Kemenkum Sulsel Gandeng Fakultas Hukum UMI untuk Beri Pelayanan Hukum
Selasa, 04 Feb 2025 14:46
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Basmal ungkap faktor yang membuat pihaknya datang mengunjungi Dekan Fakultas Hukum UMI. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Basmal ungkap faktor yang membuat pihaknya datang mengunjungi Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI).
Hal ini disampaikannya secara langsung usai bertemu dengan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Teknik serta Guru besar Fakultas Hukum UMI di ruang rapat fakultas Hukum pada Selasa, (4/2/2025)
Menurut Kakanwil Basmal UMI merupakan salah satu perguruan tinggi yang memiliki Dosen dan Guru besar yang mumpuni sehingga mampu menghasilkan mahasiswa dan alumni yang berkualitas sangat baik, salah satunya Bapak Menteri Hukum saat ini Supratman Andi Agtas yang menjadi salah satu lulusan dari UMI dan juga Anggota DPR RI yang juga mantan Wali Kota Parepare Taufan Pawe.
Dengan SDM yang unggul tentunya sangat menguntungkan kedua belah pihak untuk menjalin kerjasama. “Kami telah menganalisis potensi – potensi apa saja yang bisa dikerjasamakan dengan Fakultas Hukum dan Fakultas Teknik UMI,” ujar Kakanwil Basmal.
“Diantaranya dalam pembinaan dan pengawasan Notaris dengan melibatkan guru besar fakultas hukum UMI sebagai ahli dalam struktur Majelis pengawas dan majelis kehormatan Notaris di Sulsel. Juga dalam hal pembentukan produk Hukum Daerah khususnya dalam penyusunan naskah akademik hendaknya bisa melibatkan tim perancang kanwil Sulsel dan sebaliknya juga bisa melibatkan Guru Besar FH UMI,” ungkap Basmal.
Selain itu, Kami juga merencanakan untuk bekerjsama dalam bidang Kekayaan Intelektual, dimana kami menyasar pihak kampus sebagai kaum intelektual yang setiap saat menghadirkan inovasi di berbagai bidang baik itu berupa Hak Cipta yang dituangkan dalam karya ilmiah seperti buku, skripsi, tesis dan disertasi serta berbagai ciptaan alat ataupun produk yang dapat di patenkan.
Juga terkait dengan Indikasi Geografis di daerah Sulawesi Selatan, dengan melibatkan unsur – unsur perguruan tinggi dalam proses penelitian – penelitiannya.
Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Demson Marihot mendorong agar UMI dapat menghadirkan sentra Kekayaan Intelektual.
Hal ini penting agar karya – karya cipta yang ada di UMI dan terinventarisir dan untuk melindungi dan mengelola karya cipta yang bernilai HKI di UMI agar didaftarkan dan dicatatkan pada Kementerian Hukum.
Dekan Fakultas Hukum UMI Prof Muhammad Rinaldy Bima, dan Dekan Fakultas Teknik UMI Mukhtar Thahir Syarkawi menyambut baik akan dilakukannya kerjasama dengan Kanwil Kemenkum Sulsel.
Dengan kerjasama ini, tentunya SDM yang dimiliki kedua pihak dapat dimanfaatkan untuk mendorong kemamfaatan bagi masyarakat. Dan kerjasama ini semakin memperkuat sinergitas antara Kanwil Kemenkum Sulsel dan UMI.
Selanjutnya dalam diskusi singkat beberapa Guru besar Fakultas Hukum UMI memberikan pandangan positif dalam penjajakan kerjasama ini dan mereka memberikan dukungan untuk dilakukan kerjasama tersebut.
Hal ini disampaikannya secara langsung usai bertemu dengan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Teknik serta Guru besar Fakultas Hukum UMI di ruang rapat fakultas Hukum pada Selasa, (4/2/2025)
Menurut Kakanwil Basmal UMI merupakan salah satu perguruan tinggi yang memiliki Dosen dan Guru besar yang mumpuni sehingga mampu menghasilkan mahasiswa dan alumni yang berkualitas sangat baik, salah satunya Bapak Menteri Hukum saat ini Supratman Andi Agtas yang menjadi salah satu lulusan dari UMI dan juga Anggota DPR RI yang juga mantan Wali Kota Parepare Taufan Pawe.
Dengan SDM yang unggul tentunya sangat menguntungkan kedua belah pihak untuk menjalin kerjasama. “Kami telah menganalisis potensi – potensi apa saja yang bisa dikerjasamakan dengan Fakultas Hukum dan Fakultas Teknik UMI,” ujar Kakanwil Basmal.
