Jadi ASN Tak Kalah Menantang Dibanding Advokat, Ini Kata Kakanwil Kemenkum Sulsel
Rabu, 29 Jan 2025 10:24
    
    Forum diskusi Days of Law Career (DoLC), yang dihelat Departemen Pengembangan Karir Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI). Foto: Istimewa
MAKASSAR - Menjadi seorang advokat (lawyer) merupakan profesi yang paling banyak diidam-idamkan oleh mahasiswa lulusan fakultas hukum.
Namun, stigma tersebut coba dikoreksi oleh Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian Hukum (Kemenkum), Ronald Lumbuun.
Menurutnya, menjadi seorang aparatur sipil negara (ASN) tak kalah populer dan menantang bila dibandingkan dengan profesi advokat.
Hal tersebut dikatakan Ronald saat menjadi pembicara pada forum diskusi Days of Law Career (DoLC), yang dihelat Departemen Pengembangan Karir Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI).
"Menjadi ASN itu, tidak kalah menantangnya bila dibandingkan dengan lawyer atau jaksa. Negara ini membutuhkan para lulusan fakultas hukum terbaik untuk menjadi ASN, agar bangsa ini menjadi lebih maju di masa yang akan datang," ucap Ronald.
"Saya tahu kultur anak (FH) UI. Setelah lulus, pasti kepengen jadi lawyer,"tambah Ronald yang merupakan lulusan FHUI dari jenjang S1 hingga S3.
Ronald mengatakan, ada banyak peluang karir yang bisa didapatkan di Kemenkum. Tak hanya dalam jabatan struktural, namun juga fungsional.
Baik itu Kemenkum sebagai instansi pembina, maupun sebagai instansi pengguna. Terlebih saat ini Menteri Hukum sedang menggalakkan merit system, di mana semua peluang jabatan berdasarkan reward and punishment, bukan like or dislike.
"Peluang karir di Kemenkum ada banyak sekali. Ada beberapa formasi yang bisa dilihat, seperti misalnya bagi yang suka menjadi dosen bisa menjadi widyaiswara, ada juga analis hukum, penyuluh hukum, dan lainnya," katanya.
Berkaitan dengan hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal mengungkapkan bahwa menjadi seorang ASN merupakan profesi bagi seseorang untuk berkontribusi terhadap pembangunan bangsa dan negara.
"ASN berperan dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional dengan profesional, bersih, dan terbebas dari intervensi politik," Ungkap Andi Basmal dalam keterangannya di Kanwil Sulsel, Rabu (29/1).
Selain itu, menurut Kakanwil Kemenkum Sulsel, ASN memiliki peran sentral dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Namun, stigma tersebut coba dikoreksi oleh Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian Hukum (Kemenkum), Ronald Lumbuun.
Menurutnya, menjadi seorang aparatur sipil negara (ASN) tak kalah populer dan menantang bila dibandingkan dengan profesi advokat.
Hal tersebut dikatakan Ronald saat menjadi pembicara pada forum diskusi Days of Law Career (DoLC), yang dihelat Departemen Pengembangan Karir Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI).
"Menjadi ASN itu, tidak kalah menantangnya bila dibandingkan dengan lawyer atau jaksa. Negara ini membutuhkan para lulusan fakultas hukum terbaik untuk menjadi ASN, agar bangsa ini menjadi lebih maju di masa yang akan datang," ucap Ronald.
"Saya tahu kultur anak (FH) UI. Setelah lulus, pasti kepengen jadi lawyer,"tambah Ronald yang merupakan lulusan FHUI dari jenjang S1 hingga S3.
Ronald mengatakan, ada banyak peluang karir yang bisa didapatkan di Kemenkum. Tak hanya dalam jabatan struktural, namun juga fungsional.
Baik itu Kemenkum sebagai instansi pembina, maupun sebagai instansi pengguna. Terlebih saat ini Menteri Hukum sedang menggalakkan merit system, di mana semua peluang jabatan berdasarkan reward and punishment, bukan like or dislike.
"Peluang karir di Kemenkum ada banyak sekali. Ada beberapa formasi yang bisa dilihat, seperti misalnya bagi yang suka menjadi dosen bisa menjadi widyaiswara, ada juga analis hukum, penyuluh hukum, dan lainnya," katanya.
Berkaitan dengan hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal mengungkapkan bahwa menjadi seorang ASN merupakan profesi bagi seseorang untuk berkontribusi terhadap pembangunan bangsa dan negara.
"ASN berperan dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional dengan profesional, bersih, dan terbebas dari intervensi politik," Ungkap Andi Basmal dalam keterangannya di Kanwil Sulsel, Rabu (29/1).
Selain itu, menurut Kakanwil Kemenkum Sulsel, ASN memiliki peran sentral dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
(GUS)
Berita Terkait
        
            
                            News
                        12 PPPK Ikuti Orientasi, Tekankan Pembentukan Identitas dan Integritas ASN
                            Pembentukan identitas dan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi pesan utama dalam kegiatan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2025
                            Selasa, 04 Nov 2025 16:14
                        
            
                            News
                        Pegawai Kemenkum Sulsel Diminta Jaga Disiplin dan Lengkapi Data Dukung Kinerja
                            Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) melaksanakan apel pagi, Senin (3/11/2025).
                            Senin, 03 Nov 2025 13:38
                        
            
                            News
                        Dorong BHP Makassar Lahirkan Inovasi Layanan Publik
                            Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Selatan, Andi Basmal, memberikan arahan kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) Makassar untuk terus melahirkan inovasi
                            Sabtu, 01 Nov 2025 08:57
                        
            
                            Sulsel
                        Kakanwil Kemenkum Sulsel Lantik Anggota MPDN Parepare Antar Waktu
                            Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kakanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal, melantik dan mengambil sumpah Pengganti Antar Waktu Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kota Parepare dan sekitarnya.
                            Jum'at, 31 Okt 2025 13:20
                        
            
                            News
                        Andi Basmal Dukung Akses Keadilan Melalui Diskusi Strategi Kebijakan
                            Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kakanwil Kemenkum Sulsel) Andi Basmal, mendukung perwujudan akses keadilan di Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui standar layanan bantuan hukum yang berkualitas.
                            Kamis, 30 Okt 2025 18:13
                        Berita Terbaru
        
            
        Artikel Terpopuler
                Topik Terpopuler
            1
            
                                
                            Prof Farida Patittingi Ditunjuk Pimpin UNM sebagai Plh Rektor
                        2
            
                                
                            Siswa SMA Basowa School Juara II Pemilihan Duta Lingkungan Gowa 2025
                        3
            
                                
                            Prof Karta Nonaktif sebagai Rektor UNM Sampai Proses Hukum Rampung
                        4
            
                                
                            Mediasi Sengketa Lahan Pasar Pannampu, Pemkot Libatkan BPN dan Aparat Hukum
                        5
            
                                
                            CISAC Dukung Transparansi Masalah Royalti di Indonesia
                        Artikel Terpopuler
                Topik Terpopuler
            1
            
                                
                            Prof Farida Patittingi Ditunjuk Pimpin UNM sebagai Plh Rektor
                        2
            
                                
                            Siswa SMA Basowa School Juara II Pemilihan Duta Lingkungan Gowa 2025
                        3
            
                                
                            Prof Karta Nonaktif sebagai Rektor UNM Sampai Proses Hukum Rampung
                        4
            
                                
                            Mediasi Sengketa Lahan Pasar Pannampu, Pemkot Libatkan BPN dan Aparat Hukum
                        5
            
                                
                            CISAC Dukung Transparansi Masalah Royalti di Indonesia