Harganas 2024 Tingkat Sulsel : Fokus pada Keluarga Berkualitas dan Penurunan Stunting
Selasa, 03 Sep 2024 07:42
Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) tahun 2024 sukses digelar di Lapangan Pallantikang, Kabupaten Maros. Foto/Istimewa
MAKASSAR - Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) tahun 2024 sukses digelar di Lapangan Pallantikang, Kabupaten Maros, pada Minggu-Senin, 1-2 September.
Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Sulsel, Shodiqin, dalam sambutannya mengatakan keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Meskipun kecil, keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
"Peringatan Harganas diharapkan dapat menjadi momentum penting dalam merevitalisasi kembali peran keluarga dalam pembangunan," kata Shodiqin.
Shodiqin melanjutkan peringatan Harganas ke-31 ini mengusung tema “Keluarga Berkualitas menuju Indonesia Emas,” yang mencerminkan komitmen meningkatkan kualitas hidup keluarga Indonesia menuju tahun 2045, saat merayakan satu abad kemerdekaan Indonesia.
Salah satu tantangan besar yang dihadapi Indonesia saat ini adalah isu stunting yang masih menjadi perhatian utama. Menurut Shodiqin, prevalensi stunting di Indonesia telah mengalami penurunan sebesar 15,7% dalam satu dekade terakhir dengan rata-rata penurunan sekitar 1,57% per tahun.
Namun, angka tersebut masih jauh dari target 14% pada tahun 2024, sehingga langkah-langkah strategis berfokus pada pengukuran yang tepat dan intervensi serentak pencegahan stunting di seluruh wilayah Indonesia.
"Upaya ini mencakup peningkatan akses dan kesadaran masyarakat terhadap gizi yang baik pada masa pertumbuhan anak serta perbaikan layanan kesehatan ibu dan anak," kata Shodiqin.
Penjabat Gubernur Sulsel, Zudan Arif Fakrulloh, yang diwakili oleh Sekretaris Daerah, Jufri Rahman, dalam sambutannya menaruh perhatian besar terhadap tingginya angka stunting di Sulsel. Ia mengajak semua stakeholder terkait untuk berkolaborasi menurunkan angka stunting.
Sesuai Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023, angka prevalensi stunting di Sulsel masih berada pada angka yang cukup tinggi, yaitu sebesar 27,4 persen, mengalami kenaikan dari tahun 2023 sebesar 0,02 persen. Angka ini masih di atas rata-rata nasional sebesar 21,5 persen. Sesuai amanat Presiden, target yang harus dicapai di tahun 2024 adalah sebesar 14 persen.
"Sehingga, dibutuhkan komitmen dan kolaborasi seluruh komponen terkait serta dukungan masyarakat itu sendiri," jelas Jufri Rahman.
Lebih jauh, Jufri Rahman menyampaikan bahwa peringatan Hari Keluarga bukan sekadar seremonial, tetapi diharapkan menjadi momentum bagi keluarga Indonesia untuk menyadari pentingnya membangun bangsa yang besar dari kekuatan keluarga.
Untuk itu, diperlukan sinergi untuk memperkuat program pemerintah melalui Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).
Sementara itu, Bupati Maros, Chaidir Syam, menambahkan bahwa membangun negara harus dimulai dari keluarga, termasuk dalam upaya mencegah terjadinya stunting. Upaya preventif, kata Chaidir, menjadi skala prioritas dalam upaya percepatan penurunan stunting.
"Sehingga dibutuhkan pemahaman bersama secara manajerial penanganannya agar hasilnya lebih terukur, baik kegiatan bersifat promosi maupun program yang bersifat pencegahan lainnya."
Hadir dalam acara tersebut Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel Shodiqin, Bupati Maros Chaidir Syam, Walikota Makassar Moh Ramdhan Pomanto, Pj Bupati Bantaeng Andi Abu Bakar, Sekda Kabupaten Takalar Muhammad Hasbi, Kadis DP3A Dalduk KB Sulsel Andi Mirna, dan Perwakilan Dinas DP3A Dalduk KB Kabupaten Kota se-Sulsel.
Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN RI, Bonivasius Prasetya Ichtiarto, dalam sambutannya mewakili Kepala BKKBN RI, Hasto Wardoyo mengatakan, masih tingginya angka stunting karena kurang tepatnya intervensi yang dilakukan pada sasaran prioritas, yaitu calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca persalinan, bayi, dan anak-anak di bawah dua tahun. Ketidak akuratan dalam mengidentifikasi dan memprioritaskan kelompok- kelompok ini mengakibatkan penggunaan sumber daya yang tidak efektif.
