Pemkot Makassar Siapkan Fitur Digitalisasi Bansos via Lontara+
Selasa, 17 Nov 2026 16:15
Tim Ahli Pemkot Makassar Bidang Percepatan Digitalisasi, Andi Gita Namira Patigana, di ruang Media Center Balai Kota Makassar. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar menyiapkan fitur Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) dalam aplikasi Lontara Plus. Fitur yang ditargetkan meluncur pada Desember 2026 ini akan mengintegrasikan database mandiri data desil warga untuk mendukung penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran.
Tim Ahli Pemkot Makassar Bidang Percepatan Digitalisasi, Andi Gita Namira Patigana, mengatakan pengembangan fitur tersebut dilatarbelakangi pengelolaan data kesejahteraan masyarakat yang selama ini masih bergantung pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari pemerintah pusat.
Melalui fitur baru tersebut, Pemkot Makassar diharapkan dapat memiliki database sendiri terkait data desil masyarakat yang nantinya terintegrasi dengan aplikasi Lontara Plus.
"Namun sekarang, kita sedang menggarap Digitalisasi Bansos. Nantinya, Pemerintah Kota Makassar sudah memiliki database sendiri terkait data desil warga," jelasnya, Selasa (17/11/2026).
Gita menjelaskan, masyarakat nantinya dapat mengajukan keberatan apabila merasa status desil yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi mereka atau merasa berhak menerima bantuan sosial dari pemerintah daerah.
"Jika ada desil yang tidak sesuai, atau jika masyarakat merasa berhak untuk mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah Kota Makassar, mereka bisa mengajukan atau membanding status desil mereka," katanya.
Menurutnya, proses perubahan status desil selama ini harus melalui pengajuan di tingkat kelurahan untuk selanjutnya diverifikasi oleh Dinas Sosial. Kehadiran fitur tersebut diharapkan membuat proses pengajuan dan tindak lanjut lebih transparan.
Melalui Lontara Plus, masyarakat juga dapat memantau perkembangan pengajuan atau aspirasi yang disampaikan kepada organisasi perangkat daerah (OPD).
"Dengan adanya transparansi ini, kita berharap data desil masyarakat di Kota Makassar bisa lebih baik, dan dana bantuan sosial maupun bantuan-bantuan lainnya bisa tersalurkan dengan tepat sasaran," tambahnya.
Gita menyebut pengembangan fitur Digitalisasi Bansos saat ini telah memasuki tahap pengembangan lanjutan. Pemkot Makassar sebelumnya telah melakukan pembahasan bersama Dinas Sosial untuk menentukan kebutuhan dan bentuk fitur yang akan dibangun.
"Alhamdulillah, saat ini sudah tahap pengembangan. Beberapa bulan yang lalu, kita banyak brainstorming dengan Dinas Sosial untuk menyepakati fitur seperti apa yang ingin kita bangun," ungkapnya saat ditemui di Media Center Balai Kota Makassar.
Selain Digitalisasi Bansos, Lontara Plus telah dilengkapi sejumlah fitur layanan dari berbagai OPD. Beberapa di antaranya adalah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Retribusi Sampah, layanan Bappeda, Dukcapil, STMB, Dinas Pendidikan, dan Dinas Sosial.
Sejumlah fitur besar tersebut telah diluncurkan sepanjang 2026. Pemkot Makassar berharap pengembangan layanan digital melalui Lontara Plus dapat memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan publik.
Tim Ahli Pemkot Makassar Bidang Percepatan Digitalisasi, Andi Gita Namira Patigana, mengatakan pengembangan fitur tersebut dilatarbelakangi pengelolaan data kesejahteraan masyarakat yang selama ini masih bergantung pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari pemerintah pusat.
Melalui fitur baru tersebut, Pemkot Makassar diharapkan dapat memiliki database sendiri terkait data desil masyarakat yang nantinya terintegrasi dengan aplikasi Lontara Plus.
"Namun sekarang, kita sedang menggarap Digitalisasi Bansos. Nantinya, Pemerintah Kota Makassar sudah memiliki database sendiri terkait data desil warga," jelasnya, Selasa (17/11/2026).
Gita menjelaskan, masyarakat nantinya dapat mengajukan keberatan apabila merasa status desil yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi mereka atau merasa berhak menerima bantuan sosial dari pemerintah daerah.
"Jika ada desil yang tidak sesuai, atau jika masyarakat merasa berhak untuk mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah Kota Makassar, mereka bisa mengajukan atau membanding status desil mereka," katanya.
