6 Nama Calon Ketua Hanura Sulsel Dikirim ke Jakarta, Tunggu Rekomendasi DPP

MAKASSAR - Komite Pengarah Musda Hanura Sulsel mengumumkan bahwa sebanyak enam nama telah dinyatakan lolos seleksi administratif dan kini tengah diajukan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk mendapatkan rekomendasi resmi sebagai calon Ketua DPD Hanura Sulsel periode mendatang.

Anggota Steering Committee Musda, Safaruddin Ahmad menjelaskan bahwa dari delapan pendaftar yang mengambil formulir, hanya enam orang yang mengembalikannya lengkap. Keenam nama itu adalah Mayor Jenderal TNI (Purn) Andi Muhammad Bau Sawa Mappanyukki, Muhammad Hasan Basri Ambarala, Ahmad Dg Tonang, Andi Mappatunru, Dr. Jack Sardes, dan Abdullah Nanda. Tiga di antaranya berasal dari kalangan eksternal partai, sementara sisanya merupakan kader internal Hanura.

Sementara itu, dua pendaftar lain, yakni Dedi Jusman yang saat ini menjabat Wakil Bendahara DPD Hanura Sulsel dan Andi Syahrial Makkurade selaku Ketua DPC, dinyatakan gugur karena tidak mengembalikan berkas pendaftaran hingga batas waktu yang ditentukan.

“Nama-nama yang lolos akan segera kami serahkan ke DPP. Setelah itu, semuanya tergantung pada keputusan pusat. Jika DPP mengeluarkan rekomendasi untuk seluruhnya, maka keenamnya akan bertarung dalam Musda. Jika hanya satu yang diberi rekomendasi, maka otomatis akan dipilih secara aklamasi,” ujar Safaruddin saat ditemui di kantor DPD Hanura Sulsel pada Senin (21/07/2025).

Wakil Ketua DPD Hanura Sulsel itu menjelaskan bahwa sejak Munas Partai Hanura di Bali, mekanisme pencalonan Ketua DPD mengalami perubahan signifikan. Jika sebelumnya calon diwajibkan mengantongi minimal 30 persen dukungan dari DPC, kini seluruh kewenangan ada di tangan DPP. Semua nama yang memenuhi syarat administratif akan dikirim ke pusat, dan hanya mereka yang mendapat rekomendasi yang bisa maju ke tahap pemilihan.

"Proses ini memang tidak lagi bergantung pada dukungan DPC, tetapi sepenuhnya di bawah domain DPP. Ini juga membuka ruang yang lebih luas bagi kader maupun figur eksternal untuk ikut berkompetisi secara sehat,” lanjut Safaruddin.

Mengenai proses pemilihan nanti, ia menjelaskan bahwa jumlah suara yang akan diperebutkan sebanyak 27, terdiri dari 24 suara Ketua DPC se-Sulawesi Selatan, satu suara dari DPD, satu suara dari Dewan Pengarah atau Penasehat, serta satu suara dari DPP.

Jika ada lebih dari satu calon yang mendapatkan rekomendasi, maka pemilihan akan dilakukan secara langsung melalui pemungutan suara oleh pemilik hak suara. Sebaliknya, jika hanya satu calon yang mendapat rekomendasi, maka akan ditetapkan secara aklamasi.

Ditanya soal kapan rekomendasi dari DPP akan turun, Safaruddin mengatakan bahwa enam nama akan dibawa langsung ke Jakarta pada 22–23 Juli. Ia menegaskan bahwa rekomendasi akan keluar sebelum pelaksanaan Musda pada 31 Juli. Bahkan, kata dia, rekomendasi bisa saja diterbitkan pada hari pelaksanaan Musda, selama itu masih sebelum sesi pembukaan resmi.

“Yang penting tidak lewat dari tanggal 31. Kalau lewat dari itu, maka tidak bisa Musda dijalankan. Jadi sangat mungkin, pagi hari sebelum acara dimulai, rekomendasi itu baru keluar,” ujarnya.

Lebih jauh, Safaruddin juga menegaskan bahwa partai memberi ruang sepenuhnya bagi para bakal calon untuk membangun komunikasi politik langsung ke DPP, termasuk dengan Ketua Umum. Ia menyebut partainya menjunjung tinggi asas demokrasi dan keterbukaan dalam proses pemilihan.

“Tugas kami di steering committee adalah memverifikasi berkas dan menyampaikan ke DPP. Setelah itu, komunikasi politik adalah hak setiap calon. Silakan saja kalau mereka mau ke Jakarta untuk meyakinkan DPP,” tambahnya.

Terkait ketua DPD Hanura Sulsel saat ini, Amsal Sampetoding, Safaruddin menyebut bahwa yang bersangkutan menyatakan tidak akan maju kembali. Amsal dinilai ingin memberi ruang regenerasi kepemimpinan. “Beliau menilai pengabdiannya sudah cukup dan ingin membuka ruang bagi kader lain. Tradisinya di Hanura memang tidak ada dua periode. Ini semangat kaderisasi,” ujarnya.

Sementara itu, terkait syarat-syarat administrasi, Safaruddin menyebut tidak ada yang istimewa. Para pendaftar hanya diminta melampirkan ijazah minimal SMA dan berperilaku baik, selain pernyataan setia kepada Pancasila dan UUD 1945. Namun syarat khusus tetap berada pada satu hal: rekomendasi dari DPP.

“Biar syarat administratif lengkap, tapi kalau tidak turun rekomendasi, maka tidak bisa maju sebagai calon. Jadi, rekomendasi itu adalah pintu utama,” tegasnya.