Rakernas AMPUH Diharap Hadirkan Solusi Permasalahan Haji & Umrah

MAKASSAR - Afiliasi Mandiri Penyelenggara Umrah dan Haji (AMPUH) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V di Hotel Four Points by Sheraton, Sabtu-Minggu (5-6/7/2025). Pembukaan kegiatan ditandai dengan pemukulan gong oleh Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Sulsel, Ali Yafid.

Hadir pula yakni Ketua Umum AMPUH Abdul Azis, Sekretaris DPD AMPUH Sulsel Andi Rahman, perwakilan Pemerintah Kota Makassar dan perwakilan Pemerintah Provinsi Sulsel. Tidak ketinggalan, para pemimpin organisasi maupun asosiasi haji dan umrah ikut ambil bagian.

Ketua Umum AMPUH, Abdul Azis, menyampaikan pelaksanaan rakernas kali ini diharapkan menghasilkan program kerja terbaik. Rakernas menjadi momentum untuk diskusi bersama gyna menghadirkan solusi atas berbagai permasalahan maupun tantangan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Disinggungnya mengenai sederet permasalahan dan tantangan ibadah haji dan umrah. Mulai dari visa furoda untuk haji yang gagal terbit hingga aturan ketat pemerintah Arab Saudi untuk umrah pasca-haji.

Selain persoalan visa, AMPUH juga membahas penyelenggaraan haji yang ke depan akan dikelola Badan Penyelenggara Haji (BPH), serta menyusun usulan yang bertujuan mempermudah layanan bagi anggota dan jemaah.

"Kami berharap kegiatan kali ini menghasilkan usulan yang bisa menjadi solusi bagi pengurus dalam memberikan pelayanan kepada anggota. Ya, sebab anggota AMPUH menginginkan ada solusi,” kata dia.

Dewan Pengawas AMPUH, Abah Syamsul, tidak menampik banyaknya permasalahan dan tantangan ibadah haji dan umrah, khususnya berkaitan regulasi terbaru dari pemerintah Arab Saudi. Olehnya itu, seluruh pihak, termasuk AMPUH harus mempersiapkan diri.

“Semoga ada masukan-masukan kepada pemerintah agar mempersiapkan lebih dini hal-hal yang perlu diperhatikan pertama,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Kemenag Sulsel, Ali Yafid, menyampaikan harapan agar berbagai permasalahan seputar haji dan umrah dapat diselesaikan. Olehnya itu, penting adanya informasi dari masyarakat maupun asosiasi haji dan umrah sebagai bahan evaluasi.

"Harapan kami ya hasil rakernas ini dapat memberikan rekomendasi dan masukan ke Kemenag," tuturnya.

Ali Yafid juga mengomentari terkait berbagai tantangan ibadah haji dan umrah. Soal peralihan kepengurusan dari Kemenag ke Badan Penyelenggara Haji (BPH), ia bilang tidak menjadi masalah. Sedangkan, untuk aturan baru dari pemerintah Arab Saudi, disebutnya mesti segera disosialisasikan agar tidak menjadi masalah kemudian hari.

“Itu harus ditaati, termasuk jemaah umrah yang sudah ada di Arab Saudi. Ada timelinenya harus keluar untuk persiapan penyelenggaraan haji. Itu harus ditaati karena ada sanksi jika tidak menaati kesepakatan itu,” katanya.