Menurutnya, proses perubahan status desil selama ini harus melalui pengajuan di tingkat kelurahan untuk selanjutnya diverifikasi oleh Dinas Sosial. Kehadiran fitur tersebut diharapkan membuat proses pengajuan dan tindak lanjut lebih transparan.
Melalui Lontara Plus, masyarakat juga dapat memantau perkembangan pengajuan atau aspirasi yang disampaikan kepada organisasi perangkat daerah (OPD).
"Dengan adanya transparansi ini, kita berharap data desil masyarakat di Kota Makassar bisa lebih baik, dan dana bantuan sosial maupun bantuan-bantuan lainnya bisa tersalurkan dengan tepat sasaran," tambahnya.
Gita menyebut pengembangan fitur Digitalisasi Bansos saat ini telah memasuki tahap pengembangan lanjutan. Pemkot Makassar sebelumnya telah melakukan pembahasan bersama Dinas Sosial untuk menentukan kebutuhan dan bentuk fitur yang akan dibangun.
"Alhamdulillah, saat ini sudah tahap pengembangan. Beberapa bulan yang lalu, kita banyak brainstorming dengan Dinas Sosial untuk menyepakati fitur seperti apa yang ingin kita bangun," ungkapnya saat ditemui di Media Center Balai Kota Makassar.
Selain Digitalisasi Bansos, Lontara Plus telah dilengkapi sejumlah fitur layanan dari berbagai OPD. Beberapa di antaranya adalah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Retribusi Sampah, layanan Bappeda, Dukcapil, STMB, Dinas Pendidikan, dan Dinas Sosial.
Sejumlah fitur besar tersebut telah diluncurkan sepanjang 2026. Pemkot Makassar berharap pengembangan layanan digital melalui Lontara Plus dapat memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan publik.
(MAN)
Berita Terkait
Makassar City
Pemkot Makassar Jajaki Sistem Kendali Armada Sampah
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menjajaki kerja sama dengan pihak swasta untuk menerapkan sistem pemantauan armada pengangkut sampah berbasis digital.
Senin, 16 Nov 2026 18:59
Makassar City
Wali Kota Makassar Janjikan Hadiah Khusus Bagi Peraih Medali Terbanyak Porprov 2026
Kontingen Kota Makassar sukses keluar sebagai juara umum ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVIII Sulawesi Selatan Tahun 2026.
Senin, 16 Nov 2026 18:41
Makassar City
Appi Temui Pimpinan PLN Bahas Solusi Pemadaman Bergilir di Makassar
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menggelar pertemuan dengan jajaran pimpinan PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Sulselrabar di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Senin (16/11/2026).
Senin, 16 Nov 2026 17:46
Makassar City
Warga Ballaparang Bersyukur Nikmati Sambungan Air Gratis
Program pemasangan sambungan meter air bersih baru secara gratis yang dihadirkan Pemerintah Kota Makassar melalui Perumda Air Minum Kota Makassar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Minggu, 15 Nov 2026 18:51
Makassar City
Sengketa Lahan Hambat Jembatan Barombong, Pemkot Makassar Siapkan Konsinyasi
Pemerintah Kota Makassar kini menyiapkan mekanisme pengadaan tanah dengan melibatkan Kantor Pertanahan atau ATR/BPN untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan pada sejumlah bidang tanah.
Sabtu, 14 Nov 2026 19:14
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Wali Kota Makassar Janjikan Hadiah Khusus Bagi Peraih Medali Terbanyak Porprov 2026
2
Appi Temui Pimpinan PLN Bahas Solusi Pemadaman Bergilir di Makassar
3
Kisah Hasbullah dan Retno, Pasangan Pelatih di Balik 53 Medali Bantaeng
4
Pemkot Makassar Jajaki Sistem Kendali Armada Sampah
5
Momentum HJG ke-706, Bupati Gowa Komitmen Tingkatkan Kesejahteraan Warga
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Wali Kota Makassar Janjikan Hadiah Khusus Bagi Peraih Medali Terbanyak Porprov 2026
2
Appi Temui Pimpinan PLN Bahas Solusi Pemadaman Bergilir di Makassar
3
Kisah Hasbullah dan Retno, Pasangan Pelatih di Balik 53 Medali Bantaeng
4
Pemkot Makassar Jajaki Sistem Kendali Armada Sampah
5
Momentum HJG ke-706, Bupati Gowa Komitmen Tingkatkan Kesejahteraan Warga