Kontraktor Pembangunan Pasar Tomoni Terancam Denda Rp7 Juta Per Hari
Rabu, 15 Jan 2025 14:44
Proses pembangunan proyek Pasar Tomoni di Luwu Timur. Foto: Istimewa
LUWU TIMUR - Proyek pembangunan Pasar Tomoni di Kabupaten Luwu Timur mendapatkan perpanjangan kontrak selama 50 hari kalender, dari 1 Januari hingga 19 Februari 2025.
Meski progres pekerjaan telah mencapai 63,27 persen per 31 Desember 2024, keterlambatan penyelesaian berpotensi membuat kontraktor harus membayar denda harian yang cukup signifikan.
Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Perindustrian Luwu Timur, Senfry Oktavianus menjelaskan bahwa mekanisme denda sesuai kontrak dihitung sebesar 1/1000 dari nilai pekerjaan yang belum selesai.
"Estimasi denda mencapai sekitar Rp7 juta per hari, sesuai hitungan pengawas proyek," ujar Senfry.
Proyek yang sedang memasuki Tahap I ini mencakup pekerjaan pondasi, struktur, beton, atap, dan instalasi pipa air hujan.
Meski mendapatkan tambahan waktu hingga pertengahan Februari 2025, kontraktor tetap diwajibkan menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai jadwal yang telah direvisi melalui adendum kontrak.
"Perpanjangan waktu diberikan untuk memastikan pekerjaan dapat diselesaikan dengan kualitas maksimal. Namun, denda tetap diberlakukan untuk mendorong komitmen kontraktor terhadap penyelesaian proyek," tambah Senfry.
Pembangunan Pasar Tomoni bertujuan mendukung pelaku UMKM dan menggerakkan perekonomian masyarakat setempat. Tahap awal pembangunan menjadi fondasi penting sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya.
Namun, keterlambatan proyek ini menuai perhatian masyarakat yang mengharapkan percepatan pembangunan agar pasar bisa segera beroperasi.
Pengawasan Ketat
Senfry menegaskan bahwa pengawasan proyek akan terus diperketat. "Kami ingin memastikan semua berjalan sesuai spesifikasi dan kontrak. Denda bukan semata penalti, tetapi bentuk kontrol agar kontraktor tetap fokus pada penyelesaian," katanya.
Sebelumnya, Kanit Tipikor Polres Luwu Timur, Iptu Sudarmin, menyatakan pihaknya sedang melakukan konfirmasi dengan pihak terkait untuk memastikan fakta-fakta seputar proyek pasar Tomoni.
"Kami akan terlebih dahulu melakukan konfirmasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan fakta-fakta seputar pekerjaan proyek pasar ini," jelasnya.
Proyek pembangunan Pasar Tomoni kini menjadi perhatian di media sosial. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp18,5 Miliar dari APBD Tahun Anggaran 2024, proyek ini bertujuan meningkatkan potensi ekonomi daerah melalui sektor perdagangan.
Namun, progres pembangunan yang mengalami deviasi hingga 20% menimbulkan tanda tanya besar.
Pasar Tomoni, yang dibangun di atas lahan bekas pasar tradisional seluas 9.415 meter, direncanakan memiliki bangunan dua lantai dengan luas 5.516 meter.
Meski progres pekerjaan telah mencapai 63,27 persen per 31 Desember 2024, keterlambatan penyelesaian berpotensi membuat kontraktor harus membayar denda harian yang cukup signifikan.
Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Perindustrian Luwu Timur, Senfry Oktavianus menjelaskan bahwa mekanisme denda sesuai kontrak dihitung sebesar 1/1000 dari nilai pekerjaan yang belum selesai.
"Estimasi denda mencapai sekitar Rp7 juta per hari, sesuai hitungan pengawas proyek," ujar Senfry.
Proyek yang sedang memasuki Tahap I ini mencakup pekerjaan pondasi, struktur, beton, atap, dan instalasi pipa air hujan.
Meski mendapatkan tambahan waktu hingga pertengahan Februari 2025, kontraktor tetap diwajibkan menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai jadwal yang telah direvisi melalui adendum kontrak.
"Perpanjangan waktu diberikan untuk memastikan pekerjaan dapat diselesaikan dengan kualitas maksimal. Namun, denda tetap diberlakukan untuk mendorong komitmen kontraktor terhadap penyelesaian proyek," tambah Senfry.
