Kanwil Kemenkum Sulsel Siap Wujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
Jum'at, 02 Mei 2025 13:18

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kakanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Tim Penilai Eselon I Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum baru-baru ini telah melakukan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Dari hasil evaluasi Tim penilai, Kanwil Kemenkum Sulsel telah memenuhi syarat sebagai satuan kerja berpredikat menuju WBBM.
Evaluasi yang dilakukan Tim penilai Sekjen ini merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas, yang telah diperbarui melalui Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2024.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kakanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal menyampaikan bahwa ini baru tahapan awal, masih banyak tahapan selanjutnya yang harus di lalui untuk mewujudkan predikat WBBM.
"Kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh tim kerja Pembangunan ZI, jajaran pegawai, serta para mitra kerja yang telah memberikan dukungan penuh dalam upaya ini," ungkap Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal dalam keterangannya, Jumat (2/5/2015)
Menurutnya Pembangunan Zona Integritas yang selama ini diimplementasikan oleh jajarannya merupakan salah satu langkah strategis dalam mewujudkan reformasi birokrasi di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulsel. Dengan adanya ZI, diharapkan tercipta area kerja yang bebas dari korupsi dan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
"Kanwil Kemenkum Sulsel berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan prinsip-prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap aspek kerjanya," ungkap Basmal
Evaluasi yang dilakukan oleh Sekje ini menjadi tolok ukur penting bagi Kanwil Kemenkum Sulsel untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dalam memenuhi standar WBBM.
Hasil evaluasi ini akan menjadi bahan pertimbangan untuk pengembangan strategi dan program kerja di Kanwil Kemenkum Sulsel ke depannya, guna memastikan tercapainya pelayanan publik yang semakin berkualitas dan bebas dari praktik-praktik koruptif.
Andi Basmal berharap, Kanwil Kemenkum Sulsel dapat lanjut terus dalam Penilaian WBBM sampai tahap akhir dan mewujudkan predikat tersebut.
Untuk itu, ia meminta jajarannya agar seluruh rekomendasi dari Tim penilai eselon I ditindaklanjuti dengan baik.
Evaluasi yang dilakukan Tim penilai Sekjen ini merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas, yang telah diperbarui melalui Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2024.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kakanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal menyampaikan bahwa ini baru tahapan awal, masih banyak tahapan selanjutnya yang harus di lalui untuk mewujudkan predikat WBBM.
"Kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh tim kerja Pembangunan ZI, jajaran pegawai, serta para mitra kerja yang telah memberikan dukungan penuh dalam upaya ini," ungkap Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal dalam keterangannya, Jumat (2/5/2015)
Menurutnya Pembangunan Zona Integritas yang selama ini diimplementasikan oleh jajarannya merupakan salah satu langkah strategis dalam mewujudkan reformasi birokrasi di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulsel. Dengan adanya ZI, diharapkan tercipta area kerja yang bebas dari korupsi dan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
"Kanwil Kemenkum Sulsel berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan prinsip-prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap aspek kerjanya," ungkap Basmal
Evaluasi yang dilakukan oleh Sekje ini menjadi tolok ukur penting bagi Kanwil Kemenkum Sulsel untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dalam memenuhi standar WBBM.
Hasil evaluasi ini akan menjadi bahan pertimbangan untuk pengembangan strategi dan program kerja di Kanwil Kemenkum Sulsel ke depannya, guna memastikan tercapainya pelayanan publik yang semakin berkualitas dan bebas dari praktik-praktik koruptif.
Andi Basmal berharap, Kanwil Kemenkum Sulsel dapat lanjut terus dalam Penilaian WBBM sampai tahap akhir dan mewujudkan predikat tersebut.
Untuk itu, ia meminta jajarannya agar seluruh rekomendasi dari Tim penilai eselon I ditindaklanjuti dengan baik.
(GUS)
Berita Terkait

News
Amankan Aset Negara, Kemenkum Sulsel Pasang Papan Bicara
Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Sulawesi Selatan (Sulsel) telah melaksanakan upaya strategis dalam pengamanan aset negara melalui pemasangan papan bicara di area tanah milik Kanwil Kemenkum Sulsel yang berlokasi di Jalan Manurukki, Makassar.
Kamis, 01 Mei 2025 12:47

News
DPD RI dan Kanwil Kemenkum Sulsel Perkuat Sinergi melalui Kunjungan Kerja
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) menerima kunjungan kerja dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI)
Rabu, 30 Apr 2025 16:10

Sulsel
Berikan Kemudahan Berinvestasi, Pemkab Gowa Jamin Adanya Perlindungan Hukum
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa melakukan pendantanganan Nota Kesepakatan bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan yang berlangsung di Baruga Karaeng Pattingalloang, Kantor Bupati Gowa, Selasa (29/4).
Selasa, 29 Apr 2025 19:45

News
Kemenkum Sulsel Prioritaskan Layanan Optimal untuk Masyarakat
Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Selatan terus memperkuat komitmennya dalam menyediakan layanan berkualitas bagi masyarakat.
Selasa, 29 Apr 2025 17:03

News
Dua Warisan Budaya Kabupaten Jeneponto Kini Dilindungi Hukum
Tari Olle dan Je'ne Je'ne Sappara, dua kesenian tradisional kebanggan masyarakat Jeneponto, kini resmi mendapat perlindungan hukum.
Selasa, 29 Apr 2025 11:48
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Kepala Inspektorat Pinrang Tegaskan Persoalan Dana BOS 2022 Bukan Penyalahgunaan
2

Digiland 2025 Siap Digelar, Gubernur DKI Jakarta Beri Dukungan
3

Telkom Regional 5 Gelar Mini Seminar Dukung Pelaku Usaha Perempuan
4

Sempat Dituding Ilegal, Perusahaan Rokok di Gowa Ini Tegaskan Kelengkapan Legalitas Usaha
5

Strategi Digital Telkom Bawa Pendapatan Rp36,6 Triliun di Awal 2025
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Kepala Inspektorat Pinrang Tegaskan Persoalan Dana BOS 2022 Bukan Penyalahgunaan
2

Digiland 2025 Siap Digelar, Gubernur DKI Jakarta Beri Dukungan
3

Telkom Regional 5 Gelar Mini Seminar Dukung Pelaku Usaha Perempuan
4

Sempat Dituding Ilegal, Perusahaan Rokok di Gowa Ini Tegaskan Kelengkapan Legalitas Usaha
5

Strategi Digital Telkom Bawa Pendapatan Rp36,6 Triliun di Awal 2025