Pemkab Jeneponto Gelar Forum Konsultasi Publik RKPD 2026

JENEPONTO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jeneponto menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 di Aula Kalabbirang, Rumah Jabatan Bupati Jeneponto.

Forum ini mengangkat tema “Akselerasi Pencapaian Kinerja Program Prioritas dan Pemenuhan Infrastruktur Kewilayahan untuk Kesejahteraan Masyarakat.”

Dalam sesi pemaparan, Kepala Bappeda Jeneponto Dr. Alfian Afandy Syam, menjelaskan capaian indikator makro pembangunan Kabupaten Jeneponto tahun 2024.

Menurut Alfian, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 69,45 poin, mencerminkan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Tingkat Kemiskinan mengalami penurunan signifikan dari 13,02 persen pada tahun 2023 menjadi 11,82 persen pada tahun 2024.

Tingkat Pengangguran Terbuka tercatat sebesar 2,47 persen, menunjukkan peningkatan kesempatan kerja.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jeneponto mencapai 5,32 persen, yang mencerminkan pertumbuhan sektor ekonomi daerah.

Sementara itu, perwakilan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan provinsi dalam memastikan implementasi program prioritas berjalan efektif dan berkelanjutan.

Kepala BPKAD Jeneponto, H. Armawih A. Paki menyoroti aspek pengelolaan keuangan daerah sebagai faktor kunci dalam mendukung akselerasi pembangunan.

"Tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel akan menjadi dasar bagi keberhasilan perencanaan RKPD 2026," tegas Armawih.

Sementara itu, Akademisi Dr. H. Saripuddin, menambahkan perspektif ilmiah terkait strategi peningkatan daya saing daerah, khususnya dalam penguatan ekonomi lokal dan optimalisasi infrastruktur kewilayahan sebagai pendukung utama kesejahteraan masyarakat.

Forum ini juga menjadi ruang diskusi yang konstruktif mengenai berbagai tantangan pembangunan, mulai dari kualitas layanan publik, pembangunan infrastruktur dasar, hingga strategi pengentasan kemiskinan.

Seluruh masukan yang diperoleh akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan dokumen RKPD 2026 sebelum ditetapkan sebagai kebijakan pembangunan daerah.

Dengan terlaksananya forum konsultasi ini, diharapkan RKPD 2026 Kabupaten Jeneponto dapat menjadi dokumen perencanaan yang lebih inklusif, responsif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.