Akta Notaris Bukan Sekadar Tanda Tangan, Ini yang Terjadi saat Pengawasan Lemah
Minggu, 31 Mei 2026 22:35
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulsel, Andi Basmal. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Sebuah keluarga di Makassar bertengkar selama bertahun-tahun karena akta waris yang cacat. Seorang pengusaha di Makassar kehilangan aset bernilai miliaran karena akta perjanjian yang dibuat tidak sesuai prosedur. Dua cerita berbeda, satu akar masalah: notaris yang tidak menjalankan jabatannya dengan benar.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan tidak menutup mata terhadap realitas ini. Sebaliknya, Kanwil menjadikannya sebagai alasan utama mengapa pembinaan dan pengawasan notaris di Sulsel terus diperketat, bukan untuk mempersulit profesi, melainkan untuk memastikan setiap akta yang lahir benar-benar bisa dipegang sebagai jaminan kepastian hukum.
"Notaris adalah pejabat publik yang diberi kewenangan luar biasa oleh negara membuat akta otentik yang kekuatan hukumnya setara dengan putusan pengadilan. Kewenangan sebesar itu harus diimbangi dengan tanggung jawab dan pengawasan yang setara besarnya," tegas Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, dalam keterangannya Sabtu(30/5/2026) melalui sambungan telepon
Sulawesi Selatan memiliki ratusan notaris yang tersebar di 24 kabupaten dan kota, dari kota besar seperti Makassar, Parepare, dan Palopo hingga kabupaten-kabupaten yang lebih kecil seperti Kepulauan Selayar. Setiap notaris, tidak peduli di mana ia bertugas, berada di bawah radar pengawasan Majelis Pengawas Daerah yang aktif melakukan pemeriksaan berkala.
Yang membuat sistem pengawasan Kanwil Kemenkum Sulsel kini lebih efektif adalah kombinasi antara pengawasan formal yang terstruktur dan jalur pengaduan publik yang semakin mudah diakses. Di satu sisi, Majelis Pengawas Daerah secara rutin turun memeriksa protokol notaris dimana dokumen-dokumen akta yang wajib disimpan dengan rapi dan aman sebagai arsip negara.
Di sisi lain, masyarakat yang merasa dirugikan oleh tindakan notaris kini bisa melapor secara daring, dan mendapatkan respons resmi tanpa harus datang ke kantor.
Sementara itu, Kadiv Pelayanan Hukum, Demson Marihot mengatakan bahwa Notaris baru yang baru saja diambil sumpah jabatannya mendapat perhatian khusus. Kemenkum Sulsel menjalankan program mentoring dan pengawasan untuk memastikan bahwa nilai-nilai profesi diturunkan bukan hanya melalui aturan tertulis, melainkan melalui teladan nyata dalam praktik sehari-hari.
"Kami ingin notaris Sulsel menjadi yang terbaik, bukan hanya kompeten secara teknis, tapi juga jujur dan berani menolak ketika diminta melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan etika," kata Demson
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan tidak menutup mata terhadap realitas ini. Sebaliknya, Kanwil menjadikannya sebagai alasan utama mengapa pembinaan dan pengawasan notaris di Sulsel terus diperketat, bukan untuk mempersulit profesi, melainkan untuk memastikan setiap akta yang lahir benar-benar bisa dipegang sebagai jaminan kepastian hukum.
"Notaris adalah pejabat publik yang diberi kewenangan luar biasa oleh negara membuat akta otentik yang kekuatan hukumnya setara dengan putusan pengadilan. Kewenangan sebesar itu harus diimbangi dengan tanggung jawab dan pengawasan yang setara besarnya," tegas Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, dalam keterangannya Sabtu(30/5/2026) melalui sambungan telepon
Sulawesi Selatan memiliki ratusan notaris yang tersebar di 24 kabupaten dan kota, dari kota besar seperti Makassar, Parepare, dan Palopo hingga kabupaten-kabupaten yang lebih kecil seperti Kepulauan Selayar. Setiap notaris, tidak peduli di mana ia bertugas, berada di bawah radar pengawasan Majelis Pengawas Daerah yang aktif melakukan pemeriksaan berkala.
