Pemprov Sulsel Terima Apresiasi BKKBN Atas Komitmen Pembangunan Kependudukan

MAKASSAR - Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menerima penghargaan atas dukungan dan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam pengimplementasian Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), percepatan penurunan stunting, serta pelaksanaan Quick Wins Kemendukbangga/BKKBN.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN RI, Bonivasius Prasetya Ichtiarto, pada pembukaan kegiatan Fasilitasi Internalisasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) dalam RPJMD 2025–2029 yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Selasa, 16 Desember 2025.

Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN RI Bonivasius Prasetya Ichtiarto menyampaikan bahwa apresiasi ini merupakan bentuk pengakuan atas peran aktif Pemprov Sulsel dalam memperkuat kebijakan pembangunan kependudukan yang terintegrasi dengan pembangunan sumber daya manusia.

Selain penghargaan kepada Wakil Gubernur Sulsel, BKKBN RI juga memberikan apresiasi kepada sejumlah kabupaten di Sulawesi Selatan atas capaian signifikan penurunan stunting tahun 2024.

Kabupaten Maros meraih penghargaan atas capaian penurunan stunting terbesar pertama sebesar 12,3 persen, disusul Kabupaten Takalar dengan penurunan 11,4 persen, serta Kabupaten Sidenreng Rappang yang meraih penghargaan atas capaian prevalensi stunting terendah kedua sebesar 20,3 persen.

Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan serta menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja kolaboratif antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan seluruh pemangku kepentingan.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat komitmen dalam pengendalian penduduk, pelaksanaan Program Bangga Kencana, serta percepatan penurunan stunting secara terintegrasi,” ujar Fatmawati.

Ia juga mengapresiasi dukungan dan pendampingan BKKBN RI, khususnya melalui arahan dan materi yang disampaikan dalam kegiatan internalisasi PJPK. Menurutnya, peta jalan pembangunan kependudukan merupakan instrumen strategis dalam menyelaraskan kebijakan daerah dengan arah pembangunan nasional.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Sulsel mendorong seluruh pemerintah kabupaten/kota agar segera menyelesaikan dan menyerahkan dokumen PJPK sebagai bagian dari komitmen bersama mendukung pembangunan kependudukan yang berkelanjutan.

“Saya meminta kabupaten dan kota untuk mempercepat penyetoran dokumen PJPK. Kami juga mengapresiasi daerah yang telah lebih dahulu menyerahkan PJPK sebagai wujud keseriusan mendukung program nasional,” katanya.

Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan Shodiqin, Ketua DPRD Sulawesi Selatan Andi Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal, serta diikuti sekitar 200 peserta yang terdiri atas sekretaris daerah, unsur DPRD kabupaten/kota, dan organisasi perangkat daerah (OPD) kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.