Perubahan Sistem Penerimaan Murid Baru Perlu Diawasi Ketat

Senin, 03 Feb 2025 07:03
Perubahan Sistem Penerimaan Murid Baru Perlu Diawasi Ketat
Rencana pemerintah melakukan perubahan sistem penerimaan murid baru dari jalur zonasi menjadi jalur domisili secara nasional, perlu diawasi dengan ketat agar bisa berjalan dengan maksimal. Foto: Ist
Comment
Share
JAKARTA - Rencana pemerintah melakukan perubahan sistem penerimaan murid baru dari jalur zonasi menjadi jalur domisili secara nasional, perlu diawasi dengan ketat agar bisa berjalan dengan maksimal.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan pengawasan atas perubahan sistem penerimaan murid baru dari jalur zonasi menjadi jalur domisili.

“Kami di DPR akan melakukan pengawasan yang ekstra. Saya juga meminta kepada seluruh anggota DPRD dari tingkat kabupaten/kota hingga provinsi untuk mengawasi pelaksanaan penerimaan murid nantinya,” ungkapnya melalui keterangan dilansir dari Parlementaria.

“Kita juga mengimbau kepada DPR kabupaten, provinsi untuk melakukan hal yang sama. Karena kan nanti pelaksanaannya adalah pemerintah daerah. Dalam hal ini dinas pendidikan, ya tentu DPR di provinsi juga harus ikut aktif," tambahnya.

Menurut Lalu, keputusan zonasi yang hanya berubah nama ini sudah melalui kajian. Ia menyebut, ada beberapa daerah yang tak bermasalah dengan domisili.

“Contoh di Jakarta malah kalau zonasi dihapus, itu mereka keberatan. Di kota-kota besar, di Surabaya misalnya, itu juga zonasi berjalan baik. Pengambilan keputusan itu berdasarkan hasil kajian yang komprehensif. Jadi tidak serta-merta mengganti nama kemudian isinya tetap, nggak, ada lah hal-hal yang berubah di situ,” jelas Politisi Fraksi PKB ini.

Lalu menerangkan, perubahan nama dari Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) meniadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) akan difinalisasi oleh Komisi X dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada 5 Februari 2025 mendatang.

"Tanggal 5 (februari) akan rapat dengan Menteri Dikdasmen. Nah tentu untuk finalisasi ini, finalisasi tentang PPDB yang berubah nama menjadi SPMB," ujarnya.

la menyebut, dalam rapat nanti akan menyampaikan keluhan dan masukan dari masyarakat terkait penerimaan murid baru setiap tahunnya.

"Nah nanti masukan-masukan ini kan sudah kami terima nih. Nanti kami akan pertegas solusi dan jalan keluarnya agar kekhawatiran yang disampaikan masyarakat tidak terjadi di tahun ini. Dan pelaksanaannya tahun ini," katanya.

SPMB, menurut Lalu, akan langsung dilaksanakan pada tahun ini seusai Peraturan Menteri (Permen) dikeluarkan oleh Mu’ti.

(GUS)
Berita Terkait
DPR Nilai Pengunduran Pelantikan Kepala Daerah Langgar Kesepakatan
News
DPR Nilai Pengunduran Pelantikan Kepala Daerah Langgar Kesepakatan
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menilai rencana pengunduran pelantikan kepala daerah pada 18-20 Februari 2025 menyalahi aturan. Pasalnya, pengunduran tersebut tidak melibatkan Komisi II DPR RI.
Senin, 03 Feb 2025 16:44
DPR RI Soroti Pencegahan Peredaran Narkoba di Indonesia
News
DPR RI Soroti Pencegahan Peredaran Narkoba di Indonesia
Hal ini disampaikan oleh Legislator dari Partai Gerindra Andi Amar Ma'ruf Sulaiman, saat Komisi III DPR mengadakan rapat kerja (raker) dengan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Marthinus Hukom dan Kepala BNNP Seluruh Indonesia pada Kamis (23/1/2025).
Kamis, 23 Jan 2025 21:48
Pelantikan Paslon Terpilih Awal Februari, TP: Pemerintahan Daerah Bisa Berjalan Optimal
Sulsel
Pelantikan Paslon Terpilih Awal Februari, TP: Pemerintahan Daerah Bisa Berjalan Optimal
Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe turut serta dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), KPU, Bawaslu dan DKPP yang membahas terkait persiapan waktu pelantikan kepala daerah terpilih pada Pilkada Serentak 2024.
Rabu, 22 Jan 2025 20:28
Pinjol Capai Rp137 Triliun OJK Diimbau Lebih Aktif Edukasi Masyarakat
News
Pinjol Capai Rp137 Triliun OJK Diimbau Lebih Aktif Edukasi Masyarakat
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diminta agar bisa lebih aktif untuk mengedukasi masyarakat, terkait dengan pinjaman online (Pinjol) yang saat ini mudah diakses.
Rabu, 22 Jan 2025 06:24
Program MBG Perlu Dievaluasi dan Diawasi Secara Reguler
News
Program MBG Perlu Dievaluasi dan Diawasi Secara Reguler
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sementara berjalan dengan pengaggaran sekitar Rp71 Triliun di Badan Gizin Nasional hanya bisa sampai hingga Juni 2025, sehingga program tersebut perlu dievaluasi secara reguler.
Senin, 20 Jan 2025 11:55
Berita Terbaru