DPP PPP Bantah Rekom Sudirman-Fatma Sudah Terbit, Surat Tugas Masih Danny
Sabtu, 10 Agu 2024 20:24
Waketum DPP PPP, Amir Uskara bersama Danny Pomanto. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP PPP, Amir Uskara angkat bicara soal klaim Juru Bicara Andalan Hati, Ramli Rahim dalam sesi konferensi pers di Pasar Segar, Makassar pada Sabtu (10/08/2024).
Ramli mengklaim rekomendasi PPP untuk pasangan Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi sejatinya sudah terbit model B1.KWK. Namun surat sakti itu ditolak untuk memberikan ruang kepada kandidat lain.
Amir membantah klaim Ramli Rahim. Wakil Ketua MPR RI itu mengaku surat yang diterbitkan PPP, baru sebatas surat tugas untuk Danny Pomanto di Pilgub Sulsel 2024.
"Untuk saat ini, surat yang keluar baru surat tugas untuk Pak Danny. Saya tidak tahu kalau ada surat lain," kata Amir saat dihubungi Sindomakassar.com pada Sabtu (10/08/2024).
Amir mengaku belum tahu kapan surat tugas Danny berubah menjadi B1.KWK. Tapi ia bilang sedang berproses di DPP.
"Belum tahu soal itu, sementara kami ini bicarakan di internal partai," ujarnya.
Soal adanya tawaran uang besar yang masuk ke DPP, agar rekomendasi berubah, Amir membantahnya. Ia menekankan partainya selalu mengedepankan kepentingan ummat, di atas segala-galanya.
"Rekomendasi PPP tidak mungkin berubah hanya karena uang. Rekomendasi PPP atau yang diusung PPP tentu melihat kepentingan dan kebutuhkan daerah tersebut," tuturnya.
Meski kami butuh biaya, tapi itu untuk operasional pemenangan di daerah. Kalau mahar, tidak. Intinya PPP tidak bisa dibeli," tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPW PPP Sulsel, Imam Fauzan mengungkapkan partainya belum pernah menerbitkan rekomendasi B1.KWK kepada calon lain. Sejauh ini, memang baru surat tugas untuk Danny Pomanto.
"Sampai hari ini PPP belum mengeluarkan B1KWK kepada bacagub Gubernur Sulsel. Sampai hari ini hanya surat tugas ke Pak Danny Pomanto," paparnya.
Fauzan menyayangkan komentar yang dilempar Ramli soal PPP. Apalagi Ramli bukan bagian dari partainya.
"Dan perlu dicatat, sangat tidak elok tim pemenang cakada memberikan statement yang tidak sesuai dengan keputusan partai. Apalagi dia sama sekali tidak ada hubungannya dengan PPP," tandasnya.
Ramli mengklaim rekomendasi PPP untuk pasangan Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi sejatinya sudah terbit model B1.KWK. Namun surat sakti itu ditolak untuk memberikan ruang kepada kandidat lain.
Amir membantah klaim Ramli Rahim. Wakil Ketua MPR RI itu mengaku surat yang diterbitkan PPP, baru sebatas surat tugas untuk Danny Pomanto di Pilgub Sulsel 2024.
"Untuk saat ini, surat yang keluar baru surat tugas untuk Pak Danny. Saya tidak tahu kalau ada surat lain," kata Amir saat dihubungi Sindomakassar.com pada Sabtu (10/08/2024).
Amir mengaku belum tahu kapan surat tugas Danny berubah menjadi B1.KWK. Tapi ia bilang sedang berproses di DPP.
"Belum tahu soal itu, sementara kami ini bicarakan di internal partai," ujarnya.
Soal adanya tawaran uang besar yang masuk ke DPP, agar rekomendasi berubah, Amir membantahnya. Ia menekankan partainya selalu mengedepankan kepentingan ummat, di atas segala-galanya.
"Rekomendasi PPP tidak mungkin berubah hanya karena uang. Rekomendasi PPP atau yang diusung PPP tentu melihat kepentingan dan kebutuhkan daerah tersebut," tuturnya.
