan agar pemerintah belajar dari pengalaman program sebelumnya dan memastikan target produksi urban farming terukur.

"Sekarang kalau urban farming ini kita dorong maksimal kapasitas produksinya berapa misalnya? Ada kah ini memungkinkan untuk memang bisa memperbaiki ekonomi masyarakat kita? Memperbaiki ekonomi masyarakat itu yang ada di pikiran kita adalah produksinya itu sampai ke pasar," jelas Hartono.

Menurut Hartono, program unggulan harus berbasis riset agar berdampak nyata. Ia menekankan pentingnya peran Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) dalam memastikan kebijakan Pemerintah Kota Makassar berbasis data.

"Maka saya selalu mengatakan kalau ini mau dijadikan sebagai kebijakan program unggulan, ada enggak risetnya? Saya kira kota sebesar Makassar ini kalau kita mau maju bagus terukur, maka kebijakannya itu mesti by riset, mesti by riset. Kalau tidak by riset, saya kekhawatirannya yang kita lakukan ini tidak membawa impact seperti yang diinginkan Pak Wali," urainya.

Ia juga menyoroti kesenjangan antara data statistik dan kondisi riil di lapangan.

"Jangan kita sembarang hari ini kan misalnya tiba-tiba kita klaim inflasi dua koma sekian persen, rendahlah ceritanya. Coba datang ke pasar, mau orang tidak berenang, masuk angin baru di pasar. Mahal barang di pasar. Artinya bahwa data statistik yang ada hari ini itu tidak semua mewakili realitas yang ada. Nah ini yang saya kira kebutuhan data kita masih sangat penting untuk dielaborasi lebih jauh sehingga kebijakan kita betul-betul menjaga. Kira-kira begitu," pungkasnya.