Gowa Jadi Lokasi Riset UNM soal Tata Kelola Dana Desa

GOWA - Universitas Negeri Makassar (UNM) melakukan penelitian mengenai penguatan sistem pencegahan korupsi dalam pengelolaan dana desa berbasis digital governance di Kabupaten Gowa.

Penelitian tersebut menjadi bagian dari Program PNBP Percepatan Guru Besar UNM Tahun 2026. Tim peneliti diterima Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, dalam audiensi di Kabupaten Gowa, Senin (10/8/2026).

Penelitian mengangkat tema “Rekonstruksi Sistem Pencegahan Korupsi Pengelolaan Dana Desa Berbasis Digital Governance dalam Mewujudkan Akuntabilitas Publik di Kabupaten Gowa.”

Ketua Peneliti, Prof. Dr. Rifdan, mengatakan Gowa dipilih sebagai salah satu lokasi penelitian karena posisinya sebagai daerah penyangga Kota Makassar.

"Gowa ini besar Pak Wabup, daerah penyangga ibu kota Makassar. Kami tertarik dan ingin meneliti bagaimana kebijakan Pemda Gowa serta melihat implikasinya dalam pengelolaan dana desa," ujarnya.

Menurut Rifdan, penelitian tersebut diharapkan menghasilkan sistem pengelolaan dana desa yang lebih adaptif dan akuntabel. Tim peneliti juga akan mengkaji kebutuhan penyusunan pedoman yang dapat membantu pemerintah desa mengelola dana desa sesuai regulasi.

"Insyaallah kami laksanakan secara profesional dalam penelitian ini dan berbasis regulasi. Kami meneliti supaya ada sistem baru yang berbasis digital governance. Ini penting karena menyangkut kepercayaan," tambahnya.

Guru Besar UNM, Prof. Haedar Akib, mengatakan Gowa juga dipilih karena memiliki pengalaman dalam pelaksanaan sejumlah program strategis nasional maupun daerah.

Di antaranya penerapan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital di wilayah Indonesia Timur, pengukuran kompetensi digital aparatur sipil negara (ASN), serta program pemberdayaan masyarakat dan pendidikan.

"Kami melihat Gowa ini menarik. Sebagai daerah penyangga, Gowa menjadi wilayah yang cocok sehingga itu menjadi salah satu alasan kami melakukan penelitian," jelasnya.

Sementara itu, Guru Besar UNM lainnya, Prof. Dr. Andi Kasmawati, mengatakan penelitian tersebut juga dilatarbelakangi masih adanya aparat desa yang belum memahami secara optimal administrasi dan tata kelola dana desa.

Menurutnya, keterbatasan pemahaman dapat menimbulkan persoalan hukum, termasuk dalam penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran.

Karena itu, penelitian diarahkan tidak hanya menghasilkan kajian akademis, tetapi juga rancangan sistem yang dapat menjadi instrumen edukasi bagi kepala desa dan aparat desa.

Penelitian tersebut ditargetkan selesai pada November 2026. Tim peneliti berharap dukungan Pemerintah Kabupaten Gowa agar kajian tersebut dapat menghasilkan desain, strategi, atau model baru dalam pengelolaan dana desa.

Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, menyambut baik penelitian yang dilakukan tim Guru Besar UNM.

Ia menilai kajian akademis yang menghasilkan rekomendasi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, khususnya pengelolaan dana desa, dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa.

"Kami mengapresiasi dan gembira karena keinginan untuk tujuan penelitian dan akademis sangat penting bagi kami. Jika selesai, hasilnya bukan hanya untuk Kabupaten Gowa, tetapi juga bisa digunakan secara nasional," kata Darmawangsyah.

Menurutnya, pengelolaan dana desa perlu terus diperkuat karena pemerintah daerah masih menemukan persoalan terkait pemahaman kepala desa dan aparat desa terhadap tata kelola serta administrasi anggaran.

Ia berharap hasil penelitian dapat memberikan masukan akademis yang aplikatif sehingga kepala desa memiliki pedoman yang lebih jelas dalam mengelola dana desa dan terhindar dari persoalan hukum.

"Kepala desa juga perlu diberi masukan-masukan akademis sehingga tidak bersoal masalah hukum di kemudian hari. Kami berharap penelitian ini sukses dan melahirkan kebijakan sebagai penguatan atau pertahanan kita agar terhindar dari masalah korupsi," tegasnya.

Darmawangsyah mengatakan pencegahan korupsi dan kerugian negara perlu dilakukan sejak tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.

Ia menyambut baik pendekatan digital governance dalam penelitian tersebut. Menurutnya, digitalisasi dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dana desa.

"Kami sangat sepakat dan antusias dengan hadirnya para Guru Besar untuk melakukan kajian kebijakan pemerintah daerah, khususnya pengelolaan dana desa. Semoga melahirkan kebijakan sebagai penguatan kita agar terhindar dari masalah korupsi," ujarnya.

Selain aspek pencegahan korupsi, Darmawangsyah berharap penelitian tersebut menghasilkan strategi yang dapat membantu pemerintah desa mengoptimalkan dana desa untuk menggerakkan perekonomian masyarakat.

"Kami berharap bagaimana strategi, penggunaan, program dan kiat-kiatnya sehingga dana desa dapat dikembangkan untuk mendorong perputaran ekonomi di desa-desa di Gowa," tambahnya.

Pemerintah Kabupaten Gowa, kata Darmawangsyah, siap mendukung penelitian tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan dan mencegah potensi penyimpangan anggaran desa.

Ia juga mendorong hasil penelitian nantinya dapat menjadi inovasi yang membantu pemerintah desa memaksimalkan penggunaan dana desa sesuai sasaran, termasuk melalui penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

"Gowa cukup maju dan terus mencoba melakukan inovasi. Dana desa memiliki banyak sasaran dan target. Karena itu, kita perlu membuat strategi dan inovasi agar dana desa dapat dipergunakan secara maksimal, termasuk melalui BUMDes," pungkasnya.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Dr. Darman Manda, Prof. Dr. Dra. Andi Cudai Nur, Dr. Didin, Inspektur Inspektorat, Kepala Dinas KominfoSP, Kepala Balitbangda, Kepala BPKD, serta Kepala Dinas PMD Kabupaten Gowa.