Sesmenkop Tinjau KDMP di Takalar, Pertamina Sulawesi Siap Kawal Ekonomi Desa

Selasa, 23 Sep 2025 22:34
Sesmenkop Tinjau KDMP di Takalar, Pertamina Sulawesi Siap Kawal Ekonomi Desa
Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ekonomi desa melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Foto/IST
Comment
Share
MAKASSAR - Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ekonomi desa melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

Program ini mendapat perhatian khusus dengan kehadiran Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (Sesmenkop), Ahmad Zabadi, dalam kegiatan sosialisasi di Kantor Unit Pertamina Patra Niaga Sulawesi. Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan kunjungan ke KDMP Aeng Batu-Batu di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan.

KDMP merupakan inisiatif strategis pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai sokoguru ekonomi rakyat di tingkat desa dan kelurahan. Koperasi tidak hanya berperan sebagai wadah usaha bersama, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat, penyedia kebutuhan dasar, serta penghubung rantai pasok antara produksi rakyat dengan pasar yang lebih luas.

Dalam sambutannya, Sesmenkop RI Ahmad Zabadi menyampaikan harapan besar terhadap program ini. “Melalui forum ini kami berkoordinasi dengan dinas koperasi provinsi, kabupaten/kota, serta mitra BUMN seperti perbankan, pangan, energi hingga logistik untuk mendorong percepatan program Koperasi Desa Merah Putih. Dalam 1–2 minggu ke depan, kami harapkan pemerintah daerah segera melakukan sosialisasi dan pendampingan, khususnya terkait akses pembiayaan dari Himbara,” ujarnya.

Zabadi juga menegaskan pentingnya kesiapan koperasi dalam menyusun rencana usaha agar proses percepatan dapat berjalan maksimal. Oktober nanti, pihaknya mematok target akselerasi semakin masif dengan menghadirkan prototype koperasi yang siap menjadi role model.

"Seluruh proses ini dijalankan secara transparan dan akuntabel melalui SIMKOPDES, sehingga koperasi yang terdaftar dapat langsung terhubung dengan sumber pembiayaan dan dukungan lainnya,” tambahnya.

Ketua KDMP Aeng Batu-Batu, Muhammad Ayub Darwis, menyampaikan bahwa keberadaan outlet LPG di desanya memberikan manfaat besar bagi masyarakat. “Sebelumnya, warga harus membeli dengan harga Rp20.000 hingga Rp25.000 per tabung. Kehadiran Outlet LPG KDMP Aeng Batu-Batu ini juga diharapkan dapat mengurangi praktik permainan harga oleh oknum pemasok,” ungkap Darwis.

“Sekarang warga bisa membeli gas dengan harga sesuai HET, yaitu Rp18.500 per tabung,” lanjutnya.

Hal senada juga disampaikan oleh salah satu warga setempat, Ratu. “Harga gas kini lebih murah dibanding sebelumnya yang dijual eceran Rp20.000 per tabung. Kami berharap keberadaan Outlet LPG KDMP Aeng Batu-Batu ini dapat terus berlanjut, karena sangat meringankan kebutuhan ibu-ibu di desa,” ujarnya.

Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Fanda Chrismianto, menjelaskan bahwa program ini sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan membangun komunitas berkelanjutan.

“Melalui Koperasi Merah Putih, Pertamina berupaya menghadirkan energi yang tidak hanya menggerakkan roda perekonomian, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan kemandirian desa,” jelasnya.

Sosialisasi ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas dari Provinsi, Kabupaten, dan Kota di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku, Papua, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya, serta para pemangku kepentingan lainnya. Kehadiran mereka mencerminkan dukungan lintas wilayah untuk memperkuat peran koperasi dalam pembangunan ekonomi desa.

Kegiatan ini bertujuan menyampaikan arah kebijakan, strategi implementasi, serta tata kelola KDMP sesuai dengan Perpres Nomor 9 Tahun 2025 dan Inpres Nomor 9 Tahun 2025. Selain itu, menjadi forum sinergi antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan masyarakat dalam mengidentifikasi potensi serta tantangan di tiap wilayah, sehingga implementasi kebijakan menjadi lebih tepat sasaran.

Penerima manfaat dari program ini meliputi pemerintah daerah yang memperoleh penguatan kelembagaan, koperasi sebagai penggerak ekonomi lokal, dan masyarakat desa/kelurahan yang merasakan peningkatan kesejahteraan. Kementerian/lembaga terkait, BUMN, dan lembaga keuangan juga mendapatkan manfaat melalui terbentuknya ekosistem kolaboratif yang mendorong pertumbuhan usaha berbasis koperasi.
(TRI)
Berita Terkait
Berita Terbaru