Lewat Forum Komunikasi Publik, BKKBN Sulsel Perkuat Implementasi Program Prioritas

MAKASSAR - Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulsel gencar menyosialisasikan program prioritas, tidak hanya ke masyarakat, termasuk kepada keluarga.

Upaya itu salah satunya diwujudkan melalui Forum Komunikasi Publik yang digelar hibrid, Selasa (7/4/2026) pagi. Kegiatan ini melibatkan ratusan peserta, terdiri atas Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan berbagai mitra.

Forum ini tidak hanya menjadi ajang sosialisasi program, tetapi juga ruang evaluasi atas tantangan komunikasi publik yang selama ini dinilai masih menjadi titik lemah dalam implementasi kebijakan kependudukan.

Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel, Shodiqin menekankan pentingnya keterbukaan informasi sebagai bagian dari pelayanan publik. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui secara utuh program dan arah kebijakan lembaga, terlebih setelah transformasi BKKBN menjadi kementerian.

Dalam konteks itu, ia menyoroti sejumlah program prioritas yang harus dipahami tidak hanya oleh internal lembaga, tetapi juga oleh masyarakat luas.

Program-program tersebut mencakup Tamasya (Taman Asuh Sayang Anak) sebagai solusi penitipan anak bagi keluarga pekerja; Gati (Gerakan Ayah Teladan Indonesia) untuk memperkuat peran ayah dalam pengasuhan; hingga Sidaya (Lansia Berdaya) yang mendorong produktivitas kelompok lanjut usia.

Selain itu, program Genting (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting) menjadi salah satu fokus utama. Di Sulsel, capaian program ini bahkan melampaui target nasional dengan realisasi lebih dari 200 persen dari sasaran 35 ribu kelompok berisiko stunting pada 2025. Program ini berbasis kolaborasi, menghubungkan keluarga rentan dengan orang tua asuh untuk dukungan gizi, sanitasi, hingga edukasi.

Tak hanya berbasis program konvensional, BKKBN juga mengembangkan Super Apps Keluarga sebagai platform digital terintegrasi untuk layanan konsultasi kependudukan dan keluarga. Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial, Shodiqin melihat ruang digital sebagai peluang sekaligus tantangan dalam membangun persepsi publik.

“Di era digital, masyarakat semakin cepat memberi respons. Ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat informasi yang konstruktif,” beber Shodiqin.

Upaya penguatan komunikasi ini juga mendapat pengakuan melalui capaian predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK) pada 2025, yang menjadi indikator peningkatan tata kelola dan transparansi lembaga.

Memahami Komunikasi Efektif

Namun demikian, persoalan utama tidak berhenti pada ketersediaan program, melainkan pada cara penyampaiannya. Praktisi Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin (Unhas), Dr Iqbal Sultan yang hadir sebagai narasumber, menilai bahwa kegagalan komunikasi seringkali bukan karena isi pesan, melainkan cara penyampaian yang tidak tepat.

Ia menekankan bahwa komunikasi bersifat netral, sementara persoalan muncul dari bagaimana pesan dikonstruksi dan diterima. Dalam praktik lapangan, terutama bagi PLKB yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, kemampuan membangun relasi menjadi kunci awal sebelum menyampaikan substansi program.

Iqbal memaparkan tahapan komunikasi yang perlu dikuasai, mulai dari interaksi awal untuk mencairkan suasana, pertukaran eksploratif untuk membaca respons lawan bicara, hingga tahap hubungan stabil yang justru memerlukan kewaspadaan agar tidak menimbulkan resistensi baru.

Menurutnya, keberhasilan komunikasi ditentukan oleh sejumlah faktor, seperti kepercayaan, relevansi pesan, kesamaan pengalaman, serta kemampuan audiens memahami informasi. Sebaliknya, kegagalan komunikasi terjadi ketika pesan tidak didengar, tidak dipahami, tidak disetujui, hingga tidak dijalankan secara berkelanjutan.

“Komunikasi bukan soal apa yang disampaikan, tetapi apa yang diterima,” menjadi prinsip utama yang ditekankan dalam forum tersebut.

Sementara itu, Sekretaris BKKBN, Irma Wahyuni Bahtiar, menegaskan bahwa komunikasi publik tidak boleh berhenti pada tataran teoritis. Ia mengakui, masih banyak masyarakat yang belum memahami program prioritas lembaga.

Ia menilai, tantangan utama bagi jajarannya di lapangan, adalah memastikan informasi program lembaga, tidak hanya tersampaikan, tetapi juga dipahami secara utuh oleh masyarakat.