Rektor Unhas Paparkan Pentingnya SBF dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut
Senin, 03 Feb 2025 19:50

Rektor Unhas, Prof Jamaluddin Jompa, turut menghadiri Workshop Pendanaan Berkelanjutan Kawasan Konservasi Laut yang digelar dalam rangka Indonesia Ocean for Prosperity Project (LAUTRA). Foto/Istimewa
MAKASSAR - Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof Jamaluddin Jompa, turut menghadiri Workshop Pendanaan Berkelanjutan Kawasan Konservasi Laut (MPA) yang digelar dalam rangka Indonesia Ocean for Prosperity Project (LAUTRA), di Swiss-Bellin Panakukang, Makassar, pada Senin (3/2/2025).
Workshop yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) ini bertujuan membahas strategi pendanaan berkelanjutan untuk mendukung pengelolaan kawasan konservasi laut di Indonesia.
Dalam forum tersebut, peserta membahas konsep Sustainable Blue Finance (SBF), sebuah pendekatan yang menggabungkan kelestarian ekosistem laut dengan pengelolaan sumber daya ekonomi yang berkelanjutan. Pendekatan ini sangat relevan dalam mendukung pengelolaan kawasan konservasi laut, khususnya pada Komponen 3 Proyek LAUTRA yang didanai oleh Hibah ProBlue dari Bank Dunia.
Prof Jamaluddin Jompa menekankan pentingnya kelembagaan yang kuat untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan kawasan konservasi laut. “Kita harus memiliki lembaga yang dipercaya masyarakat untuk mengelola trust fundbagi kawasan konservasi laut. Salah satunya adalah Kapoposang di Sulawesi Selatan, yang bisa menjadi model dalam pengelolaan kawasan serupa,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pengelolaan kawasan konservasi laut tidak bisa hanya bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), mengingat keterbatasan dana yang ada.
Oleh karena itu, evaluasi ekonomi sangat penting untuk mengukur nilai kawasan konservasi, termasuk potensi kerugian ekonomi jika pengelolaan tidak dilakukan dengan baik. “Tanpa pengelolaan yang tepat, kita berisiko kehilangan sumber daya alam yang sangat berharga,” tegasnya.
Lebih lanjut, Rektor Unhas menjelaskan bahwa pengelolaan kawasan konservasi laut harus dilakukan dalam jangka panjang dengan mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem serta kesejahteraan masyarakat pesisir.
“Perencanaan harus berbasis sains dan mempertimbangkan aspek ekonomi serta sosial agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat,” tambahnya.
Selain membahas peran Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) dalam mendukung pendanaan konservasi laut, workshop ini juga menyoroti berbagai strategi pendanaan berkelanjutan yang dapat diterapkan.
Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas, Moh. Rahmat Mulianda, mengungkapkan bahwa pengembangan ekonomi biru di Indonesia telah dirancang dalam peta jalan 2023-2045, dengan target konservasi perairan seluas 97,5 juta hektar (30% dari total wilayah perairan) serta kontribusi sektor maritim sebesar 15% terhadap PDB nasional.
Pendekatan pendanaan yang beragam menjadi solusi utama dalam strategi ini, mencakup berbagai mekanisme seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), ecological fiscal transfer, hibah bilateral dan multilateral, filantropi, obligasi biru (blue bonds), serta investasi sektor swasta. Tujuannya adalah memastikan pendanaan yang berkelanjutan sehingga pengelolaan kawasan konservasi laut dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi ekosistem serta kesejahteraan masyarakat pesisir.
Proyek LAUTRA sendiri merupakan upaya besar untuk mendukung keberlanjutan ekosistem laut Indonesia, dengan fokus tidak hanya pada konservasi, tetapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan.
Pendanaan berkelanjutan yang dirancang dalam proyek ini diharapkan dapat menjawab tantangan besar dalam pengelolaan kawasan konservasi laut dengan pendekatan yang lebih sistematis dan terencana.
Workshop yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) ini bertujuan membahas strategi pendanaan berkelanjutan untuk mendukung pengelolaan kawasan konservasi laut di Indonesia.
Dalam forum tersebut, peserta membahas konsep Sustainable Blue Finance (SBF), sebuah pendekatan yang menggabungkan kelestarian ekosistem laut dengan pengelolaan sumber daya ekonomi yang berkelanjutan. Pendekatan ini sangat relevan dalam mendukung pengelolaan kawasan konservasi laut, khususnya pada Komponen 3 Proyek LAUTRA yang didanai oleh Hibah ProBlue dari Bank Dunia.
Prof Jamaluddin Jompa menekankan pentingnya kelembagaan yang kuat untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan kawasan konservasi laut. “Kita harus memiliki lembaga yang dipercaya masyarakat untuk mengelola trust fundbagi kawasan konservasi laut. Salah satunya adalah Kapoposang di Sulawesi Selatan, yang bisa menjadi model dalam pengelolaan kawasan serupa,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pengelolaan kawasan konservasi laut tidak bisa hanya bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), mengingat keterbatasan dana yang ada.
Oleh karena itu, evaluasi ekonomi sangat penting untuk mengukur nilai kawasan konservasi, termasuk potensi kerugian ekonomi jika pengelolaan tidak dilakukan dengan baik. “Tanpa pengelolaan yang tepat, kita berisiko kehilangan sumber daya alam yang sangat berharga,” tegasnya.
Lebih lanjut, Rektor Unhas menjelaskan bahwa pengelolaan kawasan konservasi laut harus dilakukan dalam jangka panjang dengan mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem serta kesejahteraan masyarakat pesisir.
“Perencanaan harus berbasis sains dan mempertimbangkan aspek ekonomi serta sosial agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat,” tambahnya.
Selain membahas peran Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) dalam mendukung pendanaan konservasi laut, workshop ini juga menyoroti berbagai strategi pendanaan berkelanjutan yang dapat diterapkan.
Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas, Moh. Rahmat Mulianda, mengungkapkan bahwa pengembangan ekonomi biru di Indonesia telah dirancang dalam peta jalan 2023-2045, dengan target konservasi perairan seluas 97,5 juta hektar (30% dari total wilayah perairan) serta kontribusi sektor maritim sebesar 15% terhadap PDB nasional.
Pendekatan pendanaan yang beragam menjadi solusi utama dalam strategi ini, mencakup berbagai mekanisme seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), ecological fiscal transfer, hibah bilateral dan multilateral, filantropi, obligasi biru (blue bonds), serta investasi sektor swasta. Tujuannya adalah memastikan pendanaan yang berkelanjutan sehingga pengelolaan kawasan konservasi laut dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi ekosistem serta kesejahteraan masyarakat pesisir.
Proyek LAUTRA sendiri merupakan upaya besar untuk mendukung keberlanjutan ekosistem laut Indonesia, dengan fokus tidak hanya pada konservasi, tetapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan.
Pendanaan berkelanjutan yang dirancang dalam proyek ini diharapkan dapat menjawab tantangan besar dalam pengelolaan kawasan konservasi laut dengan pendekatan yang lebih sistematis dan terencana.
(TRI)
Berita Terkait

