Rektor Unhas Paparkan Pentingnya SBF dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut
Senin, 03 Feb 2025 19:50

Rektor Unhas, Prof Jamaluddin Jompa, turut menghadiri Workshop Pendanaan Berkelanjutan Kawasan Konservasi Laut yang digelar dalam rangka Indonesia Ocean for Prosperity Project (LAUTRA). Foto/Istimewa
MAKASSAR - Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof Jamaluddin Jompa, turut menghadiri Workshop Pendanaan Berkelanjutan Kawasan Konservasi Laut (MPA) yang digelar dalam rangka Indonesia Ocean for Prosperity Project (LAUTRA), di Swiss-Bellin Panakukang, Makassar, pada Senin (3/2/2025).
Workshop yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) ini bertujuan membahas strategi pendanaan berkelanjutan untuk mendukung pengelolaan kawasan konservasi laut di Indonesia.
Dalam forum tersebut, peserta membahas konsep Sustainable Blue Finance (SBF), sebuah pendekatan yang menggabungkan kelestarian ekosistem laut dengan pengelolaan sumber daya ekonomi yang berkelanjutan. Pendekatan ini sangat relevan dalam mendukung pengelolaan kawasan konservasi laut, khususnya pada Komponen 3 Proyek LAUTRA yang didanai oleh Hibah ProBlue dari Bank Dunia.
Prof Jamaluddin Jompa menekankan pentingnya kelembagaan yang kuat untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan kawasan konservasi laut. “Kita harus memiliki lembaga yang dipercaya masyarakat untuk mengelola trust fundbagi kawasan konservasi laut. Salah satunya adalah Kapoposang di Sulawesi Selatan, yang bisa menjadi model dalam pengelolaan kawasan serupa,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pengelolaan kawasan konservasi laut tidak bisa hanya bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), mengingat keterbatasan dana yang ada.
Oleh karena itu, evaluasi ekonomi sangat penting untuk mengukur nilai kawasan konservasi, termasuk potensi kerugian ekonomi jika pengelolaan tidak dilakukan dengan baik. “Tanpa pengelolaan yang tepat, kita berisiko kehilangan sumber daya alam yang sangat berharga,” tegasnya.
Lebih lanjut, Rektor Unhas menjelaskan bahwa pengelolaan kawasan konservasi laut harus dilakukan dalam jangka panjang dengan mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem serta kesejahteraan masyarakat pesisir.
“Perencanaan harus berbasis sains dan mempertimbangkan aspek ekonomi serta sosial agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat,” tambahnya.
Selain membahas peran Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) dalam mendukung pendanaan konservasi laut, workshop ini juga menyoroti berbagai strategi pendanaan berkelanjutan yang dapat diterapkan.
Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas, Moh. Rahmat Mulianda, mengungkapkan bahwa pengembangan ekonomi biru di Indonesia telah dirancang dalam peta jalan 2023-2045, dengan target konservasi perairan seluas 97,5 juta hektar (30% dari total wilayah perairan) serta kontribusi sektor maritim sebesar 15% terhadap PDB nasional.
Pendekatan pendanaan yang beragam menjadi solusi utama dalam strategi ini, mencakup berbagai mekanisme seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), ecological fiscal transfer, hibah bilateral dan multilateral, filantropi, obligasi biru (blue bonds), serta investasi sektor swasta. Tujuannya adalah memastikan pendanaan yang berkelanjutan sehingga pengelolaan kawasan konservasi laut dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi ekosistem serta kesejahteraan masyarakat pesisir.
Proyek LAUTRA sendiri merupakan upaya besar untuk mendukung keberlanjutan ekosistem laut Indonesia, dengan fokus tidak hanya pada konservasi, tetapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan.
Pendanaan berkelanjutan yang dirancang dalam proyek ini diharapkan dapat menjawab tantangan besar dalam pengelolaan kawasan konservasi laut dengan pendekatan yang lebih sistematis dan terencana.
Workshop yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) ini bertujuan membahas strategi pendanaan berkelanjutan untuk mendukung pengelolaan kawasan konservasi laut di Indonesia.
Dalam forum tersebut, peserta membahas konsep Sustainable Blue Finance (SBF), sebuah pendekatan yang menggabungkan kelestarian ekosistem laut dengan pengelolaan sumber daya ekonomi yang berkelanjutan. Pendekatan ini sangat relevan dalam mendukung pengelolaan kawasan konservasi laut, khususnya pada Komponen 3 Proyek LAUTRA yang didanai oleh Hibah ProBlue dari Bank Dunia.
Prof Jamaluddin Jompa menekankan pentingnya kelembagaan yang kuat untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan kawasan konservasi laut. “Kita harus memiliki lembaga yang dipercaya masyarakat untuk mengelola trust fundbagi kawasan konservasi laut. Salah satunya adalah Kapoposang di Sulawesi Selatan, yang bisa menjadi model dalam pengelolaan kawasan serupa,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pengelolaan kawasan konservasi laut tidak bisa hanya bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), mengingat keterbatasan dana yang ada.
Oleh karena itu, evaluasi ekonomi sangat penting untuk mengukur nilai kawasan konservasi, termasuk potensi kerugian ekonomi jika pengelolaan tidak dilakukan dengan baik. “Tanpa pengelolaan yang tepat, kita berisiko kehilangan sumber daya alam yang sangat berharga,” tegasnya.
Lebih lanjut, Rektor Unhas menjelaskan bahwa pengelolaan kawasan konservasi laut harus dilakukan dalam jangka panjang dengan mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem serta kesejahteraan masyarakat pesisir.
“Perencanaan harus berbasis sains dan mempertimbangkan aspek ekonomi serta sosial agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat,” tambahnya.
Selain membahas peran Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) dalam mendukung pendanaan konservasi laut, workshop ini juga menyoroti berbagai strategi pendanaan berkelanjutan yang dapat diterapkan.
Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas, Moh. Rahmat Mulianda, mengungkapkan bahwa pengembangan ekonomi biru di Indonesia telah dirancang dalam peta jalan 2023-2045, dengan target konservasi perairan seluas 97,5 juta hektar (30% dari total wilayah perairan) serta kontribusi sektor maritim sebesar 15% terhadap PDB nasional.
Pendekatan pendanaan yang beragam menjadi solusi utama dalam strategi ini, mencakup berbagai mekanisme seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), ecological fiscal transfer, hibah bilateral dan multilateral, filantropi, obligasi biru (blue bonds), serta investasi sektor swasta. Tujuannya adalah memastikan pendanaan yang berkelanjutan sehingga pengelolaan kawasan konservasi laut dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi ekosistem serta kesejahteraan masyarakat pesisir.
Proyek LAUTRA sendiri merupakan upaya besar untuk mendukung keberlanjutan ekosistem laut Indonesia, dengan fokus tidak hanya pada konservasi, tetapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan.
Pendanaan berkelanjutan yang dirancang dalam proyek ini diharapkan dapat menjawab tantangan besar dalam pengelolaan kawasan konservasi laut dengan pendekatan yang lebih sistematis dan terencana.
(TRI)
Berita Terkait

