Dinilai Tak Berkontribusi, Warga Desak Bubarkan Huadi Bantaeng Industrial Park
Sabtu, 28 Des 2024 20:16

Aksi unjuk rasa warga Papan Loe menuntut kejelasan dari pihak Huadi Bantaeng Industrial Park. Foto: SINDO Makassar/Bahar Karibo
BANTAENG - Warga Desa Papan Loe, Kecamatan Pa'jukukang mendesak pemerintah membubarkan PT Huadi Bantaeng Industrial Park (HBIP), selaku pengelola Kawasan Industri Bantaeng (KIBA).
Desakan ini tak lepas dari kehadiran HBIP yang dinilai tidak memberikan kontribusi positif kepada masyarakat.
Hal itu ditegaskan salah seorang warga Papan Loe, Asdar HL. Menurutnya, kehadiran HBIP justru memperburuk kondisi di lingkungan sekitar KIBA beroperasi. Terutama terhadap kesejahteraan masyarakat.
Padahal menurut dia, Desa Papan Loe selama ini disebut sebagai wilayah penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) terbesar di Kabupaten Bantaeng.
Kondisi ini Asdar HL pun tidak lebih baik ketika sejumlah aktivis yang pernah menyoroti kondisi warga Papan Loe bergabung ke dalam HBIP.
Bahkan para aktivis ini kata Asdar HL beberapa kali melakukan unjuk rasa bersama warga papan loe di Gedung DPRD Bantaeng, meminta pemerintah bersama DPRD memperhatikan nasib warga papan loe yang terkena dampak polusi yang ditimbulkan oleh PT Huadi Grup.
"Namun sejak tergabung di PT Huadi Bantaeng Industrial Park, mereka tidak lagi memikirkan bagaimana kondisi masyarakat Papan Loe, tapi lebih memikirkan kepentingan mereka masing-masing," ucap Asdar.
Warga lainnya, Syarifuddin mengatakan, tugas HBIP sebagai pengelola kawasan industri seharusnya lebih tahu kondisi masyarakat sekitar. Apalagi dalam jajaran pengurus HBIP terdapat sejumlah mantan aktivis yang pernah berjuang bersama warga Papan Loe.
Menurut Syarifuddin, kehadiran HBIP itu seharusnya membantu pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan masyarakat Desa Papan Loe yang terdampak. Namun sampai saat ini sejak didirikan 2022 lalu, keberadaan HBIP hanya menjadi pemicu konflik antara perusahaan dangan warga.
"Kami warga Papan Loe tidak percaya lagi dengan keberadaan HBIP," beber Syarifuddin.
Lebih jauh Syarifuddin mengatakan, sampai hari ini HBIP hanya sekadar nama. Orang orang yang tergabung di dalam HBIP itu tidak memberikan kontribusi kepada masayarakat, khususnya yang terkena dampak pabrik.
"Apa yang terjadi sekarang ini akibat permainan orang orang HBIP," tegas Syarifuddin.
Warga Papan Loe meminta kepada pemerintah daerah, segera membubarkan HBIP. Karena warga menyakini, keberadaannya tidak memberikan asas manfaat kepada warga papan loe secara keseluruhan.
Sebagai informasi, pada 2023 lalu, sejumlah aktivis di Bantaeng menyoroti kehadiran HBIP. Pasalnya, proses rekrutmen tenaga kerja diduga melibatkan HBIP. Bahkan para aktivis mempertanyakan legalitas formal HBIP tersebut.
Keabasahan HBIP tersebut bahkan sudah dibahas di tingkat Rapat Dengar Pendapat (RDP) tanggal 10 Agustus 2023 di ruang rapat paripurna yang dihadiri oleh SKPD terkait.
Sementara itu, Humas Huadi Bantaeng Industrial Park (HBIP) Ardi Jalarambang saat dihubungi sejak Kamis 26 Desember mengatakan sementara melakukan koordinasi dengan pimpinan di HBIP. Hingga berita ini tayang, ia belum memberikan klarifikasi.
Desakan ini tak lepas dari kehadiran HBIP yang dinilai tidak memberikan kontribusi positif kepada masyarakat.
Hal itu ditegaskan salah seorang warga Papan Loe, Asdar HL. Menurutnya, kehadiran HBIP justru memperburuk kondisi di lingkungan sekitar KIBA beroperasi. Terutama terhadap kesejahteraan masyarakat.
Padahal menurut dia, Desa Papan Loe selama ini disebut sebagai wilayah penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) terbesar di Kabupaten Bantaeng.
Kondisi ini Asdar HL pun tidak lebih baik ketika sejumlah aktivis yang pernah menyoroti kondisi warga Papan Loe bergabung ke dalam HBIP.
Bahkan para aktivis ini kata Asdar HL beberapa kali melakukan unjuk rasa bersama warga papan loe di Gedung DPRD Bantaeng, meminta pemerintah bersama DPRD memperhatikan nasib warga papan loe yang terkena dampak polusi yang ditimbulkan oleh PT Huadi Grup.
"Namun sejak tergabung di PT Huadi Bantaeng Industrial Park, mereka tidak lagi memikirkan bagaimana kondisi masyarakat Papan Loe, tapi lebih memikirkan kepentingan mereka masing-masing," ucap Asdar.
Warga lainnya, Syarifuddin mengatakan, tugas HBIP sebagai pengelola kawasan industri seharusnya lebih tahu kondisi masyarakat sekitar. Apalagi dalam jajaran pengurus HBIP terdapat sejumlah mantan aktivis yang pernah berjuang bersama warga Papan Loe.
Menurut Syarifuddin, kehadiran HBIP itu seharusnya membantu pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan masyarakat Desa Papan Loe yang terdampak. Namun sampai saat ini sejak didirikan 2022 lalu, keberadaan HBIP hanya menjadi pemicu konflik antara perusahaan dangan warga.
"Kami warga Papan Loe tidak percaya lagi dengan keberadaan HBIP," beber Syarifuddin.
Lebih jauh Syarifuddin mengatakan, sampai hari ini HBIP hanya sekadar nama. Orang orang yang tergabung di dalam HBIP itu tidak memberikan kontribusi kepada masayarakat, khususnya yang terkena dampak pabrik.
"Apa yang terjadi sekarang ini akibat permainan orang orang HBIP," tegas Syarifuddin.
Warga Papan Loe meminta kepada pemerintah daerah, segera membubarkan HBIP. Karena warga menyakini, keberadaannya tidak memberikan asas manfaat kepada warga papan loe secara keseluruhan.
Sebagai informasi, pada 2023 lalu, sejumlah aktivis di Bantaeng menyoroti kehadiran HBIP. Pasalnya, proses rekrutmen tenaga kerja diduga melibatkan HBIP. Bahkan para aktivis mempertanyakan legalitas formal HBIP tersebut.
Keabasahan HBIP tersebut bahkan sudah dibahas di tingkat Rapat Dengar Pendapat (RDP) tanggal 10 Agustus 2023 di ruang rapat paripurna yang dihadiri oleh SKPD terkait.
Sementara itu, Humas Huadi Bantaeng Industrial Park (HBIP) Ardi Jalarambang saat dihubungi sejak Kamis 26 Desember mengatakan sementara melakukan koordinasi dengan pimpinan di HBIP. Hingga berita ini tayang, ia belum memberikan klarifikasi.
(MAN)
Berita Terkait

