BKKBN FGD Penyusunan Kajian Strategis Optimalisasi Peran Kader Pendamping di Jeneponto

Rabu, 19 Nov 2025 13:14
BKKBN FGD Penyusunan Kajian Strategis Optimalisasi Peran Kader Pendamping di Jeneponto
Direktorat Kebijakan Strategi Bidang Peningkatan Akses dan Kualitas Pembangunan dan Pelayanan Keluarga Kemendukbangga/BKKBN Pusat, melaksanakan FGD dalam rangka Penyusunan Kajian Strategis.
Comment
Share
JENEPONTO - Direktorat Kebijakan Strategi Bidang Peningkatan Akses dan Kualitas Pembangunan dan Pelayanan Keluarga Kemendukbangga/BKKBN Pusat, melaksanakan FGD dalam rangka Penyusunan Kajian Strategis Optimalisasi Peran Kader Pendamping di Kabupaten Jeneponto.

Kegiatan ini dilaksanakan secara luring dan daring yang dihadiri oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan beserta tim, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan beserta jajaran, Tim dari Kemendukbangga/BKKBN Pusat, Kepala Dinas Kesehatan, Tim Tenaga Ahli Bidang Gizi Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Kepala SPPG, Perwakilan Yayasan SPPG, Pengawas Pengantaran (asisten lapangan), Perangkat Desa (Kepala desa/lurah), Penyuluh KB/PLKB, Pengelola Program Dahsat Tingkat Desa dan Kelurahan, Kader TPK dan Penerima Manfaat B3.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi efektivitas pelaksanaan MBG, memetakan kapasitas dan tantangan yang dihadapi kader pendamping dalam pelaksanaan MBG 3B di Jeneponto, kemudian mensosialisasikan penggunaan Aplikasi SIPENTING sebagai alat monitoring dan evaluasi MBG 3B.

Termasuk menggali kondisi implementasi MBG 3B di lapangan untuk meningkatkan akurasi kebijakan nasional terkait MBG 3B.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan Shodiqon, membuka kegiatan secara resmi sekaligus memberikan sambutan dan arahan. Ia menyampaikan bahwa Pemenuhan gizi seimbang bagi kelompok rentan terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan balita menjadi langkah strategis dalam menurunkan angka stunting di Indonesia.

Dirinya menjelaskan, dari data SSGI 2024 diketahui prevalensi stunting nasional sebesar 19,8%, hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak anak-anak Indonesia yang perlu intervensi status gizi.

"Konvergensi kebijakan menjadi salah satu upaya mendorong tercapainya Indonesia Emas, dan mengoptimalkan bonus demografi agar tercapainya kesejahteraan warga negara secara universal," kata dia.

Dirinya menjelaskan, salah satu langkah konvergensi kebijakan tertuang dalam program priortas presiden yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memastikan akses pangan bergizi, berkualitas, dan berkelanjutan bagi kelompok rentan.

Dalam hal ini, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) /BKKBN turut mendukung peningkatan status gizi dan perilaku masyarakat melalui program MBG dengan sasaran Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Balita Non PAUD (3В).

Selain itu, Kemendukbangga/BKKBN juga memiliki program Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) yang dikembangkan sebagai bagian dari pendekatan Intervensi Gizi Spesifik dalam percepatan penurunan stunting.

DASHAT berperan sebagai unit dapur satelit dalam distibusi penyediaan Makanan Siap Santap sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pelaksanaannya dilakukan melalui kolaborasi antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), kader pendamping, dan pemangku kepentingan lintas sektor, guna menjamin ketepatan sasaran dan keberlanjutan program.

Kader Pendamping sebagai ujung tombak di tingkat masyarakat, melakukan verifikasi penerima manfaat, mendistribusikan MBG diterima serta dikonsumsi oleh penerima manfaat, melakukan pemantauan pertumbuhan anak, dan melakukan edukasi gizi kepada keluarga berisiko stunting (KRS).

Kepala Dinas PPKB Jeneponto, Siti Meriam menyampaikan apresiasi kepada Tim Kemendukbangga/BKKBN Pusat dan Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan karena menjadikan Jeneponto sebagai lokus di Provinsi Sulawesi Selatan dan memang kondisi faktual di Jeneponto memiliki pravelensi stunting paling tinggi di Sulawesi Selatan yaitu 37%.

Akan tetapi, Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto sudah berkomitmen untuk menurunkan Prevalensi Stunting di Kabupaten Jeneponto dengan melakukan sinergi lintas sektor dan memaksimalkan peran ujung tombak program di lapangan di Kabupaten Jeneponto yaitu PKB/PLKB yang berjumlah 83 orang, IMP Bangga Kencana berjumlah 113, Sub IMP Bangga Kencana berjumlah 699 dan Kader TPK berjumlah 798 orang.

"Dengan jumlah tenaga lini lapangan yang tersedia dan sinergi lintas sektor, maka diharapkan program tepat sasaran termasuk pelaksanaan MBG dan Dashat di lapangan," katanya.

Sementara itu, Staf Ahli Sekretariat Stunting Kemendukbangga/BKKBN Lucy Widasari, dalam pemaparan materinya menyampaikan bahwa dalam mendukung keberhasilan program MBG, perlu dilakukan kajian yang menganalisa efektivitas, pengetahuan, sikap dan perilaku (PSP) kader, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi program MBG melalui dapur satelit DASHAT, dan pemantauan penerima manfaat 3B program melalui aplikasi SIPENTING (Sistem Pemantauan dan Evaluasi Cegah Stunting).

Dirinya menjelaskan, FGD ini diharapkan menghasilkan pertama penyusunan rekomendasi kebijakan dalam bentuk policy brief terkait pelaksanaan program MBG 3B, dengan fokus pada efektivitas sistem distribusi paket gizi, mekanisme pemantauan berbasis kader dan posyandu, serta penguatan edukasi gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

Selanjutnya, Perbaikan sistem distribusi makanan bergizi MBG 3B, Peningkatan kapasitas kader dalam pendataan, edukasi, dan pemantauan MBG, Rekomendasi pemanfaatan Aplikasi SIPENTING untuk memperkuat monitoring dan evaluasi program MBG 3B "Harapan akhir, FGD membawa hasil konkret untuk peningkatan layanan gizi dan percepatan penurunan stunting," tandasnya.
(GUS)
Berita Terkait
Berita Terbaru