Hasil Rapat Evaluasi, Dewan Prihatin 9 Pelabuhan Milik Pemprov Sulsel Kekurangan Pegawai

MAKASSAR - Komisi D DPRD Sulsel menggelar rapat evaluasi triwulan I terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 pada Kamis (08/05/2025).

RDP ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid. Hadir Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sulsel, Andi Erwin Terwo.

Rapat ini membahas sejumlah kendala yang memengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satunya adalah kekurangan pegawai di sembilan pelabuhan yang dikelola Dishub Sulsel.

“Kami melihat banyak kendala terkait pendapatan. Salah satunya karena kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang profesional untuk mengelola pelabuhan. Ada sembilan pelabuhan regional yang kekurangan pegawai karena kontrak outsourcing tidak diperpanjang. Sebanyak 50 pegawai tidak diperpanjang kontraknya, dengan alasan efisiensi,” ujar Kadir Halid.

Ia menambahkan bahwa hal ini berdampak pada operasional pelabuhan, termasuk kebersihan dan pengelolaan parkir.

Kadir juga menyoroti belum maksimalnya penyerahan kewenangan terminal dari kabupaten/kota kepada provinsi, seperti Terminal Mallengkeri dan Terminal Daya di Makassar.

“Kami meminta ada tindak lanjut untuk menyelesaikan ini, termasuk bertemu dengan wali kota untuk menyerahkan kewenangan provinsi atas terminal-terminal tersebut,” katanya.

Sementara itu, Kadishub Sulsel, Andi Erwin Terwo, mengakui bahwa kontrak outsourcing yang tidak diperpanjang menjadi salah satu kendala utama. Namun, pihaknya terus mencari solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

“Kami sedang mempertimbangkan berbagai inovasi, termasuk menarik investor untuk mendukung pengelolaan pelabuhan. Salah satunya adalah pelabuhan Bira, yang kebersihannya saat ini menjadi perhatian utama kami setelah tidak ada lagi tenaga outsourcing,” jelasnya.

Dalam evaluasi triwulan ini, Dishub Sulsel melaporkan pencapaian PAD sebesar 28 persen dari target. Namun, beberapa anggaran untuk belanja modal masih belum terealisasi.

Rapat ini menjadi momentum bagi DPRD dan Dishub Sulsel untuk mencari langkah konkret dalam mengatasi hambatan pengelolaan pelabuhan dan terminal demi meningkatkan PAD dan pelayanan kepada masyarakat.