Dewan Sebut Bulog Tak Siap Hadapi Panen Raya untuk Serap Gabah Petani
Rabu, 30 Apr 2025 14:15
Anggota DPRD Sulsel, Marjono. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Komisi B DPRD Sulsel menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Pimpinan Wilayah Perum Bulog Sulselbar di Gedung DPRD Sulsel pada Selasa (29/04/2025). Hadir Dinas Ketahanan Pangan Pemprov Sulsel, Dinas DPHbun Pemprov Sulsel dan perwakilan Kesdam XIV/HSN.
Sekretaris Komisi B, Zulfikar Limolang mengatakan RDP ini digelar sebab banyak petani di daerah yang mengadu bahwa Gabah Kering Panen (GKP) tak diserap Bulog. Padahal Bulog sudah berjanji akan membeli hasil panen mereka dengan harga Rp6.500 per kilogram.
"Pada intinya kami ingin menanyakan, apakah Bulog masih sanggup untuk membeli gabah para petani?," tanya Zulfikar.
Anggota Komisi B, Marjono menilai Perum Bulog Sulselbar tidak siap menghadapi panen raya petani untuk menyerap GKP di daerah. Ketiaksiapan itu termasuk infrastruktur yang dimiliki Bulog.
"Bulog memang tidak siap menghadapi ketika terjadi lonjakan produksi yang luar biasa. Ini artinya Bulog infrastrukturnya tidak siap, seperti tempat penampungannya. Nah jangan sampai yang tidak siap anggarannya juga untuk membeli hasil panen nanti," bebernya.
Pimpinan Wilayah Perum Bulog Sulselbar, Fahrurozi menegaskan masih mampu membeli gabah hasil panen petani di daerah.
"Iya, masih mampu pak," tegas Fahrurozi menjawab pertanyaan Zulfikar.
Fahrurozi menjelaskan, untuk pertama kalinya dalam sejarah, tahun ini Perum Bulog Sulselbar mengalami overstock dengan 537.000 ton dari kapasitasnya yang hanya 350.000 ton.
Dia mengaku pihaknya sejauh ini masih terus melakukan pembelian gabah milik petani. Makanya dilakukan kerjasama dengan Pemkab setempat untuk menambah gudang, termasuk menyewa gudang TNI.
"Apapun gudang yang tersedia, di mana pun. Kalau memang ada, kita selalu buka potensi untuk melakukan penyewaan. Bahkan di KIMA,kita nyewa hampir 30 unit gudang untuk menampung gabah dari beberapa wilayah, baik Soppeng, Bulukumba, Jeneponto dan Sinjai," ujarnya.
Fahrurozi menuturkan, Perum Bulog Sulselbar komitmen melakukan pembelian hasil gabah di seluruh kabupaten/kota di Sulsel. Makanya pihaknya terus menambah gudang untuk lokasi penyimpanan.
Dia menjelaskan, saat ini pihaknya diperintahkan oleh pemerintah untuk fokus menyerap gabah. Adapun jika harus mengeluarkan beras, maka harus ada perintah seperti bantuan pangan untuk stabilisasi harga, operasi pasar dan penyaluran cadangan pangan daerah atau bencana alam.
"Sehingga di seluruh provinsi saat ini memang fokusnya adalah penyerapan. Dan hampir semua provinsi saat ini kondisinya memang full stop. Jadi tidak hanya di Sulawesi Selatan saja. Semua provinsi saat ini juga mengalami kondisi yang sama yaitu stok kami full," tuturnya.
Fahrurozi menyampaikan, baru tahun ini Perum Bulog Sulselbar diminta untuk membeli gabah petani. Sebelumnya, mereka hanya diperintahkan untuk langsung membeli beras.
"Karena switch kita dari pembelian beras menjadi pembelian gabah, maka karena formulanya baru, jadi mindset SDM kami juga mindset masih bertahan," tuturnya.
"Terus di samping itu, infrastruktur kami memang infrastruktur yang hanya menyediakan gudangnya saja awalnya. Belum berpikiran kami harus menyiapkan infrastruktur tambahan, seperti penggilingan dan segala macam," sambungnya.
Makanya lanjut Fahrurozi, pihaknya telah diperintahkan untuk mulai membangun penggilingan sebagai upaya mengantisipasi penyerapan gabah petani untuk tahun depan. Dibutuhkan Waktu 6 bulan untuk membangun penggilingan.
Sekretaris Komisi B, Zulfikar Limolang mengatakan RDP ini digelar sebab banyak petani di daerah yang mengadu bahwa Gabah Kering Panen (GKP) tak diserap Bulog. Padahal Bulog sudah berjanji akan membeli hasil panen mereka dengan harga Rp6.500 per kilogram.
"Pada intinya kami ingin menanyakan, apakah Bulog masih sanggup untuk membeli gabah para petani?," tanya Zulfikar.
Anggota Komisi B, Marjono menilai Perum Bulog Sulselbar tidak siap menghadapi panen raya petani untuk menyerap GKP di daerah. Ketiaksiapan itu termasuk infrastruktur yang dimiliki Bulog.
"Bulog memang tidak siap menghadapi ketika terjadi lonjakan produksi yang luar biasa. Ini artinya Bulog infrastrukturnya tidak siap, seperti tempat penampungannya. Nah jangan sampai yang tidak siap anggarannya juga untuk membeli hasil panen nanti," bebernya.
Pimpinan Wilayah Perum Bulog Sulselbar, Fahrurozi menegaskan masih mampu membeli gabah hasil panen petani di daerah.
"Iya, masih mampu pak," tegas Fahrurozi menjawab pertanyaan Zulfikar.
