Capaian Perlinsos Makassar di Posisi 24 Nasional, Dinsos Dorong Keaktifan Agen

MAKASSAR - Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar terus mematangkan pendataan program Perlindungan Sosial (Perlinsos) di seluruh wilayah, Senin (5/10/2026).

Kepala Dinsos Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie, menegaskan pihaknya optimistis angka tersebut dapat meningkat hingga target 50 persen sampai akhir tahun ini.

"Dengan adanya Gerakan Nasional Peduli Tetangga ini, kita berharap ada peningkatan progres dari 31% menjadi 50% sampai akhir tahun ini," tegasnya.

Berdasarkan data yang ada, kata dia, jumlah warga yang telah berhasil terdata mencapai sekitar 131.000 Kepala Keluarga (KK).

"Untuk sampai hari ini, progres Kota Makassar berada di posisi ke-24 dari 43 kabupaten/kota yang menjadi percontohan (piloting). Persentasenya mencapai 31 sekian persen, dengan jumlah masyarakat yang sudah terdata ada sekitar 131.000 dari total 446.000 KK," sambungnya.

Andi Bukti menjelaskan, target yang dipatok oleh pemerintah pusat melalui Pusdatin Kementerian Sosial memang berada di angka 50 persen.

"Berlanjut sampai tahun depan. Namun, target dari pusat sebenarnya hanya 50%. Kenapa 50%? Karena dianggap bahwa 50% ini sudah mewakili masyarakat kurang mampu," jelasnya kepada awak media.

Ia mengungkapkan bahwa pihaknya menghadapi berbagai tantangan di lapangan, salah satunya masih banyak warga dari kalangan menengah ke atas enggan didata karena merasa sudah mampu.

"Saya tadi bertanya ke Pusdatin Kementerian Sosial, dan mereka menyampaikan tidak apa-apa jika tidak didata. Makanya targetnya tidak harus 100%. Angka 50% saya kira sudah mewakili teman-teman masyarakat kurang mampu yang ada di Kota Makassar," tambahnya.

Dia bilang, keberadaan agen RT/RW tersebut difungsikan untuk mendampingi warga yang mengalami kendala administrasi bantuan sosial.

"Langkahnya adalah melakukan pembaruan data kembali melalui operator di kelurahan. Setelah itu, jika sudah tidak bermasalah, diteruskan ke Dinsos, lalu kami teruskan ke Pusdatin. Dari Pusdatin, nanti dilakukan pengecekan di BPS karena yang menentukan desilnya adalah BPS berdasarkan data dari kelurahan," paparnya.

Ketua Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Kota Makassar itu menjelaskan, warga dapat memanfaatkan mekanisme sanggahan dengan melakukan pembaruan data melalui operator kelurahan, disertai bukti fisik pendukung seperti foto kondisi rumah saat ini.

"Iya, harus (bukti fisik harus ada). Di Perlinsos itu ada mekanisme sanggahan. Masyarakat bisa menyanggah dengan melakukan pengecekan di rumah masing-masing, misalnya melampirkan foto kondisi rumah yang ada saat ini. Itu bisa mengubah pembaruan datanya nanti," jabarnya.

Ia menekankan jikalau masih ada data warga yang masih bermasalah, seperti kredit maupun pinjaman itu tidak dapat langsung diubah.

"Mereka dianggap mampu untuk mengambil kredit dan membayar cicilannya, atau ada orang lain yang menggunakan KTP atau Kartu Keluarga mereka untuk keperluan pinjaman di bank dan sebagainya," sebutnya.

Kendati demikian, Andi Bukti mengingatkan bahwa masalah yang berkaitan langsung dengan sistem perbankan atau legalitas aset harus diselesaikan secara tuntas terlebih dahulu.

"Harus dibersihkan dulu masalahnya. Di-clear-kan dulu, baru kita lakukan pembaruan data kembali. Kalau tidak, sistem akan terus membaca data tersebut secara otomatis. Jika terbaca di sistem BPS, pasti terlihat bahwa data tersebut masih bermasalah, sehingga statusnya tetap berada di desil 6 sampai desil 10," imbuhnya.

Andi Bukti menuturkan bahwa kasus yang paling banyak ditemukan oleh para agen di lapangan terkait data masyarakat yang terpakai adalah terjadinya perubahan desil.

"Kenapa desilnya berubah? Karena kasus-kasus seperti ada yang menggunakan data diri untuk pinjaman, judi online (judol), dan sebagainya. Termasuk pinjol. Perlinsos ini memiliki 8 data yang terintegrasi. Ketika NIK dimasukkan, semua data langsung muncul. Baik data di bank, BPN, Polri, BPJS, dan lembaga lainnya," tuturnya saat memberikan keterangan.

Ia menjelaskan, integrasi sistem dalam program Perlinsos memungkinkan pengecekan lintas lembaga secara otomatis.

"Misalkan NIK dimasukkan dan di Pertanahan terlihat ada sertifikat atas nama yang bersangkutan, tentu akan terkunci. Hal-hal seperti inilah yang banyak terjadi di lapangan. Kasihan masyarakat sebenarnya, apalagi kalau KTP-nya dipinjamkan ke teman atau tetangganya. Di sinilah fungsi agen Perlinsos Peduli Tetangga untuk membantu mereka," tukasnya.

Bagi warga yang sempat tereliminasi dari daftar penerima bantuan, maka Pemerintah Kota Makassar memastikan akan merangkul dan mengalihkan penanganannya.

"Tergantung kasusnya. Kalau di Kota Makassar tidak terlalu banyak. Yang kemarin banyak keluar itu dari JKN KIS PBI (Penerima Bantuan Iuran) pusat. Tapi kita rangkul dan masukkan ke dalam APBD/Pemda," pungkasnya.