DPRD Sulsel Minta Kaji Ulang Anggaran Rp12 Miliar untuk Bangun Taman di CPI
Rabu, 10 Sep 2025 18:46
DPRD Sulsel menyoroti rencana pembangunan taman di Center Point of Indonesia (CPI) yang akan dilakukan Pemprov. Foto: Humas DPRD Sulsel
MAKASSAR - DPRD Sulsel menyoroti rencana pembangunan taman di Center Point of Indonesia (CPI) yang akan dilakukan Pemprov. Sebab anggarannya mencapai Rp12 miliar dalam APBD Perubahan 2025.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDA) Pemprov Sulsel, Andi Darmawang Bintang menyampaikan rencana tersebut dalam rapat terkait Pembahasan Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2025, bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel. Pengajuannya bahkan sudah ada di bagian barang dan jasa (barjas).
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sulsel, Fatmawati Wahyudin menilai rencana pembangunan taman CPI tersebut tidak mendesak. Menurutnya, masih banyak persoalan kesejahteraan masyarakat yang perlu menjadi perhatian.
"Saya menegaskan bahwa anggaran pembangunan taman CPI Rp12 miliar tidak urgen, sementara nilainya terlalu besar. Kami minta pimpinan agar hal ini menjadi perhatian khusus agar dibahas lebih lanjut untuk pemangkasan anggaran," tegasnya.
Fatma mengingatkan agar Pemprov mengkaji ulang rencana pembangunan taman ini. Apalagi kata dia, masih ada sejumlah OPD yang kewalahan membayar gaji.
"Padahal kita ketahui bersama, bahwa masih ada OPD yang memiliki kekurangan pembayaran gaji yang lebih urgen dari sekadar membangun taman," tuturnya.
Anggota Banggar lainnya, Andi Patarai Amir turut mempersoalkan rencana pembangunan ini. Ia menilai anggaran Rp12 miliar itu terlalu besar untuk sekadar membangun taman.
"Mungkin yang mau dibuat ini taman surga? Ini perlu di cermati secara bersama karena masih ada OPD kekurangan belanja pegawai dan lainnya," kuncinya.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDA) Pemprov Sulsel, Andi Darmawang Bintang menyampaikan rencana tersebut dalam rapat terkait Pembahasan Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2025, bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel. Pengajuannya bahkan sudah ada di bagian barang dan jasa (barjas).
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sulsel, Fatmawati Wahyudin menilai rencana pembangunan taman CPI tersebut tidak mendesak. Menurutnya, masih banyak persoalan kesejahteraan masyarakat yang perlu menjadi perhatian.
"Saya menegaskan bahwa anggaran pembangunan taman CPI Rp12 miliar tidak urgen, sementara nilainya terlalu besar. Kami minta pimpinan agar hal ini menjadi perhatian khusus agar dibahas lebih lanjut untuk pemangkasan anggaran," tegasnya.
Fatma mengingatkan agar Pemprov mengkaji ulang rencana pembangunan taman ini. Apalagi kata dia, masih ada sejumlah OPD yang kewalahan membayar gaji.
"Padahal kita ketahui bersama, bahwa masih ada OPD yang memiliki kekurangan pembayaran gaji yang lebih urgen dari sekadar membangun taman," tuturnya.
Anggota Banggar lainnya, Andi Patarai Amir turut mempersoalkan rencana pembangunan ini. Ia menilai anggaran Rp12 miliar itu terlalu besar untuk sekadar membangun taman.
"Mungkin yang mau dibuat ini taman surga? Ini perlu di cermati secara bersama karena masih ada OPD kekurangan belanja pegawai dan lainnya," kuncinya.
(UMI)
Berita Terkait
News
PIRA Sulsel Siapkan Program Kampung Nelayan, Fokus Kawal Aspirasi Masyarakat
Perempuan Indonesia Raya (PIRA) Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui program pemberdayaan dan bantuan sosial yang menyasar langsung kebutuhan warga.
Rabu, 13 Mei 2026 16:22
Sulsel
Andi Ina Kooperatif Penuhi Kembali Panggilan Kejati Sulsel, Berikan Klarifikasi ke BPKP
Mantan Ketua DPRD Sulsel periode 2019-2024, Andi Ina Kartika Sari kembali memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi Negeri (Kejati) Sulsel pada Jumat (24/04/2026).
Jum'at, 24 Apr 2026 19:17
Sulsel
Eks Waka DPRD Sulsel Syahar Tegaskan Tak Ada Pembahasan Bibit Nanas di APBD 2024
Mantan Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan periode 2019-2024, Syaharuddin Alrif ikut angkat bicara terkait isu dugaan korupsi bibit nanas yang sedang dikerjakan Kejati Sulsel.
Sabtu, 18 Apr 2026 20:54
Sulsel
Andi Ina dan Ni'matullah Klarifikasi Pemanggilan Kejati Sulsel soal Kasus Korupsi Bibit Nanas
Eks Ketua DPRD Sulsel periode 2019-2024, Andi Ina Kartika Sari, bersama sejumlah mantan pimpinan DPRD Sulawesi Selatan memberikan klarifikasi terkait pemanggilannya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bibit nanas senilai Rp60 miliar.
Sabtu, 18 Apr 2026 06:05
Sulsel
Respon Rekomendasi DPRD, RSUD Haji Makassar Fokus Benahi Layanan Publik
Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan memberikan apresiasi terhadap laporan kinerja RSUD Haji Makassar dalam pembahasan LKPJ Gubernur Sulsel Tahun Anggaran 2025, Kamis (16/4/2026).
Jum'at, 17 Apr 2026 10:36
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Jalan Penghubung Summarecon - PIP Makassar Diresmikan, Wujudkan Kota Mandiri Terintegrasi
2
DPRD Gowa Resmi Gulirkan Hak Angket, Segera Bentuk Pansus Selidiki Polemik Bupati Husniah
3
Deretan Alasan DPRD Gowa Gulirkan Hak Angket Terhadap Bupati Husniah Talenrang
4
Perkuat Kolaborasi Pengembangan Pendidikan Profesi Guru
5
Sambut Iduladha, Tallasa City Bagikan Hewan Kurban bagi Warga Sekitar
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Jalan Penghubung Summarecon - PIP Makassar Diresmikan, Wujudkan Kota Mandiri Terintegrasi
2
DPRD Gowa Resmi Gulirkan Hak Angket, Segera Bentuk Pansus Selidiki Polemik Bupati Husniah
3
Deretan Alasan DPRD Gowa Gulirkan Hak Angket Terhadap Bupati Husniah Talenrang
4
Perkuat Kolaborasi Pengembangan Pendidikan Profesi Guru
5
Sambut Iduladha, Tallasa City Bagikan Hewan Kurban bagi Warga Sekitar