Kemenkum Sulsel Gandeng Fakultas Hukum UMI untuk Beri Pelayanan Hukum
Selasa, 04 Feb 2025 14:46
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Basmal ungkap faktor yang membuat pihaknya datang mengunjungi Dekan Fakultas Hukum UMI. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Basmal ungkap faktor yang membuat pihaknya datang mengunjungi Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI).
Hal ini disampaikannya secara langsung usai bertemu dengan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Teknik serta Guru besar Fakultas Hukum UMI di ruang rapat fakultas Hukum pada Selasa, (4/2/2025)
Menurut Kakanwil Basmal UMI merupakan salah satu perguruan tinggi yang memiliki Dosen dan Guru besar yang mumpuni sehingga mampu menghasilkan mahasiswa dan alumni yang berkualitas sangat baik, salah satunya Bapak Menteri Hukum saat ini Supratman Andi Agtas yang menjadi salah satu lulusan dari UMI dan juga Anggota DPR RI yang juga mantan Wali Kota Parepare Taufan Pawe.
Dengan SDM yang unggul tentunya sangat menguntungkan kedua belah pihak untuk menjalin kerjasama. “Kami telah menganalisis potensi – potensi apa saja yang bisa dikerjasamakan dengan Fakultas Hukum dan Fakultas Teknik UMI,” ujar Kakanwil Basmal.
“Diantaranya dalam pembinaan dan pengawasan Notaris dengan melibatkan guru besar fakultas hukum UMI sebagai ahli dalam struktur Majelis pengawas dan majelis kehormatan Notaris di Sulsel. Juga dalam hal pembentukan produk Hukum Daerah khususnya dalam penyusunan naskah akademik hendaknya bisa melibatkan tim perancang kanwil Sulsel dan sebaliknya juga bisa melibatkan Guru Besar FH UMI,” ungkap Basmal.
Selain itu, Kami juga merencanakan untuk bekerjsama dalam bidang Kekayaan Intelektual, dimana kami menyasar pihak kampus sebagai kaum intelektual yang setiap saat menghadirkan inovasi di berbagai bidang baik itu berupa Hak Cipta yang dituangkan dalam karya ilmiah seperti buku, skripsi, tesis dan disertasi serta berbagai ciptaan alat ataupun produk yang dapat di patenkan.
Juga terkait dengan Indikasi Geografis di daerah Sulawesi Selatan, dengan melibatkan unsur – unsur perguruan tinggi dalam proses penelitian – penelitiannya.
Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Demson Marihot mendorong agar UMI dapat menghadirkan sentra Kekayaan Intelektual.
Hal ini penting agar karya – karya cipta yang ada di UMI dan terinventarisir dan untuk melindungi dan mengelola karya cipta yang bernilai HKI di UMI agar didaftarkan dan dicatatkan pada Kementerian Hukum.
Dekan Fakultas Hukum UMI Prof Muhammad Rinaldy Bima, dan Dekan Fakultas Teknik UMI Mukhtar Thahir Syarkawi menyambut baik akan dilakukannya kerjasama dengan Kanwil Kemenkum Sulsel.
Dengan kerjasama ini, tentunya SDM yang dimiliki kedua pihak dapat dimanfaatkan untuk mendorong kemamfaatan bagi masyarakat. Dan kerjasama ini semakin memperkuat sinergitas antara Kanwil Kemenkum Sulsel dan UMI.
Selanjutnya dalam diskusi singkat beberapa Guru besar Fakultas Hukum UMI memberikan pandangan positif dalam penjajakan kerjasama ini dan mereka memberikan dukungan untuk dilakukan kerjasama tersebut.
Hal ini disampaikannya secara langsung usai bertemu dengan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Teknik serta Guru besar Fakultas Hukum UMI di ruang rapat fakultas Hukum pada Selasa, (4/2/2025)
Menurut Kakanwil Basmal UMI merupakan salah satu perguruan tinggi yang memiliki Dosen dan Guru besar yang mumpuni sehingga mampu menghasilkan mahasiswa dan alumni yang berkualitas sangat baik, salah satunya Bapak Menteri Hukum saat ini Supratman Andi Agtas yang menjadi salah satu lulusan dari UMI dan juga Anggota DPR RI yang juga mantan Wali Kota Parepare Taufan Pawe.
Dengan SDM yang unggul tentunya sangat menguntungkan kedua belah pihak untuk menjalin kerjasama. “Kami telah menganalisis potensi – potensi apa saja yang bisa dikerjasamakan dengan Fakultas Hukum dan Fakultas Teknik UMI,” ujar Kakanwil Basmal.
“Diantaranya dalam pembinaan dan pengawasan Notaris dengan melibatkan guru besar fakultas hukum UMI sebagai ahli dalam struktur Majelis pengawas dan majelis kehormatan Notaris di Sulsel. Juga dalam hal pembentukan produk Hukum Daerah khususnya dalam penyusunan naskah akademik hendaknya bisa melibatkan tim perancang kanwil Sulsel dan sebaliknya juga bisa melibatkan Guru Besar FH UMI,” ungkap Basmal.
