Kemenkum Sulsel Dukung Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Selasa, 09 Jun 2026 15:10
Kanwil Kemenkum Sulsel mengikuti Entry Meeting dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (APIP) Tahun 2026 yang dilaksanakan secara virtual dari Ruang Rapat Kakanwil Baharuddin Lopa,
MAKASSAR - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) mengikuti Entry Meeting dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (APIP) Tahun 2026 yang dilaksanakan secara virtual dari Ruang Rapat Kakanwil Baharuddin Lopa, Selasa (9/6/2026). Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam penguatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kementerian Hukum.
Kegiatan tersebut diikuti oleh Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Demson Marihot, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Heny Widyawati, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Meydi Zulqadri, Kepala Bidang Pelayanan KI Andi Haris, Kepala Bidang Pelayanan AHU Ramli, serta para staf.
Dalam kegiatan tersebut disampaikan bahwa evaluasi akuntabilitas kinerja merupakan agenda yang akan dilaksanakan dengan tahapan pelaksanaan evaluasi pada 4–5 Juni 2026 dan 8–12 Juni 2026, serta pelaporan hasil evaluasi pada 15–19 Juni 2026. Tim evaluator Inspektorat Jenderal dibagi menjadi dua tim yang akan melakukan evaluasi terhadap unit eselon I, kantor wilayah, serta unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Hukum.
Evaluasi ini difokuskan pada penilaian implementasi SAKIP yang mencakup empat komponen utama, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja.
Perwakilan Inspektorat Wilayah V, Titut Sulistyaningsih, dalam pemaparan teknisnya menjelaskan bahwa evaluasi ini bertujuan untuk memperoleh informasi terkait implementasi SAKIP, menilai tingkat akuntabilitas kinerja instansi, memberikan saran perbaikan, serta memonitor tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, menegaskan komitmen jajarannya dalam mendukung penuh pelaksanaan evaluasi dengan memastikan kelengkapan data dukung sebagai bagian dari pemenuhan komponen penilaian akuntabilitas kinerja.
“Kanwil Kemenkum Sulsel berkomitmen penuh mendukung pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja. Kami mendorong pemenuhan data dukung secara lengkap dan tepat waktu sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas implementasi SAKIP serta mewujudkan kinerja yang transparan dan akuntabel,” ujar Andi Basmal.
Sementara itu, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Meydi Zulqadri, menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkum Sulsel pada prinsipnya siap mendukung penuh pelaksanaan evaluasi APIP tersebut, sebagaimana pengalaman evaluasi sebelumnya yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal.
“Kanwil Kemenkum Sulsel pada prinsipnya siap mendukung penuh pelaksanaan evaluasi APIP ini, sebagaimana pengalaman evaluasi sebelumnya. Kami memastikan koordinasi internal berjalan optimal agar seluruh kebutuhan data dan dokumen evaluasi dapat terpenuhi dengan baik dan sesuai ketentuan,” ungkapnya.
Kegiatan entry meeting ini diharapkan menjadi langkah awal penguatan koordinasi serta peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulawesi Selatan, sekaligus memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.
Kegiatan tersebut diikuti oleh Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Demson Marihot, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Heny Widyawati, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Meydi Zulqadri, Kepala Bidang Pelayanan KI Andi Haris, Kepala Bidang Pelayanan AHU Ramli, serta para staf.
Dalam kegiatan tersebut disampaikan bahwa evaluasi akuntabilitas kinerja merupakan agenda yang akan dilaksanakan dengan tahapan pelaksanaan evaluasi pada 4–5 Juni 2026 dan 8–12 Juni 2026, serta pelaporan hasil evaluasi pada 15–19 Juni 2026. Tim evaluator Inspektorat Jenderal dibagi menjadi dua tim yang akan melakukan evaluasi terhadap unit eselon I, kantor wilayah, serta unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Hukum.
Evaluasi ini difokuskan pada penilaian implementasi SAKIP yang mencakup empat komponen utama, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja.
