Puspawati Ikuti Rakor Ekonomi Sulawesi, Diminta Petakan Sektor Unggulan Lutim

LUWU TIMUR - Wakil Bupati Luwu Timur Puspawati Husler mengikuti Rapat Koordinasi Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Sulawesi Tahun 2026 di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat (18/9/2026).

Rakor ini membahas pemetaan sektor unggulan tiap daerah untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen pada 2029.

Puspawati mengatakan pihaknya akan mengidentifikasi sektor-sektor strategis di Luwu Timur untuk mendukung target tersebut.

"Pemkab Luwu Timur akan bergerak cepat mengidentifikasi dan mengoptimalkan keunggulan komparatif daerah, khususnya pada sektor-sektor strategis, demi menyokong tercapainya target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada tahun 2029," ujarnya.

Rakor dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman. Ia menyebutkan kawasan Sulawesi memiliki potensi ekonomi dan sumber daya alam yang besar, namun perlu dikelola dengan basis data yang konkret.

"Potensi ini perlu dikelola secara maksimal berbasis data konkret, serta diperkuat melalui koordinasi lintas wilayah," kata Jufri.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan arahan Presiden agar setiap kepala daerah memetakan keunggulan komparatif wilayah masing-masing secara presisi.

"Presiden meminta agar kita fokus mengidentifikasi sektor-sektor potensial di setiap daerah. Target utamanya adalah seluruh daerah memahami secara presisi langkah strategis apa yang harus dilakukan," ujar Bima Arya.

Ia menekankan dua pendekatan utama, yakni dari sisi produksi dan sisi pengeluaran.

Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi menambahkan, efisiensi dan ketepatan alokasi anggaran daerah menjadi kunci.

"Setiap rupiah belanja publik harus difokuskan untuk memicu produktivitas sektor unggulan serta meningkatkan daya beli masyarakat," katanya.

Untuk diketahui, Rakor tersebut diikuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas Medrilzam serta kepala daerah dan jajaran pemerintah se-Sulawesi.