Kemenkum Sulsel Dukung Karya Intelektual Akademisi, Buku Didorong Dicatatkan Hak Cipta

Selasa, 12 Mei 2026 12:57
Kemenkum Sulsel Dukung Karya Intelektual Akademisi, Buku Didorong Dicatatkan Hak Cipta
Comment
Share
MAKASSAR - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) terus mendorong penguatan budaya literasi dan perlindungan kekayaan intelektual di kalangan akademisi.

Hal tersebut ditunjukkan melalui dukungan terhadap produktivitas dosen dan peneliti dalam menghasilkan karya ilmiah berupa buku.

Dukungan itu disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal, saat menerima penyerahan buku berjudul Kebijakan Publik: Sejarah, Aneka Teori dan Pendekatan karya dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Muh. Tang Abdullah, di sela kegiatan Policy Talks yang digelar Kanwil Kemenkum Sulsel, Senin (11/5/2026).

Andi Basmal mengapresiasi kontribusi akademisi dalam menghadirkan karya intelektual yang dapat menjadi referensi pengembangan ilmu pengetahuan dan kebijakan publik. Menurutnya, produktivitas akademisi dalam menulis buku merupakan bagian penting dalam membangun budaya literasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Akademisi memiliki peran strategis dalam menghasilkan gagasan dan pemikiran yang bermanfaat bagi masyarakat. Karena itu, karya-karya seperti buku perlu terus didorong dan diapresiasi,” ujar Andi Basmal.

Ia juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap karya intelektual melalui pencatatan hak cipta. Menurutnya, pencatatan hak cipta menjadi langkah penting untuk memberikan perlindungan hukum terhadap karya orisinal para penulis.

“Kami mendorong agar setiap karya buku yang dihasilkan akademisi dapat dicatatkan hak ciptanya sebagai bentuk perlindungan atas karya orisinal yang telah dibuat,” tambahnya.

Kegiatan penyerahan buku ini menjadi bagian dari sinergi antara Kanwil Kemenkum Sulsel dengan kalangan akademisi dalam mendukung penguatan ekosistem kekayaan intelektual serta peningkatan budaya literasi di Sulawesi Selatan.
(GUS)
Berita Terkait
Lantik PPNS dan Notaris Pengganti, Tekankan Integritas dan Kepastian Hukum
News
Lantik PPNS dan Notaris Pengganti, Tekankan Integritas dan Kepastian Hukum
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan serta pengambilan sumpah Notaris Pengganti Kota Makassar, Jumat (2/10).
Jum'at, 02 Okt 2026 19:21
Perkuat Silaturahmi, Andi Basmal Kunjungi Kakanwil Kementerian HAM Sulsel
News
Perkuat Silaturahmi, Andi Basmal Kunjungi Kakanwil Kementerian HAM Sulsel
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal, melakukan kunjungan silaturahmi kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan, Daniel Rumsowek, Kamis (1/10).
Jum'at, 02 Okt 2026 16:04
Komdigi Buka Peluang Pelatihan Digital Gratis untuk ASN
News
Komdigi Buka Peluang Pelatihan Digital Gratis untuk ASN
Balai Besar Pelatihan Pengembangan SDM Komdigi Makassar melakukan sosialisasi program pelatihan yang dapat diakses instansi pemerintah, termasuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel)
Rabu, 30 Sep 2026 21:47
Terima Asistensi Ditjen AHU, Kemenkum Sulsel Siap Pedomani Pertanggungjawaban Keuangan
News
Terima Asistensi Ditjen AHU, Kemenkum Sulsel Siap Pedomani Pertanggungjawaban Keuangan
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) menerima asistensi dan pembinaan pertanggungjawaban keuangan DIPA Administrasi Hukum Umum (AHU) sebagai upaya memperkuat tata kelola anggaran yang tertib, transparan, dan akuntabel. Kegiatan yang berlangsung pada, Senin (28/9/2026), diikuti pengelola keuangan Kanwil Kemenkum Sulsel.
Selasa, 29 Sep 2026 21:52
Dorong Pemda dan Perguruan Tinggi Jadi Simpul Pemetaan Potensi KI
News
Dorong Pemda dan Perguruan Tinggi Jadi Simpul Pemetaan Potensi KI
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) mendorong pemerintah daerah dan perguruan tinggi untuk memperkuat peran sebagai simpul dalam mengidentifikasi, memetakan, melindungi, mengelola, dan memanfaatkan potensi kekayaan intelektual
Selasa, 29 Sep 2026 11:19
Berita Terbaru