Dewan Sebut Bulog Tak Siap Hadapi Panen Raya untuk Serap Gabah Petani
Rabu, 30 Apr 2025 14:15
Anggota DPRD Sulsel, Marjono. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Komisi B DPRD Sulsel menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Pimpinan Wilayah Perum Bulog Sulselbar di Gedung DPRD Sulsel pada Selasa (29/04/2025). Hadir Dinas Ketahanan Pangan Pemprov Sulsel, Dinas DPHbun Pemprov Sulsel dan perwakilan Kesdam XIV/HSN.
Sekretaris Komisi B, Zulfikar Limolang mengatakan RDP ini digelar sebab banyak petani di daerah yang mengadu bahwa Gabah Kering Panen (GKP) tak diserap Bulog. Padahal Bulog sudah berjanji akan membeli hasil panen mereka dengan harga Rp6.500 per kilogram.
"Pada intinya kami ingin menanyakan, apakah Bulog masih sanggup untuk membeli gabah para petani?," tanya Zulfikar.
Anggota Komisi B, Marjono menilai Perum Bulog Sulselbar tidak siap menghadapi panen raya petani untuk menyerap GKP di daerah. Ketiaksiapan itu termasuk infrastruktur yang dimiliki Bulog.
"Bulog memang tidak siap menghadapi ketika terjadi lonjakan produksi yang luar biasa. Ini artinya Bulog infrastrukturnya tidak siap, seperti tempat penampungannya. Nah jangan sampai yang tidak siap anggarannya juga untuk membeli hasil panen nanti," bebernya.
Pimpinan Wilayah Perum Bulog Sulselbar, Fahrurozi menegaskan masih mampu membeli gabah hasil panen petani di daerah.
"Iya, masih mampu pak," tegas Fahrurozi menjawab pertanyaan Zulfikar.
Fahrurozi menjelaskan, untuk pertama kalinya dalam sejarah, tahun ini Perum Bulog Sulselbar mengalami overstock dengan 537.000 ton dari kapasitasnya yang hanya 350.000 ton.
Dia mengaku pihaknya sejauh ini masih terus melakukan pembelian gabah milik petani. Makanya dilakukan kerjasama dengan Pemkab setempat untuk menambah gudang, termasuk menyewa gudang TNI.
"Apapun gudang yang tersedia, di mana pun. Kalau memang ada, kita selalu buka potensi untuk melakukan penyewaan. Bahkan di KIMA,kita nyewa hampir 30 unit gudang untuk menampung gabah dari beberapa wilayah, baik Soppeng, Bulukumba, Jeneponto dan Sinjai," ujarnya.
Fahrurozi menuturkan, Perum Bulog Sulselbar komitmen melakukan pembelian hasil gabah di seluruh kabupaten/kota di Sulsel. Makanya pihaknya terus menambah gudang untuk lokasi penyimpanan.
Dia menjelaskan, saat ini pihaknya diperintahkan oleh pemerintah untuk fokus menyerap gabah. Adapun jika harus mengeluarkan beras, maka harus ada perintah seperti bantuan pangan untuk stabilisasi harga, operasi pasar dan penyaluran cadangan pangan daerah atau bencana alam.
"Sehingga di seluruh provinsi saat ini memang fokusnya adalah penyerapan. Dan hampir semua provinsi saat ini kondisinya memang full stop. Jadi tidak hanya di Sulawesi Selatan saja. Semua provinsi saat ini juga mengalami kondisi yang sama yaitu stok kami full," tuturnya.
Fahrurozi menyampaikan, baru tahun ini Perum Bulog Sulselbar diminta untuk membeli gabah petani. Sebelumnya, mereka hanya diperintahkan untuk langsung membeli beras.
"Karena switch kita dari pembelian beras menjadi pembelian gabah, maka karena formulanya baru, jadi mindset SDM kami juga mindset masih bertahan," tuturnya.
"Terus di samping itu, infrastruktur kami memang infrastruktur yang hanya menyediakan gudangnya saja awalnya. Belum berpikiran kami harus menyiapkan infrastruktur tambahan, seperti penggilingan dan segala macam," sambungnya.
Makanya lanjut Fahrurozi, pihaknya telah diperintahkan untuk mulai membangun penggilingan sebagai upaya mengantisipasi penyerapan gabah petani untuk tahun depan. Dibutuhkan Waktu 6 bulan untuk membangun penggilingan.
Sekretaris Komisi B, Zulfikar Limolang mengatakan RDP ini digelar sebab banyak petani di daerah yang mengadu bahwa Gabah Kering Panen (GKP) tak diserap Bulog. Padahal Bulog sudah berjanji akan membeli hasil panen mereka dengan harga Rp6.500 per kilogram.
"Pada intinya kami ingin menanyakan, apakah Bulog masih sanggup untuk membeli gabah para petani?," tanya Zulfikar.
Anggota Komisi B, Marjono menilai Perum Bulog Sulselbar tidak siap menghadapi panen raya petani untuk menyerap GKP di daerah. Ketiaksiapan itu termasuk infrastruktur yang dimiliki Bulog.
"Bulog memang tidak siap menghadapi ketika terjadi lonjakan produksi yang luar biasa. Ini artinya Bulog infrastrukturnya tidak siap, seperti tempat penampungannya. Nah jangan sampai yang tidak siap anggarannya juga untuk membeli hasil panen nanti," bebernya.
Pimpinan Wilayah Perum Bulog Sulselbar, Fahrurozi menegaskan masih mampu membeli gabah hasil panen petani di daerah.
"Iya, masih mampu pak," tegas Fahrurozi menjawab pertanyaan Zulfikar.