Yang membuat sistem pengawasan Kanwil Kemenkum Sulsel kini lebih efektif adalah kombinasi antara pengawasan formal yang terstruktur dan jalur pengaduan publik yang semakin mudah diakses. Di satu sisi, Majelis Pengawas Daerah secara rutin turun memeriksa protokol notaris dimana dokumen-dokumen akta yang wajib disimpan dengan rapi dan aman sebagai arsip negara.
Di sisi lain, masyarakat yang merasa dirugikan oleh tindakan notaris kini bisa melapor secara daring, dan mendapatkan respons resmi tanpa harus datang ke kantor.
Sementara itu, Kadiv Pelayanan Hukum, Demson Marihot mengatakan bahwa Notaris baru yang baru saja diambil sumpah jabatannya mendapat perhatian khusus. Kemenkum Sulsel menjalankan program mentoring dan pengawasan untuk memastikan bahwa nilai-nilai profesi diturunkan bukan hanya melalui aturan tertulis, melainkan melalui teladan nyata dalam praktik sehari-hari.
"Kami ingin notaris Sulsel menjadi yang terbaik, bukan hanya kompeten secara teknis, tapi juga jujur dan berani menolak ketika diminta melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan etika," kata Demson
(GUS)
Berita Terkait
News
Lantik PPNS dan Notaris Pengganti, Tekankan Integritas dan Kepastian Hukum
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan serta pengambilan sumpah Notaris Pengganti Kota Makassar, Jumat (2/10).
Jum'at, 02 Okt 2026 19:21
News
Perkuat Silaturahmi, Andi Basmal Kunjungi Kakanwil Kementerian HAM Sulsel
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal, melakukan kunjungan silaturahmi kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan, Daniel Rumsowek, Kamis (1/10).
Jum'at, 02 Okt 2026 16:04
News
Komdigi Buka Peluang Pelatihan Digital Gratis untuk ASN
Balai Besar Pelatihan Pengembangan SDM Komdigi Makassar melakukan sosialisasi program pelatihan yang dapat diakses instansi pemerintah, termasuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel)
Rabu, 30 Sep 2026 21:47
News
Terima Asistensi Ditjen AHU, Kemenkum Sulsel Siap Pedomani Pertanggungjawaban Keuangan
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) menerima asistensi dan pembinaan pertanggungjawaban keuangan DIPA Administrasi Hukum Umum (AHU) sebagai upaya memperkuat tata kelola anggaran yang tertib, transparan, dan akuntabel. Kegiatan yang berlangsung pada, Senin (28/9/2026), diikuti pengelola keuangan Kanwil Kemenkum Sulsel.
Selasa, 29 Sep 2026 21:52
News
Dorong Pemda dan Perguruan Tinggi Jadi Simpul Pemetaan Potensi KI
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) mendorong pemerintah daerah dan perguruan tinggi untuk memperkuat peran sebagai simpul dalam mengidentifikasi, memetakan, melindungi, mengelola, dan memanfaatkan potensi kekayaan intelektual
Selasa, 29 Sep 2026 11:19
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Semen Tonasa Ungkap Keunggulan Bata Interlock Presisi untuk Bangun Rumah
2
Kebakaran Lahan 3 Hektare di Lutim Padam Setelah Tiga Jam Pemadaman
3
IAS Disambut Empat Calon Ketua Golkar Bulukumba Saat Singgah dari Selayar
4
Tekuk Kaltim 1-0, Superco Superteam Juara dan Siap Lahirkan Talenta Timnas
5
SMA Islam Athirah Bukit Baruga Bentuk Karakter Siswa Lewat Perkemahan Pramuka
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Semen Tonasa Ungkap Keunggulan Bata Interlock Presisi untuk Bangun Rumah
2
Kebakaran Lahan 3 Hektare di Lutim Padam Setelah Tiga Jam Pemadaman
3
IAS Disambut Empat Calon Ketua Golkar Bulukumba Saat Singgah dari Selayar
4
Tekuk Kaltim 1-0, Superco Superteam Juara dan Siap Lahirkan Talenta Timnas
5
SMA Islam Athirah Bukit Baruga Bentuk Karakter Siswa Lewat Perkemahan Pramuka