“Diantaranya dalam pembinaan dan pengawasan Notaris dengan melibatkan guru besar fakultas hukum UMI sebagai ahli dalam struktur Majelis pengawas dan majelis kehormatan Notaris di Sulsel. Juga dalam hal pembentukan produk Hukum Daerah khususnya dalam penyusunan naskah akademik hendaknya bisa melibatkan tim perancang kanwil Sulsel dan sebaliknya juga bisa melibatkan Guru Besar FH UMI,” ungkap Basmal.
Selain itu, Kami juga merencanakan untuk bekerjsama dalam bidang Kekayaan Intelektual, dimana kami menyasar pihak kampus sebagai kaum intelektual yang setiap saat menghadirkan inovasi di berbagai bidang baik itu berupa Hak Cipta yang dituangkan dalam karya ilmiah seperti buku, skripsi, tesis dan disertasi serta berbagai ciptaan alat ataupun produk yang dapat di patenkan.
Juga terkait dengan Indikasi Geografis di daerah Sulawesi Selatan, dengan melibatkan unsur – unsur perguruan tinggi dalam proses penelitian – penelitiannya.
Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Demson Marihot mendorong agar UMI dapat menghadirkan sentra Kekayaan Intelektual.
Hal ini penting agar karya – karya cipta yang ada di UMI dan terinventarisir dan untuk melindungi dan mengelola karya cipta yang bernilai HKI di UMI agar didaftarkan dan dicatatkan pada Kementerian Hukum.
Dekan Fakultas Hukum UMI Prof Muhammad Rinaldy Bima, dan Dekan Fakultas Teknik UMI Mukhtar Thahir Syarkawi menyambut baik akan dilakukannya kerjasama dengan Kanwil Kemenkum Sulsel.
Dengan kerjasama ini, tentunya SDM yang dimiliki kedua pihak dapat dimanfaatkan untuk mendorong kemamfaatan bagi masyarakat. Dan kerjasama ini semakin memperkuat sinergitas antara Kanwil Kemenkum Sulsel dan UMI.
Selanjutnya dalam diskusi singkat beberapa Guru besar Fakultas Hukum UMI memberikan pandangan positif dalam penjajakan kerjasama ini dan mereka memberikan dukungan untuk dilakukan kerjasama tersebut.
(GUS)
Berita Terkait
Sulsel
Kanwil Kemenkum Sulsel Harmonisasi Tiga Ranperwali Kota Parepare
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) melaksanakan harmonisasi terhadap tiga Rancangan Peraturan Wali Kota Parepare yang berkaitan dengan remunerasi BLUD
Sabtu, 18 Apr 2026 21:15
News
Pengambilan Sumpah WNI, Kakanwil Tekankan Nasionalisme dan Kepatuhan Hukum
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) melaksanakan kegiatan pengambilan sumpah Warga Negara Indonesia (WNI) berdasarkan Pasal 3A Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022, Rabu (15/4/2026).
Rabu, 15 Apr 2026 18:19
News
Perkuat Sinergi Antarwilayah, Kakanwil Kemenkum Sulsel Terima Kunjungan Kakanwil Pabar
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal, menerima kunjungan kerja Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat, Sahata Marlen Situngkir, dalam rangka memperkuat sinergi antarwilayah serta mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaanz
Rabu, 15 Apr 2026 14:15
Sulsel
Penguatan Layanan Hukum dan Regulasi Desa Jadi Fokus di Kabupaten Gowa
Penguatan layanan hukum serta pembinaan regulasi di tingkat desa menjadi fokus utama sinergi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) dengan Pemerintah Kabupaten Gowa
Selasa, 14 Apr 2026 21:12
Sulsel
Harmonisasikan 4 Rancangan Perbup Wajo, Fokus pada BUMD dan Tata Kelola Risiko
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) melaksanakan rapat fasilitasi harmonisasi terhadap empat Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Kabupaten Wajo
Selasa, 14 Apr 2026 15:07
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
300 Peserta Ramaikan Fun Run Dation 3 SIT Darul Fikri Makassar
2
626 Calon Jemaah Haji Maros Dilepas di Lapangan Pallantikang
3
Polipangkep Jadi Pionir Transformasi Pendidikan Vokasi di Indonesia
4
Kumpulkan 560 Poin, Maros Juara Umum MTQ XXXIV Sulsel
5
Sempat Diwarnai Penolakan, Bupati Selayar Tegaskan Lapangan Takraw Tak Masuk Hibah
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
300 Peserta Ramaikan Fun Run Dation 3 SIT Darul Fikri Makassar
2
626 Calon Jemaah Haji Maros Dilepas di Lapangan Pallantikang
3
Polipangkep Jadi Pionir Transformasi Pendidikan Vokasi di Indonesia
4
Kumpulkan 560 Poin, Maros Juara Umum MTQ XXXIV Sulsel
5
Sempat Diwarnai Penolakan, Bupati Selayar Tegaskan Lapangan Takraw Tak Masuk Hibah