Meski kami butuh biaya, tapi itu untuk operasional pemenangan di daerah. Kalau mahar, tidak. Intinya PPP tidak bisa dibeli," tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPW PPP Sulsel, Imam Fauzan mengungkapkan partainya belum pernah menerbitkan rekomendasi B1.KWK kepada calon lain. Sejauh ini, memang baru surat tugas untuk Danny Pomanto.
"Sampai hari ini PPP belum mengeluarkan B1KWK kepada bacagub Gubernur Sulsel. Sampai hari ini hanya surat tugas ke Pak Danny Pomanto," paparnya.
Fauzan menyayangkan komentar yang dilempar Ramli soal PPP. Apalagi Ramli bukan bagian dari partainya.
"Dan perlu dicatat, sangat tidak elok tim pemenang cakada memberikan statement yang tidak sesuai dengan keputusan partai. Apalagi dia sama sekali tidak ada hubungannya dengan PPP," tandasnya.
(UMI)
Berita Terkait
Sulsel
Kandidat Eksternal Bisa jadi Ketua DPC PPP, Tapi Wajib Ikuti Uji Kelayakan
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulawesi Selatan, Ilham Ari Fauzi menyatakan pihaknya tengah mematangkan pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) yang dijadwalkan berlangsung serentak pada Sabtu, 25 April 2026.
Jum'at, 17 Apr 2026 20:45
Sulsel
Gubernur Sulsel Akan Jadikan Parepare Sebagai Percontohan Pengolahan Sampah
Dalam memperingati Hari Jadi Kota Parepare yang Ke-66, Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menyatakan komitmennya bakal menjadikan Kota Parepare sebagai daerah percontohan Gerakan Indonesia Asri.
Senin, 13 Apr 2026 13:57
Sulsel
Ilham Ari Fauzi Siapkan Road Show ke 24 Daerah, PPP Sulsel Gaspol Konsolidasi Jelang Muscab
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulawesi Selatan yang baru, Ilham Ari Fauzi Amir Uskara, berencana melakukan road show ke 24 kabupaten/kota di Sulsel sebagai bagian dari konsolidasi organisasi menjelang Musyawarah Cabang (Muscab).
Jum'at, 06 Mar 2026 20:22
Sulsel
Mardiono Tegaskan Mukernas PPP Tetap Sah, Meski Sekjen Taj Yasin Tidak Hadir
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Hotel Claro Makassar pada 11-12 Februari 2026. Namun, Waketum DPP Agus Suparmanto dan Sekjen Taj Yasin Maimoen tidak hadir.
Kamis, 12 Feb 2026 15:37
News
PPP Atur Strategi Hadapi Pemilu 2029 di Mukernas I Makassar
Ia mengingatkan agar Mukernas tidak sekadar menjadi agenda seremonial tanpa menghasilkan keputusan konkret.
Penegasan tersebut disampaikan Mardiono saat membuka Mukernas I PPP di Makassar,
Kamis, 12 Feb 2026 00:47
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Kandidat Eksternal Bisa jadi Ketua DPC PPP, Tapi Wajib Ikuti Uji Kelayakan
2
Modus Kerja Sama Pengiriman, 14 Warga Makassar Ditipu Rp616 Juta
3
Andi Ina dan Ni'matullah Klarifikasi Pemanggilan Kejati Sulsel soal Kasus Korupsi Bibit Nanas
4
Kejati Sulsel Kembangkan Dugaan Kasus Korupsi Nanas Rp60 Miliar, Bupati Barru Diperiksa
5
WFH Diproyeksi Tekan Belanja Operasional Pemkab Maros hingga 20%
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Kandidat Eksternal Bisa jadi Ketua DPC PPP, Tapi Wajib Ikuti Uji Kelayakan
2
Modus Kerja Sama Pengiriman, 14 Warga Makassar Ditipu Rp616 Juta
3
Andi Ina dan Ni'matullah Klarifikasi Pemanggilan Kejati Sulsel soal Kasus Korupsi Bibit Nanas
4
Kejati Sulsel Kembangkan Dugaan Kasus Korupsi Nanas Rp60 Miliar, Bupati Barru Diperiksa
5
WFH Diproyeksi Tekan Belanja Operasional Pemkab Maros hingga 20%