Program KB Dinilai Mampu Berkontribusi Turunkan Angka Stunting di Sulsel

Tim Sindomakassar
Jum'at, 01 Des 2023 20:06
Program KB Dinilai Mampu Berkontribusi Turunkan Angka Stunting di Sulsel
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Shodiqin. Foto: Istimewa
Comment
Share
LUWU UTARA - Program Keluarga Berencana (KB) dinilai memiliki kontribusi yang besar, dalam menurunkan angka Stunting di Provinsi Sulawesi Selatan.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Shodiqin. Menurutnya, stunting bisa dicegah kalau program KB berjalan optimal, stunting terjadi karena adanya kelahiran.

"Jika kehamilan yang ada terencana, diperiksa secara rutin, akan mencegah potensi lahirnya anak stunting," sebut Shodiqin dalam Rapat Koordinasi bersama Penyuluh KB dan Jejaring dalam rangka Peningkatan Capaian KB Pasca Salin dan Percepatan Penurunan Stunting di Aula Lagaligo Kantor Bupati Kabupaten Luwu Utara, Jumat (01/12/23).

"Kami melihat pertemuan ini sangat penting bagaimana kita bekerja agar Program KB bisa berhasil dan bagaimana menurunkan angka stunting, dimana saat ini menurunkan stunting menjadi program prioritas nasional dan Pj. Gubernur Sulsel," sebut Shodiqin.

Disebutkan Data Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 angka stunting Sulawesi Selatan masih tinggi yaitu 27,2 persen di atas rata-rata nasional yaitu 21,6 persen.

"Terbitnya Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting mengamanatkan BKKBN sebagai BKKBN ketua atau koordinator pelaksana percepatan penurunan stunting, bukan hanya menurunkan tetapi mempercepatan penurunan stunting ini, dimana kita menargetkan di tahun 2024 turun menjadi 14 persen," sebut Shodiqin.

Lebih lanjut, Shodiqin menyebutkan kasus stunting banyak terjadi pada kehamilan yang tidak direncanakan, khususnya yang terjadi pada pernikahan di usia muda.

"Menikah di usia muda berpotensi melahirkan anak stunting, hal ini disebabkan karena ketidaksiapan remaja baik segi kesehatan, fisik dan mentalnya belum siap, termasuk kesiapan ekonomi," ungkap Shodiqin.

Untuk itu, Shodiqin menekankan pentingnya pendewasaan usia perkawinan, dimana usia ideal menikah bagi perempuan minimal 21 tahun dan pria 24 tahun serta menghindari kehamilan berisiko yaitu 4 terlalu meliputi terlalu muda melahirkan dibawah 20 tahun, terlalu tua melahirkan diatas 35 tahun, terlalu dekat jarak kelahiran di bawah dua tahun dan terlalu banyak melahirkan.

Dijelaskan pula bahwa saat ini BKKBN telah membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang berperan sebagai ujung tombak dalam upaya percepatan penurunan Stunting di lini lapangan yang bertugas memberikan pendampingan kepada keluarga berisiko stunting yaitu remaja sebagai calon ibu, ibu hamil, ibu nifas dan bayi dibawah dua tahun.

"Kalau TPK ini optimal bergerak di lapangan, kami yakin angka stunting di Kabupaten Luwu Utara bisa turunkan bersama dan kami menghaturkan terima kasih dan mengapresiasi dukungan pemerintah daerah Luwu Utara dalam pelaksanaan program Bangga Kencana, ini dibuktikan dengan penghargaaan yang diterima oleh Ibu Bupati yaitu Manggala Karya Kencana (MKK) dari BKKBN serta Satya Lancana Wirakarya (SWK) dari Presiden," sebut Shodiqin.

Sekretaris Daerah Luwu Utara, Armiadi, mengatakan Program KB memiliki nilai manfaat dala meningkatkan derajat kesehatan ibu dan dan anak.

"Dengan program KB, Angka Kematian Ibu dan Bayi dapat kita turunkan, karena fungsi KB adalah mencegah atau tepatnya mengatur kehamilan agar sehat, selain itu laju pertumbuhan penduduk dapat kita kendalikan dan berimplikasi pada meningkatkannya kualitas dan kesejahteraan masyarakat," sebut Armiadi

Untuk itu, Armiadi menekankan perlunya upaya dalam meningkatkan kualitas dan akses pelayanan KB dengan melibatkan seluruh pihak terkait termasuk penyuluh KB dan petugas kesehatan.

"Pelayanan kontrasepsi dan Keluarga Berencana menjadi pilar penting dalam upaya percepatan menurunkan stunting, untuk itu penting dilakukan edukasi terkait jenis dan metode kontrasepsi dengan segala kekurangan dan kelebihan, sehingga masyarakat dapat memilih kontrasepsi secara tepat dengan melibatkan peran Penyuluh KB dan Petugas Kesehatan khususnya bidan dan dokter," sebut Armiadi.
(GUS)
Berita Terkait
Berita Terbaru