Inflasi Lutim Turun Tajam, Pemkab Pamerkan Capaian Digitalisasi di HLM TPID–TP2DD Sulsel

LUWU TIMUR - Kabupaten Luwu Timur mencatat penurunan inflasi yang cukup mencolok pada November 2025, turun hingga -0,64 persen, seiring turunnya harga sejumlah komoditas pangan utama.

Capaian ini menjadi sorotan dalam High Level Meeting (HLM) TPID dan TP2DD Sulawesi Selatan yang digelar di Baruga Pinisi, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulsel, Rabu (03/12).

Asisten III Bidang Administrasi Umum Pemkab Luwu Timur, Alimuddin Natsir, dalam paparannya menyebut tren positif tersebut ditopang oleh penurunan harga daging ayam ras, bandeng, tomat, hingga komoditas hortikultura lainnya.

“Untuk mengantisipasi potensi gejolak harga pada periode HBKN Nataru, Pemerintah menerapkan strategi pengendalian inflasi berbasis konsep 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif,” ujar Alimuddin.

Dalam forum tersebut, Pemkab Lutim juga memamerkan capaian digitalisasi keuangan daerah. Menurut Alimuddin, 100 persen transaksi Pajak Daerah dan Belanja Daerah telah beralih ke sistem non-tunai.

Ia juga menjelaskan kanal pembayaran digital yang tersedia kini semakin beragam, mulai dari QRIS, ATM, m-banking, MPOS, hingga e-commerce.

TP2DD Lutim pun memiliki rencana kerja berkelanjutan yang fokus pada peningkatan literasi digital pegawai, perluasan implementasi ETPD, dan peningkatan kualitas SAKIP.

“Berkat upaya ini, TP2DD Luwu Timur telah meraih penghargaan dari Bank Indonesia, termasuk Juara 3 TP2DD Akseleratif Kategori Pajak dan Juara 2 Kategori Retribusi se-Sulawesi Selatan pada tahun 2023,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, yang turut hadir, menekankan pentingnya langkah cepat dan terukur dalam mengendalikan potensi inflasi jelang Natal dan Tahun Baru.

"Beras, cabai rawit, cabai merah, dan ikan bandeng adalah komoditas yang harus kita antisipasi bersama. Pemerintah daerah harus aktif memantau stok di sentra produksi dan jangan menunggu sampai distribusi terganggu. Kita harus lebih responsif, lebih sigap, dan bekerja secara terintegrasi untuk menjaga stabilitas harga," ujar Wagup Fatmawati.

Ia menegaskan konsistensi TPID dan percepatan digitalisasi melalui TP2DD berperan besar dalam menjaga daya beli masyarakat.

Rapat tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan, termasuk, pelanjutan program urban farming, pelaksanaan GPM Serentak, peningkatan serapan beras SPHP bersama Bulog, menjaga kelancaran distribusi dan kesiapsiagaan bencana, dan pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung biaya angkut komoditas.

Sementara untuk TP2DD, tindak lanjut mencakup, penyusunan Roadmap ETPD 2026–2029, implementasi model bisnis digitalisasi pajak dan retribusi, mendorong ASN sebagai duta digital, peningkatan penggunaan KKI dan mobile banking di OPD, penguatan perangkat dan regulasi, dan serta pengaktifan TP2DD daerah bersama Pincab Bank Sulselbar.