Perwakilan Inspektorat Wilayah V, Titut Sulistyaningsih, dalam pemaparan teknisnya menjelaskan bahwa evaluasi ini bertujuan untuk memperoleh informasi terkait implementasi SAKIP, menilai tingkat akuntabilitas kinerja instansi, memberikan saran perbaikan, serta memonitor tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, menegaskan komitmen jajarannya dalam mendukung penuh pelaksanaan evaluasi dengan memastikan kelengkapan data dukung sebagai bagian dari pemenuhan komponen penilaian akuntabilitas kinerja.
“Kanwil Kemenkum Sulsel berkomitmen penuh mendukung pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja. Kami mendorong pemenuhan data dukung secara lengkap dan tepat waktu sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas implementasi SAKIP serta mewujudkan kinerja yang transparan dan akuntabel,” ujar Andi Basmal.
Sementara itu, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Meydi Zulqadri, menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkum Sulsel pada prinsipnya siap mendukung penuh pelaksanaan evaluasi APIP tersebut, sebagaimana pengalaman evaluasi sebelumnya yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal.
“Kanwil Kemenkum Sulsel pada prinsipnya siap mendukung penuh pelaksanaan evaluasi APIP ini, sebagaimana pengalaman evaluasi sebelumnya. Kami memastikan koordinasi internal berjalan optimal agar seluruh kebutuhan data dan dokumen evaluasi dapat terpenuhi dengan baik dan sesuai ketentuan,” ungkapnya.
Kegiatan entry meeting ini diharapkan menjadi langkah awal penguatan koordinasi serta peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulawesi Selatan, sekaligus memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.
(GUS)
Berita Terkait
News
Andi Basmal Ingatkan Jajaran Berikan Layanan Maksimal Tanpa Pungutan Liar
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal, mengingatkan seluruh jajaran untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas.
Senin, 08 Jun 2026 15:08
Sulsel
Puluhan Pelaku IKM Langsung Didampingi Dirikan Perseroan Perorangan
Puluhan pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang hadir pulang bukan hanya membawa ilmu, tetapi juga membawa langkah konkret pertama menuju legalitas usaha mereka.
Sabtu, 06 Jun 2026 18:48
News
Kemenkum Sulsel Gelar Advokasi Jaminan Fidusia di Sidrap, Temukan Tiga Laporan Dugaan Pidana
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) melalui Divisi Pelayanan Hukum turun langsung ke Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) untuk menggelar advokasi layanan jaminan fidusia, Rabu, 2 - 4 Mei 2026.
Jum'at, 05 Jun 2026 15:01
News
Perseroan Terbatas Diminta Penuhi Laporan Tahunan Sebagai Kewajiban Administratif
Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia diminta untuk semakin disiplin dalam memenuhi kewajiban penyampaian laporan tahunan sebagai bagian dari kewajiban administratif yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kamis, 04 Jun 2026 21:17
News
Kemenkum Sulsel Dan Pemda Wajo Pastikan Kebijakan Daerah Lahir dari Kajian yang Kuat
Peraturan daerah yang lahir tanpa kajian yang mendalam ibarat rumah yang dibangun tanpa pondasi, terlihat berdiri, tapi tidak tahan lama.
Rabu, 03 Jun 2026 22:21
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Langgar Tata Ruang, Pemerhati Konservasi Alam Minta DPR RI Hentikan Operasi PT Conch
2
Pemkot Makassar Siapkan Insentif Rp100 Juta bagi RT Berprestasi Kelola Lingkungan
3
Pertamina Tambah Pasokan LPG 3 Kg di Sulselbar, Antisipasi Kepulangan Haji & Libur Sekolah
4
Harganas 2026, Sulsel Bergerak Serentak Target Ribuan Akseptor KB
5
Kebakaran Hanguskan Rumah Kos di Panaikang Makassar, 12 Unit Damkar Dikerahkan
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Langgar Tata Ruang, Pemerhati Konservasi Alam Minta DPR RI Hentikan Operasi PT Conch
2
Pemkot Makassar Siapkan Insentif Rp100 Juta bagi RT Berprestasi Kelola Lingkungan
3
Pertamina Tambah Pasokan LPG 3 Kg di Sulselbar, Antisipasi Kepulangan Haji & Libur Sekolah
4
Harganas 2026, Sulsel Bergerak Serentak Target Ribuan Akseptor KB
5
Kebakaran Hanguskan Rumah Kos di Panaikang Makassar, 12 Unit Damkar Dikerahkan