Fahrurozi menjelaskan, untuk pertama kalinya dalam sejarah, tahun ini Perum Bulog Sulselbar mengalami overstock dengan 537.000 ton dari kapasitasnya yang hanya 350.000 ton.
Dia mengaku pihaknya sejauh ini masih terus melakukan pembelian gabah milik petani. Makanya dilakukan kerjasama dengan Pemkab setempat untuk menambah gudang, termasuk menyewa gudang TNI.
"Apapun gudang yang tersedia, di mana pun. Kalau memang ada, kita selalu buka potensi untuk melakukan penyewaan. Bahkan di KIMA,kita nyewa hampir 30 unit gudang untuk menampung gabah dari beberapa wilayah, baik Soppeng, Bulukumba, Jeneponto dan Sinjai," ujarnya.
Fahrurozi menuturkan, Perum Bulog Sulselbar komitmen melakukan pembelian hasil gabah di seluruh kabupaten/kota di Sulsel. Makanya pihaknya terus menambah gudang untuk lokasi penyimpanan.
Dia menjelaskan, saat ini pihaknya diperintahkan oleh pemerintah untuk fokus menyerap gabah. Adapun jika harus mengeluarkan beras, maka harus ada perintah seperti bantuan pangan untuk stabilisasi harga, operasi pasar dan penyaluran cadangan pangan daerah atau bencana alam.
"Sehingga di seluruh provinsi saat ini memang fokusnya adalah penyerapan. Dan hampir semua provinsi saat ini kondisinya memang full stop. Jadi tidak hanya di Sulawesi Selatan saja. Semua provinsi saat ini juga mengalami kondisi yang sama yaitu stok kami full," tuturnya.
Fahrurozi menyampaikan, baru tahun ini Perum Bulog Sulselbar diminta untuk membeli gabah petani. Sebelumnya, mereka hanya diperintahkan untuk langsung membeli beras.
"Karena switch kita dari pembelian beras menjadi pembelian gabah, maka karena formulanya baru, jadi mindset SDM kami juga mindset masih bertahan," tuturnya.
"Terus di samping itu, infrastruktur kami memang infrastruktur yang hanya menyediakan gudangnya saja awalnya. Belum berpikiran kami harus menyiapkan infrastruktur tambahan, seperti penggilingan dan segala macam," sambungnya.
Makanya lanjut Fahrurozi, pihaknya telah diperintahkan untuk mulai membangun penggilingan sebagai upaya mengantisipasi penyerapan gabah petani untuk tahun depan. Dibutuhkan Waktu 6 bulan untuk membangun penggilingan.
(UMI)
Berita Terkait
Sulsel
DPRD Sulsel Tegaskan Persoalan Syamsuriati Tak Bisa Disamakan dengan Kasus Guru Lutra
Keputusan ini Disepakati dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor sementara DPRD Sulsel pada Senin (02/02/2026). Syamsuriati melakukan pengaduan kepada Komisi E DPRD Sulsel agar nama baiknya bisa dipulihkan.
Senin, 02 Feb 2026 22:24
Sulsel
Mesin Sering Rusak! DPRD Sulsel Minta Segera Ganti KMP Balibo untuk Penyeberangan Bira-Pamatata
Komisi D DPRD Sulsel mengusulkan penambahan dan pergantian armada kapal untuk penyeberangan Bira-Pamatata. Kebijakan ini diperlukan untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.
Senin, 02 Feb 2026 20:34
Sulsel
DPRD Sulsel Minta Pemprov Perhatikan Pelabuhan Penyeberangan Bira
Komisi D DPRD Sulsel melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Penyeberangan Bira di Bulukumba.
Rabu, 28 Jan 2026 13:30
Sulsel
DPRD Sulsel Dalami Persoalan Dampak Penghentian Dana Sharing Bantuan PBI BPJS di Jeneponto
Kunjungan yang dipimpin oleh Ketua Komisi E, Andi Tenri Indah ini dilakukan untuk mendalami permasalahan dampak penghentian dana sharing bantuan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang diberlakukan mulai tahun 2026.
Selasa, 27 Jan 2026 15:20
Sulsel
Komisi B Pasang Badan, DPRD Sulsel Minta Sanksi Pabrik Sawit yang Tak Patuh Harga TBS
Komisi B DPRD Sulsel mengeluarkan rekomendasi tegas menyikapi ketidakpatuhan sejumlah pabrik kelapa sawit terhadap penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
Senin, 19 Jan 2026 19:24
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Pemprov Sulteng Gandeng ITB Nobel Perkuat Kapasitas SDM
2
Polda Sulsel Tangkap 4 Orang Sindikat Curanmor Lintas Daerah
3
Sembilan Nelayan Jadi Korban Kebakaran Kapal di Pelabuhan Paotere
4
Kecamatan Cenrana Usul 35 Program di Musrenbang, Dua Masuk Prioritas
5
PMB Jalur SMM Afirmasi UIN Alauddin Makassar Dibuka, Ini Jalur dan Syaratnya
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Pemprov Sulteng Gandeng ITB Nobel Perkuat Kapasitas SDM
2
Polda Sulsel Tangkap 4 Orang Sindikat Curanmor Lintas Daerah
3
Sembilan Nelayan Jadi Korban Kebakaran Kapal di Pelabuhan Paotere
4
Kecamatan Cenrana Usul 35 Program di Musrenbang, Dua Masuk Prioritas
5
PMB Jalur SMM Afirmasi UIN Alauddin Makassar Dibuka, Ini Jalur dan Syaratnya