Selain itu, Kami juga merencanakan untuk bekerjsama dalam bidang Kekayaan Intelektual, dimana kami menyasar pihak kampus sebagai kaum intelektual yang setiap saat menghadirkan inovasi di berbagai bidang baik itu berupa Hak Cipta yang dituangkan dalam karya ilmiah seperti buku, skripsi, tesis dan disertasi serta berbagai ciptaan alat ataupun produk yang dapat di patenkan.
Juga terkait dengan Indikasi Geografis di daerah Sulawesi Selatan, dengan melibatkan unsur – unsur perguruan tinggi dalam proses penelitian – penelitiannya.
Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Demson Marihot mendorong agar UMI dapat menghadirkan sentra Kekayaan Intelektual.
Hal ini penting agar karya – karya cipta yang ada di UMI dan terinventarisir dan untuk melindungi dan mengelola karya cipta yang bernilai HKI di UMI agar didaftarkan dan dicatatkan pada Kementerian Hukum.
Dekan Fakultas Hukum UMI Prof Muhammad Rinaldy Bima, dan Dekan Fakultas Teknik UMI Mukhtar Thahir Syarkawi menyambut baik akan dilakukannya kerjasama dengan Kanwil Kemenkum Sulsel.
Dengan kerjasama ini, tentunya SDM yang dimiliki kedua pihak dapat dimanfaatkan untuk mendorong kemamfaatan bagi masyarakat. Dan kerjasama ini semakin memperkuat sinergitas antara Kanwil Kemenkum Sulsel dan UMI.
Selanjutnya dalam diskusi singkat beberapa Guru besar Fakultas Hukum UMI memberikan pandangan positif dalam penjajakan kerjasama ini dan mereka memberikan dukungan untuk dilakukan kerjasama tersebut.
(GUS)
Berita Terkait
News
Dorong Pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual di Kabupaten Jeneponto
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) mendorong percepatan pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual (KI) di Kabupaten Jeneponto melalui audiensi dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Rabu (12/8/2026).
Rabu, 12 Agu 2026 20:40
News
Peringati Hari Pengayoman ke-81, Kemenkum Sulsel Sumbangkan 68 Kantong Darah
Dalam rangka memperingati Hari Pengayoman ke-81, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan menggelar aksi sosial donor darah yang diikuti oleh jajaran pegawai di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulsel, Rabu (12/8/2026).
Rabu, 12 Agu 2026 18:00
News
FGD Analisis dan Evaluasi Perda Bantuan Hukum, Fokus Perkuat Akses Keadilan
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) terus memperkuat kualitas regulasi daerah di bidang bantuan hukum sebagai bagian dari upaya memperluas akses keadilan bagi masyarakat.
Selasa, 11 Agu 2026 21:02
News
Pelajar SMP Diminta Bijak Terhadap Media Sosial, Dorong Kesadaran Hukum Sejak Dini
Upaya Kanwil Kemenkum Sulsel untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi para pelajar terus dilakukan melalui penyuluhan hukum yang digelar di SMPN 45 Makassar, Selasa (11/8/2026).
Selasa, 11 Agu 2026 16:30
News
BPK RI Evaluasi Kinerja Pelayanan Kekayaan Intelektual di Kanwil Kemenkum Sulsel
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) menghadapi pemeriksaan kinerja pendahuluan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait pelayanan Kekayaan Intelektual (KI) periode 2024 hingga Semester I 2026.
Senin, 10 Agu 2026 23:12
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
BKKBN Sulsel Gelar Lomba Unik Antar Tim Kerja Semarakkan Hut Ke-81 RI
2
Pendataan Perlinsos Digital Capai 50.088 KK, Wali Kota Appi Targetkan Makassar Tembus 70 Persen
3
Bright Gas Jadi Alternatif Energi Pompa Irigasi Petani Gowa
4
DPRD Makassar Mulai Berkantor di Gedung Baru, Tekan Biaya Sewa Rp600 Juta
5
Pengadilan Agama Maros Cabut Hak Perwalian Orang Tua
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
BKKBN Sulsel Gelar Lomba Unik Antar Tim Kerja Semarakkan Hut Ke-81 RI
2
Pendataan Perlinsos Digital Capai 50.088 KK, Wali Kota Appi Targetkan Makassar Tembus 70 Persen
3
Bright Gas Jadi Alternatif Energi Pompa Irigasi Petani Gowa
4
DPRD Makassar Mulai Berkantor di Gedung Baru, Tekan Biaya Sewa Rp600 Juta
5
Pengadilan Agama Maros Cabut Hak Perwalian Orang Tua