News
Unhas dan P3E KLHK SUMA Siap Kolaborasi dalam Pengelolaan Sampah Berkelanjutan
Rektor Unhas, Prof Jamaluddin Jompa, menerima kunjungan dari Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup KLHK Wilayah Sulawesi dan Maluku, Asri Rasul.
Selasa, 04 Feb 2025 19:56

Ekbis
BI Sulsel Diseminasi Hasil Riset Perikanan Budidaya, Hasilkan 3 Rekomendasi Penting
Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) kembali melaksanakan riset strategis di bidang ekonomi untuk mendukung pengembangan kebijakan pemerintah daerah.
Kamis, 30 Jan 2025 17:13

News
Unhas Berikan Dana Duka untuk Tiga Korban Musibah Sungai Bislab
Universitas Hasanuddin (Unhas) memberikan bantuan dana duka sebesar Rp30 juta kepada tiga korban musibah Sungai Bislab Maros.
Senin, 27 Jan 2025 15:12

News
Layanan Stem Cell Hadir di RS Unhas, Langkah Wujudkan Health Tourism Kelas Dunia di Makassar
Rumah Sakit Universitas Hasanuddin (RS Unhas) dan Celltech Stem Cell (CSC) kini berkolaborasi membuka layanan perawatan stem cell alias sel punca.
Sabtu, 25 Jan 2025 20:47

News
Unhas Bakal Jadi Tuan Rumah Pelaksanaan JWG Jepang-Indonesia
Universitas Hasanuddin (Unhas) akan menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan Joint Working Group (JWG) Jepang-Indonesia yang dijadwalkan berlangsung pada Juli 2025 mendatang.
Jum'at, 24 Jan 2025 20:22
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Uji-Sah Diseret Dalam Rotasi Penyuluh, Plt Kadis Pertanian Dituntut Klarifikasi
2

PHPU Jeneponto Lanjut Pembuktian, MK: Maksimal 4 Saksi, Bisa Tambah Alat Bukti
3

MK Putuskan Sengketa Pilkada Jeneponto Masuk Tahap Pembuktian
4

Kunjungi STIKI Malang, Murid PJ Global School Belajar Teknologi
5

Massa Aksi Geruduk PN Makassar, Minta Hakim Tolak Praperadilan "Mafia Tanah"
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Uji-Sah Diseret Dalam Rotasi Penyuluh, Plt Kadis Pertanian Dituntut Klarifikasi
2

PHPU Jeneponto Lanjut Pembuktian, MK: Maksimal 4 Saksi, Bisa Tambah Alat Bukti
3

MK Putuskan Sengketa Pilkada Jeneponto Masuk Tahap Pembuktian
4

Kunjungi STIKI Malang, Murid PJ Global School Belajar Teknologi
5

Massa Aksi Geruduk PN Makassar, Minta Hakim Tolak Praperadilan "Mafia Tanah"