Optimalisasi Komunikasi Publik Media Sosial Melalui Pembinaan Teknis Kehumasan

MAKASSAR - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) mengikuti Pembinaan Teknis Kehumasan yang diselenggarakan oleh Biro Hukum, Komunikasi Publik dan Kerja Sama (Hukerma) Kementerian Hukum secara virtual dari Ruang Rapat Hamid Awaluddin, Selasa (30/6/2026).

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas praktisi kehumasan dalam mengoptimalkan komunikasi publik melalui media sosial, khususnya platform TikTok, agar mampu menghadirkan konten edukatif yang menarik, relevan, dan menjangkau masyarakat secara lebih luas di tengah pesatnya perkembangan media digital.

Membuka kegiatan secara resmi, Kepala Biro Hukerma Kementerian Hukum, Ronald Lumbuun, menegaskan bahwa transformasi komunikasi publik menuntut insan humas pemerintah untuk terus meningkatkan kompetensi dalam memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi hukum kepada masyarakat.

Menurutnya, TikTok telah berkembang menjadi salah satu kanal komunikasi yang efektif dalam menyampaikan informasi secara cepat, sederhana, dan mudah dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat.

Ronald menjelaskan, pembinaan teknis ini dirancang untuk memperkuat pemahaman praktisi humas mengenai pengelolaan akun TikTok secara profesional, mulai dari penyusunan strategi komunikasi, pemanfaatan berbagai fitur yang tersedia, hingga memahami perilaku audiens dalam membangun komunikasi publik yang efektif.

Ia berharap kegiatan tersebut mampu memperluas jangkauan informasi Kementerian Hukum sekaligus meningkatkan keterlibatan masyarakat terhadap berbagai layanan dan kebijakan yang disampaikan.

Dalam paparannya juga diulas berbagai tantangan yang kerap dihadapi pengelola media sosial pemerintah, seperti konten informatif yang belum cukup menarik, kesulitan mengikuti tren tanpa mengurangi citra profesional lembaga, rendahnya tingkat keterlibatan audiens, kompleksitas penyampaian informasi hukum, hingga penanganan komentar negatif maupun hoaks. Melalui pembinaan ini, peserta dibekali strategi untuk mengemas informasi hukum menjadi konten video pendek yang kreatif, mudah dipahami, dan mampu meningkatkan interaksi publik.

Secara terpisah, Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, pada Rabu (1/7/2026), menyampaikan apresiasinya terhadap penyelenggaraan pembinaan teknis tersebut. Menurutnya, peningkatan kompetensi kehumasan menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar di tengah disrupsi media yang berlangsung sangat cepat.

"Praktisi kehumasan pemerintah harus adaptif terhadap perkembangan media digital. Kemampuan mengelola komunikasi publik tidak lagi cukup hanya menyampaikan informasi, tetapi juga harus mampu menghadirkan konten yang kreatif, edukatif, dan sesuai dengan karakteristik audiens. Pembinaan seperti ini menjadi bekal penting bagi jajaran humas dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat," ujar Andi Basmal.

Sesi penguatan materi menghadirkan narasumber dari TikTok Indonesia, Zulfa Nazwa, yang membagikan berbagai praktik terbaik dalam mengelola akun TikTok instansi pemerintah. Ia menjelaskan karakteristik akun pemerintah (Government, Politician, and Political Party Account/GPPPA), termasuk kebijakan penggunaan Commercial Music Library (CML) sebagai sumber musik bebas royalti yang dapat digunakan secara aman untuk kebutuhan publikasi resmi.

Selain itu, Zulfa menguraikan mekanisme bagaimana sebuah konten direkomendasikan pada halaman For You Page(FYP). Menurutnya, algoritma TikTok mempertimbangkan sejumlah indikator, di antaranya watch rate dan finish rate, tingkat interaksi melalui komentar, jumlah likes, shares, follows, serta pemanfaatan hashtags dan tren yang relevan. Ia menekankan bahwa kualitas konten yang mampu mempertahankan perhatian audiens menjadi faktor utama dalam meningkatkan jangkauan organik.

Tak hanya membahas aspek teknis algoritma, peserta juga memperoleh pemahaman mengenai strategi membangun konten yang efektif, mulai dari menciptakan pembuka yang mampu menarik perhatian dalam beberapa detik pertama, menyampaikan pesan secara ringkas namun bermakna, hingga mengemas informasi hukum dalam format visual yang lebih dekat dengan kebiasaan konsumsi informasi masyarakat di media sosial.