Fahrurozi menjelaskan, untuk pertama kalinya dalam sejarah, tahun ini Perum Bulog Sulselbar mengalami overstock dengan 537.000 ton dari kapasitasnya yang hanya 350.000 ton.
Dia mengaku pihaknya sejauh ini masih terus melakukan pembelian gabah milik petani. Makanya dilakukan kerjasama dengan Pemkab setempat untuk menambah gudang, termasuk menyewa gudang TNI.
"Apapun gudang yang tersedia, di mana pun. Kalau memang ada, kita selalu buka potensi untuk melakukan penyewaan. Bahkan di KIMA,kita nyewa hampir 30 unit gudang untuk menampung gabah dari beberapa wilayah, baik Soppeng, Bulukumba, Jeneponto dan Sinjai," ujarnya.
Fahrurozi menuturkan, Perum Bulog Sulselbar komitmen melakukan pembelian hasil gabah di seluruh kabupaten/kota di Sulsel. Makanya pihaknya terus menambah gudang untuk lokasi penyimpanan.
Dia menjelaskan, saat ini pihaknya diperintahkan oleh pemerintah untuk fokus menyerap gabah. Adapun jika harus mengeluarkan beras, maka harus ada perintah seperti bantuan pangan untuk stabilisasi harga, operasi pasar dan penyaluran cadangan pangan daerah atau bencana alam.
"Sehingga di seluruh provinsi saat ini memang fokusnya adalah penyerapan. Dan hampir semua provinsi saat ini kondisinya memang full stop. Jadi tidak hanya di Sulawesi Selatan saja. Semua provinsi saat ini juga mengalami kondisi yang sama yaitu stok kami full," tuturnya.
Fahrurozi menyampaikan, baru tahun ini Perum Bulog Sulselbar diminta untuk membeli gabah petani. Sebelumnya, mereka hanya diperintahkan untuk langsung membeli beras.
"Karena switch kita dari pembelian beras menjadi pembelian gabah, maka karena formulanya baru, jadi mindset SDM kami juga mindset masih bertahan," tuturnya.
"Terus di samping itu, infrastruktur kami memang infrastruktur yang hanya menyediakan gudangnya saja awalnya. Belum berpikiran kami harus menyiapkan infrastruktur tambahan, seperti penggilingan dan segala macam," sambungnya.
Makanya lanjut Fahrurozi, pihaknya telah diperintahkan untuk mulai membangun penggilingan sebagai upaya mengantisipasi penyerapan gabah petani untuk tahun depan. Dibutuhkan Waktu 6 bulan untuk membangun penggilingan.
(UMI)
Berita Terkait
Sulsel
Komisi D DPRD Sulsel Soroti Ketidakprofesionalan Pengerjaan Proyek Jalan Hertasning
DPRD Sulawesi Selatan melalui Komisi D melakukan kunjungan lapangan terhadap pengerjaan Jalan Hertasning, Kota Makassar, Selasa (03/03/2026).
Selasa, 03 Mar 2026 18:33
Sulsel
Silaturahmi FD-PNI, Cicu Gaungkan Keadilan untuk Daerah Penghasil Nikel
Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Andi Rachmatika Dewi menyuarakan pentingnya keadilan bagi daerah penghasil nikel, baik dari sisi manfaat ekonomi maupun dampak lingkungan yang ditimbulkan.
Senin, 02 Mar 2026 21:34
Sulsel
DPRD Sulsel Pertimbangkan Hak Angket, Data Deviden GMTD Didesak Transparan
Komisi D DPRD Sulsel kembali melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) di kantor sementara DPRD Sulsel, Makassar pada Selasa (24/02/2026).
Selasa, 24 Feb 2026 19:50
Makassar City
Kadir Halid Serap Aspirasi Warga Parang Layang Soal Drainase dan Jalan Lorong
Anggota DPRD Sulawesi Selatan, Kadir Halid melaksanakan reses masa persidangan II Tahun Anggaran 2025/2026 di Jalan Tinumbu, Kelurahan Parang Layang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Selasa (24/02/2026).
Selasa, 24 Feb 2026 17:22
Sulsel
Tak Hanya Dengarkan Aspirasi, Zulfikar Limolang Serahkan Bantuan Mesin Jahit untuk UMKM
Sekretaris Komisi B DPRD Sulawesi Selatan, Zulfikar Limolang, kembali turun mendengar aspirasi masyarakat di daerah pemilihan 11 Sulsel dalam agenda reses masa sidang kedua tahun 2025-2026.
Minggu, 22 Feb 2026 13:33
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Dukung BPK dalam Pemeriksaan LKPD, Bupati Jeneponto Minta OPD Kooperatif
2
Demokrasi “Normatif” Islam
3
Komisi D DPRD Sulsel Soroti Ketidakprofesionalan Pengerjaan Proyek Jalan Hertasning
4
InJourney Airports Buka Mudik Gratis, Layani Rute Makassar–Surabaya
5
Lebih Tinggi dari Tuntutan Jaksa, Hakim Vonis Owner Mytha Kosmetik 2,5 Tahun Penjara
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Dukung BPK dalam Pemeriksaan LKPD, Bupati Jeneponto Minta OPD Kooperatif
2
Demokrasi “Normatif” Islam
3
Komisi D DPRD Sulsel Soroti Ketidakprofesionalan Pengerjaan Proyek Jalan Hertasning
4
InJourney Airports Buka Mudik Gratis, Layani Rute Makassar–Surabaya
5
Lebih Tinggi dari Tuntutan Jaksa, Hakim Vonis Owner Mytha Kosmetik 2,5 Tahun Penjara