Sulsel
Guru se-Bantaeng Diberi Penguatan Gerakan Cinta, Bangga dan Paham Rupiah
Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng, H. Abdul Wahab membuka kegiatan Program Non Stop Education (NSE) Bank Indonesia 2025 yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Bantaeng, Sabtu (30/8/2025).
Sabtu, 30 Agu 2025 19:03

News
Hadiri Rakernas Produk Hukum, Bupati Uji Nurdin Siap Beri Kemudahan Investasi
Bupati Bantaeng, M. Fathul Fauzy Nurdin menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah Tahun 2025 yang diselenggarakan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (27/8/2025).
Rabu, 27 Agu 2025 18:04

Sulsel
Bupati Uji Nurdin Minta Pengurus KKB Jadi Pembimbing dalam Majukan Bantaeng
Bupati Bantaeng, M. Fathul Fauzy Nurdin melantik Pengurus Pusat (PP) Kerukunan Keluarga Bantaeng (KKB) di Hotel Hyatt Place Makassar, Minggu, 24 Agustus 2025.
Minggu, 24 Agu 2025 20:10

Sulsel
Peringatan Harkopnas 78 di Jeneponto, Bupati Bantaeng Dukung Peran Koperasi Merah Putih
Bupati Bantaeng, M. Fathul Fauzy Nurdin menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-78 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan di Lapangan Passamaturukang, Kabupaten Jeneponto pada Sabtu 23, Agustus 2025.
Sabtu, 23 Agu 2025 21:20

Sulsel
Gelar Layanan Paspor Merdeka di Bantaeng, Imigrasi Makassar Layani 129 Pemohon
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar menyelenggarakan Layanan Paspor Merdeka di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bantaeng pada Selasa 19 Agustus 2025 lalu
Jum'at, 22 Agu 2025 19:00
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Affan yang Dilindas, Negara yang Diam
2

Sebelum Dibakar, Massa Aksi Tembus dan Rusak Ruangan Ketua DPRD Sulsel
3

Kantor DPRD Makassar Dibakar Massa saat Rapat Paripurna
4

IMMIM Gelar Workshop Kemitraan Masjid untuk Monitoring dan Evaluasi Program
5

Wali Kota Makassar Jenguk Pegawai DPRD Korban Demo di RS Grestelina
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Affan yang Dilindas, Negara yang Diam
2

Sebelum Dibakar, Massa Aksi Tembus dan Rusak Ruangan Ketua DPRD Sulsel
3

Kantor DPRD Makassar Dibakar Massa saat Rapat Paripurna
4

IMMIM Gelar Workshop Kemitraan Masjid untuk Monitoring dan Evaluasi Program
5

Wali Kota Makassar Jenguk Pegawai DPRD Korban Demo di RS Grestelina