Pastikan Stok Pangan dan Harga di Provinsi Sulsel Stabil

BULUKUMBA - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) berupaya terus memastikan pasokan pangan dan harga stabil di tengah masyarakat, hingga hingga akhir tahun nantinya.

Untuk memastikan hal ini, Pemprov Sulsel melakukan High Level Meeting dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sulawesi Selatan yang dipusatkan di Same Hotel Kabupaten Bulukumba, Senin (18/11/2024).

Baca Juga: Arwin Azis Paparkan Strategi Pengendalian Inflasi di Pertemuan TPID Sulsel 2024

Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Pj Gubernur Sulawesi Selatan, Zudan Arif Fakrulloh, dan dihadiri seluruh kepala daerah di Sulsel dan pemangku kebijakan ini mengangkat tema "Sinergi Penguatan Ketahanan Pangan Sulsel 2024."

Diketahui, ada 8 kabupaten/kota IHK di Sulsel. Meliputi Bulukumba, Watampone, Wajo, Sidrap, Luwu Timur, Makassar, Parepare, dan Palopo. Berdasarkan data BPS Sulsel, inflasi bulanan atau Month to Month (mtm) sebesar 0,15% pada Oktober 2024.

Sementara itu, inflasi tahunan atau year on year (yoy) untuk Sulsel pada Oktober 2024 mencapai 1,53%. Adapun inflasi tahun kalender atau year to date (ytd) dari Januari hingga Oktober 2024 tercatat sebesar 0,68%.

Pj Gubernur Sulsel Prof Zudan menjelaskan, diperlukan neraca pangan untuk pemantauan stabilitas pasokan dan mendukung pelaksanaan kerjasama antar daerah (KAD). "Gerakan Pangan Murah dan Mini Distribution Center perlu ditingkatkan dan diperluas di seluruh kota IHK khususnya menghadapi Nataru," jelasnya.

Untuk upaya pengendalian inflasi, kata dia, Pemerintah Kabupaten/Kota perlu merencanakan kebijakan subsidi apabila diperlukan. Kebijakan closed loop hortikultura perlu didorong oleh Kabupaten/Kota.

Menjelang Natal dan Tahun Baru, Prof Zudan juga menekankan perlunya koordinasi dengan maskapai untuk antisipasi kenaikan permintaan tiket pesawat. "Terkait pelaksanaan program, maka Kepala Daerah perlu memperhatikan manajemen risiko, seperti risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, dan risiko reputasi,” pungkasnya.

Prof Zudan Arif Fakrulloh, menekankan pentingnya berbagai kebijakan dan evaluasi yang perlu dilakukan oleh para kepala daerah. “Terutama pada periode kritis seperti akhir tahun, kita harus bekerja lebih keras dalam memastikan pasokan pangan yang cukup dan harga yang stabil," ujarnya pada acara tersebut.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulsel, Rizki Ernadi Wimanda mengapresiasi komitmen kuat Pj Gubernur Sulsel dalam pengendalian inflasi

Baca Juga: Gerakan Pangan Murah Diharap Stabilkan Harga dan Kendalikan Inflasi di Makassar

Ia menjelaskan, bahwa komoditas beras, hortikultura dan perikanan mempengaruhi fluktuasi inflasi Sulsel. Komoditas beras dan bawang merah secara konsisten muncul sebagai komoditas yang memengaruhi fluktuasi inflasi Sulsel.

Adapun Championship program pengendalian inflasi yang dilakukan secara end to end, berupa pengendalian inflasi sisi hulu didorong untuk membangun closed loop dan digitalisasi pertanian; pengendalian inflasi sisi antara melanjutkan program SIPEPPA dengan melibatkan asosiasi ritel untuk efisiensi distribusi di 25 toko di Makassar, Gowa, Maros, dan Pangkep; sementara pengendalian sisi hilir menitik beratkan pada pengembangan mini distribution center pada setiap kota IHK.

Kepala BI menekankan, dibutuhkan dukungan pemerintah dan seluruh stakeholder terkait menjadi kunci utama pengendalian inflasi. Ada 4 poin kesimpulan dan rencana tindaklanjut.

"Menjamin ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga untuk komoditas yang konsisten menyumbang inflasi, koordinasi TPID dengan prioritas penerbangan dan maskapai penerbangan, mempercepat pembentukan closed loop hortikultura, dan perluasan MDC khususnya pada kota IHK yang belum menerapkan,” jelasnya.

Diketahui, High Level Meeting ini dihadiri oleh bupati/wali kota se-Sulsel, sekretaris daerah, kepala OPD, serta pihak terkait dalam pengendalian inflasi dan ketahanan pangan.