DPRD Sulsel Usul Perbaikan Jalan Poros Sapaya-Malakaji Bisa Dimulai 5 Km Dulu
Selasa, 18 Mar 2025 21:13
Komisi D DPRD Sulsel kembali menggelar rapat dengar pendapat (RDP untuk mengevaluasi kinerja Dinas PUTR dan Bina Marga pada Selasa, 18 Maret 2025. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Komisi D DPRD Sulsel kembali menggelar rapat dengar pendapat (RDP untuk mengevaluasi kinerja Dinas PUTR dan Bina Marga pada Selasa, 18 Maret 2025.
Dewan kembali mendesak perbaikan Jalan Poros Sapaya-Malakaji di Kabupaten Gowa.
Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid menyatakan bahwa jalan sepanjang 15 kilometer (km) di poros Sapaya-Malakaji membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
Ia meminta agar perbaikan dilakukan secara bertahap jika tidak memungkinkan untuk dikerjakan sekaligus.
“Kita mulai dari 5 km sebagai tahap awal. Ada bagian yang sangat parah, khususnya di area pendakian. Kalau memungkinkan, proses pengerjaan dipercepat, dan anggaran pokok ditambah pada tahap selanjutnya,” ujar Kadir.
Senada dengan Kadir, Anggota Komisi D DPRD Sulsel, Lukman B. Kady, menegaskan pentingnya penyelesaian jalan tersebut.
Namun menurutnya, keputusan mengenai teknis pengerjaan, apakah menggunakan betonisasi atau pengaspalan, akan bergantung pada analisis dari pihak Balai.
“Kalau memungkinkan, tentu kita ingin langsung menyelesaikan 15 km. Tapi mengingat efisiensi anggaran, kami berharap perbaikan dilakukan bertahap, minimal 5 km pada setiap periode,” kata Lukman.
Ia menambahkan, kondisi tanah di wilayah tersebut juga perlu menjadi pertimbangan teknis.
“Ada area yang memerlukan betonisasi, sementara yang lain mungkin cukup dengan pengaspalan. Harapan kami, jalan ini bisa tuntas dalam satu periode mendatang,” pungkasnya.
Rapat tersebut menghasilkan sejumlah usulan strategis untuk memastikan percepatan perbaikan jalan Sapaya-Malakaji yang menjadi akses penting bagi masyarakat di Kabupaten Gowa.
Dewan kembali mendesak perbaikan Jalan Poros Sapaya-Malakaji di Kabupaten Gowa.
Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid menyatakan bahwa jalan sepanjang 15 kilometer (km) di poros Sapaya-Malakaji membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
Ia meminta agar perbaikan dilakukan secara bertahap jika tidak memungkinkan untuk dikerjakan sekaligus.
“Kita mulai dari 5 km sebagai tahap awal. Ada bagian yang sangat parah, khususnya di area pendakian. Kalau memungkinkan, proses pengerjaan dipercepat, dan anggaran pokok ditambah pada tahap selanjutnya,” ujar Kadir.
Senada dengan Kadir, Anggota Komisi D DPRD Sulsel, Lukman B. Kady, menegaskan pentingnya penyelesaian jalan tersebut.
Namun menurutnya, keputusan mengenai teknis pengerjaan, apakah menggunakan betonisasi atau pengaspalan, akan bergantung pada analisis dari pihak Balai.
“Kalau memungkinkan, tentu kita ingin langsung menyelesaikan 15 km. Tapi mengingat efisiensi anggaran, kami berharap perbaikan dilakukan bertahap, minimal 5 km pada setiap periode,” kata Lukman.
Ia menambahkan, kondisi tanah di wilayah tersebut juga perlu menjadi pertimbangan teknis.
“Ada area yang memerlukan betonisasi, sementara yang lain mungkin cukup dengan pengaspalan. Harapan kami, jalan ini bisa tuntas dalam satu periode mendatang,” pungkasnya.
Rapat tersebut menghasilkan sejumlah usulan strategis untuk memastikan percepatan perbaikan jalan Sapaya-Malakaji yang menjadi akses penting bagi masyarakat di Kabupaten Gowa.
(UMI)
Berita Terkait
News
Legislator DPRD Sulsel Ungkap Celah Pajak Alat Berat, Begini Solusinya
Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dari Fraksi PKS, Andi Syaifuddin Patahuddin, menilai penerimaan pajak dari penggunaan alat berat, khususnya di sektor pertambangan, belum optimal.
Kamis, 09 Apr 2026 18:45
Sulsel
DPRD Sulsel Soroti Pendidikan Sulsel: TKA Anjlok, Pengawas Minim, Infrastruktur Terbengkalai
Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Barru dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Selatan Akhir Tahun Anggaran 2025 bidang pendidikan.
Rabu, 08 Apr 2026 15:43
News
Legislator DPRD Sulsel Desak Dinas Koperasi Transparan Soal Dana Hibah Wisata
Anggota Komisi B DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mallarangan Tutu, menyoroti realisasi dana hibah di sektor pariwisata.
Senin, 06 Apr 2026 08:52
Sulsel
Heriwawan Kritik Penambahan Anggaran Rest Area Terbengkalai di Jeneponto dan Sidrap
Komisi B DPRD Sulsel menggelar rapat kerja bersama dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulsel membahas LKPJ Gubernur Sulsel Akhir Tahun Anggaran 2025, berlangsung di kantor sementara dewan pada Rabu (01/04/2026).
Rabu, 01 Apr 2026 15:23
Sulsel
DPRD Sulsel Perjuangkan Nasib 2.825 PPPK yang Kontraknya Segera Berakhir
Komisi A DPRD Sulawesi Selatan menggelar rapat kerja membahas nasib ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang masa kontraknya akan berakhir di kantor sementara dewan, Makassar pada Selasa (31/03/2026).
Selasa, 31 Mar 2026 16:02
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Tinjau New Makassar Mall, Munafri Siapkan Konsep Baru Pasar Sentral
2
Kelurahan Kapasa Wajibkan Bukti Lunas PBB untuk Urus Administrasi
3
Grab Perkenalkan 13 Fitur Berbasis AI di GrabX sebagai Panduan Cerdas Sehari-hari di Asia Tenggara
4
Didukung Sophee, Dainichi Kuasai Pasar Gula Aren di Indonesia Timur
5
Kinerja Lingkungan Moncer, Pertamina Sulawesi Raih 6 PROPER Hijau
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Tinjau New Makassar Mall, Munafri Siapkan Konsep Baru Pasar Sentral
2
Kelurahan Kapasa Wajibkan Bukti Lunas PBB untuk Urus Administrasi
3
Grab Perkenalkan 13 Fitur Berbasis AI di GrabX sebagai Panduan Cerdas Sehari-hari di Asia Tenggara
4
Didukung Sophee, Dainichi Kuasai Pasar Gula Aren di Indonesia Timur
5
Kinerja Lingkungan Moncer, Pertamina Sulawesi Raih 6 PROPER Hijau