Pembangunan Pasar Tomoni bertujuan mendukung pelaku UMKM dan menggerakkan perekonomian masyarakat setempat. Tahap awal pembangunan menjadi fondasi penting sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya.
Namun, keterlambatan proyek ini menuai perhatian masyarakat yang mengharapkan percepatan pembangunan agar pasar bisa segera beroperasi.
Pengawasan Ketat
Senfry menegaskan bahwa pengawasan proyek akan terus diperketat. "Kami ingin memastikan semua berjalan sesuai spesifikasi dan kontrak. Denda bukan semata penalti, tetapi bentuk kontrol agar kontraktor tetap fokus pada penyelesaian," katanya.
Sebelumnya, Kanit Tipikor Polres Luwu Timur, Iptu Sudarmin, menyatakan pihaknya sedang melakukan konfirmasi dengan pihak terkait untuk memastikan fakta-fakta seputar proyek pasar Tomoni.
"Kami akan terlebih dahulu melakukan konfirmasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan fakta-fakta seputar pekerjaan proyek pasar ini," jelasnya.
Proyek pembangunan Pasar Tomoni kini menjadi perhatian di media sosial. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp18,5 Miliar dari APBD Tahun Anggaran 2024, proyek ini bertujuan meningkatkan potensi ekonomi daerah melalui sektor perdagangan.
Namun, progres pembangunan yang mengalami deviasi hingga 20% menimbulkan tanda tanya besar.
Pasar Tomoni, yang dibangun di atas lahan bekas pasar tradisional seluas 9.415 meter, direncanakan memiliki bangunan dua lantai dengan luas 5.516 meter.
(UMI)
Berita Terkait
Sulsel
DPRD Sulsel Tegaskan Lahan 394 Hektare PT IHIP Aset Sah Pemkab Luwu Timur
DPRD Sulsel menggelar RDP terkait Perjanjian Kerja Sama antara Pemkab Lutim dengan PT IHIP tentang Penggunaan Lahan Bekas Kompensasi DAM Karebbe di Desa Harapan, Kecamatan Malili.
Kamis, 18 Des 2025 19:18
Sulsel
Dorong Optimalisasi KIM sebagai Ujung Tombak Informasi Publik di Lutim
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) melaksanakan Sosialisasi Komunitas Informasi Masyarakat (KIM)
Rabu, 17 Des 2025 23:16
Sulsel
Hadiri Natal Jemaat Pniel, Wabup Puspawati Tekankan Peran Keluarga dan Toleransi
Wakil Bupati Luwu Timur, Puspawati Husler, menghadiri Perayaan Natal di Gereja Toraja Jemaat Pniel Puncak Indah, Klasis Malili, Senin (15/12/25), sebagai bentuk dukungan Pemerintah Daerah terhadap kehidupan keagamaan dan kerukunan umat.
Selasa, 16 Des 2025 15:39
Sulsel
Jelang Nataru, Wabup Lutim Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Nasional
Dalam rangka pengendalian inflasi menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Wakil Bupati Luwu Timur, Puspawati Husler mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Nasional
Senin, 15 Des 2025 18:50
Sulsel
ASN Diingatkan Jaga Disiplin, Pengawasan Keuangan Jelang Pemeriksaan BPK Diperketat
Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur, Alimuddin, mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk tetap menjaga kedisiplinan
Senin, 15 Des 2025 14:09
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Proyek Jalan Provinsi Sulsel Resmi Dimulai dari Hertasning
2
Mantan Pj Gubernur Sulsel Diperiksa 10 Jam Terkait Kasus Dugaan Korupsi Bibit Nanas
3
Sidang Putusan Kasus Lakalantas Punagaya di PN Jeneponto Ricuh
4
UMI Makassar Implementasikan Program Kampus Berdampak di Medan Bencana
5
Mahasiswa Pertambangan Nobel Indonesia Belajar Petrologi dan Geologi di 3 Lokasi
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Proyek Jalan Provinsi Sulsel Resmi Dimulai dari Hertasning
2
Mantan Pj Gubernur Sulsel Diperiksa 10 Jam Terkait Kasus Dugaan Korupsi Bibit Nanas
3
Sidang Putusan Kasus Lakalantas Punagaya di PN Jeneponto Ricuh
4
UMI Makassar Implementasikan Program Kampus Berdampak di Medan Bencana
5
Mahasiswa Pertambangan Nobel Indonesia Belajar Petrologi dan Geologi di 3 Lokasi