Rektor Unhas Paparkan Pentingnya SBF dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut

MAKASSAR - Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof Jamaluddin Jompa, turut menghadiri Workshop Pendanaan Berkelanjutan Kawasan Konservasi Laut (MPA) yang digelar dalam rangka Indonesia Ocean for Prosperity Project (LAUTRA), di Swiss-Bellin Panakukang, Makassar, pada Senin (3/2/2025).

Workshop yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) ini bertujuan membahas strategi pendanaan berkelanjutan untuk mendukung pengelolaan kawasan konservasi laut di Indonesia.

Dalam forum tersebut, peserta membahas konsep Sustainable Blue Finance (SBF), sebuah pendekatan yang menggabungkan kelestarian ekosistem laut dengan pengelolaan sumber daya ekonomi yang berkelanjutan. Pendekatan ini sangat relevan dalam mendukung pengelolaan kawasan konservasi laut, khususnya pada Komponen 3 Proyek LAUTRA yang didanai oleh Hibah ProBlue dari Bank Dunia.

Prof Jamaluddin Jompa menekankan pentingnya kelembagaan yang kuat untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan kawasan konservasi laut. “Kita harus memiliki lembaga yang dipercaya masyarakat untuk mengelola trust fundbagi kawasan konservasi laut. Salah satunya adalah Kapoposang di Sulawesi Selatan, yang bisa menjadi model dalam pengelolaan kawasan serupa,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pengelolaan kawasan konservasi laut tidak bisa hanya bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), mengingat keterbatasan dana yang ada.

Oleh karena itu, evaluasi ekonomi sangat penting untuk mengukur nilai kawasan konservasi, termasuk potensi kerugian ekonomi jika pengelolaan tidak dilakukan dengan baik. “Tanpa pengelolaan yang tepat, kita berisiko kehilangan sumber daya alam yang sangat berharga,” tegasnya.

Lebih lanjut, Rektor Unhas menjelaskan bahwa pengelolaan kawasan konservasi laut harus dilakukan dalam jangka panjang dengan mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem serta kesejahteraan masyarakat pesisir.

“Perencanaan harus berbasis sains dan mempertimbangkan aspek ekonomi serta sosial agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat,” tambahnya.

Selain membahas peran Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) dalam mendukung pendanaan konservasi laut, workshop ini juga menyoroti berbagai strategi pendanaan berkelanjutan yang dapat diterapkan.

Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas, Moh. Rahmat Mulianda, mengungkapkan bahwa pengembangan ekonomi biru di Indonesia telah dirancang dalam peta jalan 2023-2045, dengan target konservasi perairan seluas 97,5 juta hektar (30% dari total wilayah perairan) serta kontribusi sektor maritim sebesar 15% terhadap PDB nasional.

Pendekatan pendanaan yang beragam menjadi solusi utama dalam strategi ini, mencakup berbagai mekanisme seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), ecological fiscal transfer, hibah bilateral dan multilateral, filantropi, obligasi biru (blue bonds), serta investasi sektor swasta. Tujuannya adalah memastikan pendanaan yang berkelanjutan sehingga pengelolaan kawasan konservasi laut dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi ekosistem serta kesejahteraan masyarakat pesisir.

Proyek LAUTRA sendiri merupakan upaya besar untuk mendukung keberlanjutan ekosistem laut Indonesia, dengan fokus tidak hanya pada konservasi, tetapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan.

Pendanaan berkelanjutan yang dirancang dalam proyek ini diharapkan dapat menjawab tantangan besar dalam pengelolaan kawasan konservasi laut dengan pendekatan yang lebih sistematis dan terencana.