"Dari sembilan indikator layanan intervensi spesifik, hanya tiga yang telah mencapai target, sedangkan enam lainnya, seperti persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi dan persentase bayi yang mendapat ASI eksklusif, belum tercapai. Sementara itu, dari sebelas indikator layanan sensitif, hanya tiga yang tercapai, dan sisanya masih perlu perhatian untuk memenuhi target yang ditetapkan," papar Boni.
Boni juga menjelaskan, bahwa angka Stunting menurut hasil SKI 2023, menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan meningkat dari 27.2 pada tahun 2022 menjadi 27,4. Dimana terdapat 13 Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan prevalensi stunting dan 11 Kabupaten yang mengalami peningkatan.
"Adapun Kabupaten yang mengalami penurunan yang signifikan adalah kabupaten Luwu Utara sebesar 14.3% disusul Kabupaten Gowa turun 12%," ucapnya.
Pada peringatan Harganas ke-31 tingkat Provinsi Sulsel kali ini, turut diluncurkan aplikasi Pop Clock atau Population Clock. Aplikasi ini merupakan pengembangan system peringatan dini pengendalian penduduk atau dikenal sebagai Siperindu versi terbaru.
Sulawesi Selatan Population Clock dapat diakses di situs siperindu.online/popclocksulsel
Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Sulsel, Shodiqin, dalam sambutannya mengatakan keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Meskipun kecil, keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
"Peringatan Harganas diharapkan dapat menjadi momentum penting dalam merevitalisasi kembali peran keluarga dalam pembangunan," kata Shodiqin.
Shodiqin melanjutkan peringatan Harganas ke-31 ini mengusung tema “Keluarga Berkualitas menuju Indonesia Emas,” yang mencerminkan komitmen meningkatkan kualitas hidup keluarga Indonesia menuju tahun 2045, saat merayakan satu abad kemerdekaan Indonesia.
Salah satu tantangan besar yang dihadapi Indonesia saat ini adalah isu stunting yang masih menjadi perhatian utama. Menurut Shodiqin, prevalensi stunting di Indonesia telah mengalami penurunan sebesar 15,7% dalam satu dekade terakhir dengan rata-rata penurunan sekitar 1,57% per tahun.
Namun, angka tersebut masih jauh dari target 14% pada tahun 2024, sehingga langkah-langkah strategis berfokus pada pengukuran yang tepat dan intervensi serentak pencegahan stunting di seluruh wilayah Indonesia.
"Upaya ini mencakup peningkatan akses dan kesadaran masyarakat terhadap gizi yang baik pada masa pertumbuhan anak serta perbaikan layanan kesehatan ibu dan anak," kata Shodiqin.
Penjabat Gubernur Sulsel, Zudan Arif Fakrulloh, yang diwakili oleh Sekretaris Daerah, Jufri Rahman, dalam sambutannya menaruh perhatian besar terhadap tingginya angka stunting di Sulsel. Ia mengajak semua stakeholder terkait untuk berkolaborasi menurunkan angka stunting.
Sesuai Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023, angka prevalensi stunting di Sulsel masih berada pada angka yang cukup tinggi, yaitu sebesar 27,4 persen, mengalami kenaikan dari tahun 2023 sebesar 0,02 persen. Angka ini masih di atas rata-rata nasional sebesar 21,5 persen. Sesuai amanat Presiden, target yang harus dicapai di tahun 2024 adalah sebesar 14 persen.
"Sehingga, dibutuhkan komitmen dan kolaborasi seluruh komponen terkait serta dukungan masyarakat itu sendiri," jelas Jufri Rahman.
Lebih jauh, Jufri Rahman menyampaikan bahwa peringatan Hari Keluarga bukan sekadar seremonial, tetapi diharapkan menjadi momentum bagi keluarga Indonesia untuk menyadari pentingnya membangun bangsa yang besar dari kekuatan keluarga.
Untuk itu, diperlukan sinergi untuk memperkuat program pemerintah melalui Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).
Sementara itu, Bupati Maros, Chaidir Syam, menambahkan bahwa membangun negara harus dimulai dari keluarga, termasuk dalam upaya mencegah terjadinya stunting. Upaya preventif, kata Chaidir, menjadi skala prioritas dalam upaya percepatan penurunan stunting.
"Sehingga dibutuhkan pemahaman bersama secara manajerial penanganannya agar hasilnya lebih terukur, baik kegiatan bersifat promosi maupun program yang bersifat pencegahan lainnya."
Hadir dalam acara tersebut Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel Shodiqin, Bupati Maros Chaidir Syam, Walikota Makassar Moh Ramdhan Pomanto, Pj Bupati Bantaeng Andi Abu Bakar, Sekda Kabupaten Takalar Muhammad Hasbi, Kadis DP3A Dalduk KB Sulsel Andi Mirna, dan Perwakilan Dinas DP3A Dalduk KB Kabupaten Kota se-Sulsel.
Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN RI, Bonivasius Prasetya Ichtiarto, dalam sambutannya mewakili Kepala BKKBN RI, Hasto Wardoyo mengatakan, masih tingginya angka stunting karena kurang tepatnya intervensi yang dilakukan pada sasaran prioritas, yaitu calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca persalinan, bayi, dan anak-anak di bawah dua tahun. Ketidak akuratan dalam mengidentifikasi dan memprioritaskan kelompok- kelompok ini mengakibatkan penggunaan sumber daya yang tidak efektif.
"Dari sembilan indikator layanan intervensi spesifik, hanya tiga yang telah mencapai target, sedangkan enam lainnya, seperti persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi dan persentase bayi yang mendapat ASI eksklusif, belum tercapai. Sementara itu, dari sebelas indikator layanan sensitif, hanya tiga yang tercapai, dan sisanya masih perlu perhatian untuk memenuhi target yang ditetapkan," papar Boni.
Boni juga menjelaskan, bahwa angka Stunting menurut hasil SKI 2023, menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan meningkat dari 27.2 pada tahun 2022 menjadi 27,4. Dimana terdapat 13 Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan prevalensi stunting dan 11 Kabupaten yang mengalami peningkatan.
"Adapun Kabupaten yang mengalami penurunan yang signifikan adalah kabupaten Luwu Utara sebesar 14.3% disusul Kabupaten Gowa turun 12%," ucapnya.
Pada peringatan Harganas ke-31 tingkat Provinsi Sulsel kali ini, turut diluncurkan aplikasi Pop Clock atau Population Clock. Aplikasi ini merupakan pengembangan system peringatan dini pengendalian penduduk atau dikenal sebagai Siperindu versi terbaru.
Sulawesi Selatan Population Clock dapat diakses di situs siperindu.online/popclocksulsel
(TRI)
Berita Terkait
Makassar City
Penanganan dan Intervensi Stunting Butuh Data Terukur
Penanganan dan intervensi stunting di Provinsi Sulsel, membutuhkan data yang terukur agar bisa dilakukan oleh seluruh pemangku kebijakan dengan baik.
Sabtu, 02 Nov 2024 08:52
Lifestyle
Kolaberaksi, Jurus AHM Ajak Generasi Muda Cegah Stunting & Gizi Buruk
PT Astra Honda Motor (AHM) bersama 177 pelajar SMA berkolaborasi menyuarakan gaya hidup sehat melalui program Kolaborasi Aksi Remaja Sehat Satu Hati (Kolaberaksi).
Sabtu, 02 Nov 2024 06:47
News
Kolaborasi AHM dan Duta Remaja Sehat untuk Cegah Stunting dan Gizi Buruk
Gaya hidup sehat saat ini menjadi tren di kalangan generasi muda, mulai dari mengonsumsi makanan berkualitas hingga menjaga kebugaran melalui olahraga lari.
Kamis, 31 Okt 2024 08:16
Makassar City
Program Jitu Cegah Stunting, Appi-Aliyah Siapkan Paket Gizi 1000 Hari Pertama Lewat RT/RW
Salah satu program tertuang dalam visi-misi pasangan Calon (Paslon) Munafri Arifuddin - Aliyah Mustika Ilham yang disingkat MULIA. Berkaitan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, secara gratis bagi warga Kota Makassar.
Sabtu, 26 Okt 2024 15:22
Makassar City
PNM Makassar Siap Bantu Pemerintah Tangani Stunting
Pjs Wali Kota Makassar Andi Arwin Azis menghadiri PKU Akbar Wash Campaign yang diselenggarakan PT PNM Cabang Makassar di Pantai Akkarena, Senin (14/10/2024).
Senin, 14 Okt 2024 14:31
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Babak Baru Polemik Pilkada Jeneponto: PPK Kelara Tolak Rekomendasi PSU
2
Bawaslu Rekomendasikan 8 TPS di Jeneponto Lakukan PSU
3
Respons Bawaslu Sulsel Atas Polemik Rekapitulasi Suara di Kelara Jeneponto
4
Ribuan Warga Berunjuk Rasa di Depan Kantor KPU Jeneponto
5
FSPPB Dukung Program Asta Cita: Kebut Swasembada & Kedaulatan Energi Nasional
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Babak Baru Polemik Pilkada Jeneponto: PPK Kelara Tolak Rekomendasi PSU
2
Bawaslu Rekomendasikan 8 TPS di Jeneponto Lakukan PSU
3
Respons Bawaslu Sulsel Atas Polemik Rekapitulasi Suara di Kelara Jeneponto
4
Ribuan Warga Berunjuk Rasa di Depan Kantor KPU Jeneponto
5
FSPPB Dukung Program Asta Cita: Kebut Swasembada & Kedaulatan Energi Nasional