Sulsel
Unhas Tuan Rumah KKN Kebangsaan, 99 Kampus se-Indonesia Terlibat
Universitas Hasanuddin (Unhas) dipercaya menjadi tuan rumah Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kebangsaan XIII Tahun 2025.
Kamis, 03 Jul 2025 13:09

Sulsel
Pemkab Gowa Gandeng Unhas Bahas Solusi Permukiman dan Sampah
Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, secara resmi membuka kegiatan Konsultasi Publik 1 Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Gowa.
Selasa, 24 Jun 2025 14:27

Makassar City
Unhas Buka Peluang Kerja Sama Pengembangan Aren dengan Kementerian Kehutanan
Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof. A. Mujetahid menerima kunjungan Penasihat Utama Menteri Kehutanan dan Tim Aren, Willie Smits, Jumat (20/6/2025).
Jum'at, 20 Jun 2025 20:10

Makassar City
FIKP Unhas Gandeng 2 Kampus China Restorasi Terumbu Karang di Bonetambung
Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Unhas menggelar Training Course "Restoration of Coral Reef & Development of Marine Ranching Techniques", Rabu-Kamis 18-19 Juni 2025.
Kamis, 19 Jun 2025 17:05

News
Anggota Bawaslu RI Sambut Tawaran jadi Dosen Praktisi Kepemiluan di Unhas
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Puadi menyambut baik tawaran dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof Hamzah Halim untuk menjadi dosen praktisi di bidang kepemiluan.
Rabu, 18 Jun 2025 21:48
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Bupati Bantaeng Uji Nurdin Minta Seluruh Jajarannya Bantu Warga Tangani Dampak Banjir
2

Tingginya Permintaan Masyarakat, UMI Perpanjang Pendaftaran Mahasiswa Baru Fakultas Farmasi
3

Rakernas AMPUH Diharap Hadirkan Solusi Permasalahan Haji & Umrah
4

Air Sungai Meluap, Banjir Rendam Wilayah Rumbia Jeneponto
5

Yayasan AHM Latih Puluhan UMKM Bengkel Motor untuk Dorong Ekonomi & Lapangan Kerja
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Bupati Bantaeng Uji Nurdin Minta Seluruh Jajarannya Bantu Warga Tangani Dampak Banjir
2

Tingginya Permintaan Masyarakat, UMI Perpanjang Pendaftaran Mahasiswa Baru Fakultas Farmasi
3

Rakernas AMPUH Diharap Hadirkan Solusi Permasalahan Haji & Umrah
4

Air Sungai Meluap, Banjir Rendam Wilayah Rumbia Jeneponto
5

Yayasan AHM Latih Puluhan UMKM Bengkel Motor untuk Dorong Ekonomi & Lapangan Kerja