PPP Kurang Setuju PT 5%, Tapi Optimis Tembus Senayan di Pileg 2029
Selasa, 29 Sep 2026 23:23
Ketua DPW PPP Sulsel, Ilham Ari Fauzi Amir Uskara. Foto: Muhaimin
GOWA - PPP merespon wacana parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen pada Pileg 2029 mendatang. Partai kakbah ini siap mengikuti pertarungan, meski PT 5%.
Ketua Umum DPP PPP, Muhammad Mardiono mengatakan partainya telah mengikuti 11 kali Pemilu dengan sistem yang berbeda-beda. Mulai dari sistem terbuka, tertutup, multi partai hingga PT.
"Sehingga nanti apa pun yang diputuskan oleh sebuah kesepakatan, lahirnya sebuah undang-undang yang sah, pasti PPP akan mengikuti untuk terus ikut berkompetisi," ucapnya saat ditemui di Gowa pada Selasa (28/09/2026) malam.
Namun demikian, Mardiono menekankan bahwa tentu harus menjadi landasan dasar, keputusan itu harus dilandasi dengan landasan yang berasaskan keadilan.
"Pertama, bahwa pemilu ini kita tidak sedang membuat undang-undang. Bahwa pemilu adalah implementasi dari di mana negara kita sebagai negara demokrasi. Demokrasi itu esensinya adalah kedaulatan di tangan rakyat, dan disebut dalam pelaksanaan pemilu itu namanya pesta rakyat," katanya.
"Maka, rakyat harus berdaulat. Jadi tidak boleh rakyat dibatasi oleh kepentingan yang lebih kecil. Nah, pembatasan parliamentary threshold itu adalah kepentingan di bawah dari hak kedaulatan rakyat," jelasnya.
Kedua kata Mardiono, ada keputusan MK atas dasar uji materi tentang undang-undang pemilu yang menempatkan pada parliamentary threshold 4%. Perintahnya Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan evaluasi. Karena ada naskah sebelumnya, bahwa ada 17 juta lebih rakyat pada pelaksanaan pemilu tahun 2024, sudah dibiayai oleh negara, tetapi kemudian rakyat yang mendapatkan legitimasi sah suara itu tidak memiliki keterwakilan di parlemen.
"Dan itu jumlahnya 17 juta. Karena itu, MK memerintahkan untuk Undang-undang Pemilu tentang parliamentary threshold itu dilakukan evaluasi. Maksud dari evaluasi itu adalah dalam rangka menyelamatkan kedaulatan di tangan rakyat," bebernya.
"Jadi bukan merubah itu kemudian nanti akan melahirkan risiko yang lebih besar. Nah, itu saja. Jadi, tapi berapa pun nanti sudah menjadi kesepakatan, PPP akan siap untuk ikut berkompetisi," jelasnya.
Ketua DPW PPP Sulsel, Ilham Ari Fauzi Amir Uskara justru memiliki pandangan lain terhadap wacana PT 5%. Menurutnya, isu tersebut sengaja dilempar untuk menguji kekuatan partai non parlemen.
"Nah, itu kan isu yang sangat kencang beredar, padahal itu belum disahkan sebagai Undang-undang Pemilu, apalagi sampai ke PKPU. Makanya kita menganggap 5% ini hanya isu yang dilempar untuk melihat seberapa kuat partai-partai non-Senayan," ungkapnya.
"Oleh karena itu, kami tegaskan di sini, di Sulawesi Selatan, bahwa 5% ini tidak menggoyahkan semangat dari teman-teman. Tidak menggoyahkan semangat teman-teman untuk maju dan bertarung di DPR RI untuk Pemilu 2029," ujarnya.
Dg Tayang sapaannya menuturkan, isu PT 5% ini sebenarnya hanya tes ombak untuk mengecek seberapa kuat partai-partai non-Senayan untuk bertarung.
"Karena kita lihat partai non-Senayan ini ada beberapa yang kencang sekali. Nah, jangan sampai isu 5% ini untuk mematahkan semangatnya itu," tuturnya.
Dg Tayang menyampaikan, pada hasil Lembaga Vox Politica Research, PPP sudah memiliki survei 3,4% dengan jalan santai. Hanya selisih 1,6% kalaupun memang ditetapkan PT 5.
"Artinya dengan jalan santai saja PPP sudah 3,4%. Ini strong voter-nya kita. Apalagi kalau kita ini di Sulawesi Selatan sudah betul-betul bergerak, mencari kader-kader jejaring pengurus ranting, kemudian caleg-caleg yang siap bertarung DPR RI," paparnya.
"Paket program sembako kita sebar, kemudian baliho baliho kita sebar, tentu nilainya nanti akan sangat tinggi. Tapi kita benchmark saja bahwa 3,4% PPP jalan santai sudah dapat nilai segitu," tandasnya.
Ketua Umum DPP PPP, Muhammad Mardiono mengatakan partainya telah mengikuti 11 kali Pemilu dengan sistem yang berbeda-beda. Mulai dari sistem terbuka, tertutup, multi partai hingga PT.
"Sehingga nanti apa pun yang diputuskan oleh sebuah kesepakatan, lahirnya sebuah undang-undang yang sah, pasti PPP akan mengikuti untuk terus ikut berkompetisi," ucapnya saat ditemui di Gowa pada Selasa (28/09/2026) malam.
Namun demikian, Mardiono menekankan bahwa tentu harus menjadi landasan dasar, keputusan itu harus dilandasi dengan landasan yang berasaskan keadilan.
"Pertama, bahwa pemilu ini kita tidak sedang membuat undang-undang. Bahwa pemilu adalah implementasi dari di mana negara kita sebagai negara demokrasi. Demokrasi itu esensinya adalah kedaulatan di tangan rakyat, dan disebut dalam pelaksanaan pemilu itu namanya pesta rakyat," katanya.
"Maka, rakyat harus berdaulat. Jadi tidak boleh rakyat dibatasi oleh kepentingan yang lebih kecil. Nah, pembatasan parliamentary threshold itu adalah kepentingan di bawah dari hak kedaulatan rakyat," jelasnya.
Kedua kata Mardiono, ada keputusan MK atas dasar uji materi tentang undang-undang pemilu yang menempatkan pada parliamentary threshold 4%. Perintahnya Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan evaluasi. Karena ada naskah sebelumnya, bahwa ada 17 juta lebih rakyat pada pelaksanaan pemilu tahun 2024, sudah dibiayai oleh negara, tetapi kemudian rakyat yang mendapatkan legitimasi sah suara itu tidak memiliki keterwakilan di parlemen.
"Dan itu jumlahnya 17 juta. Karena itu, MK memerintahkan untuk Undang-undang Pemilu tentang parliamentary threshold itu dilakukan evaluasi. Maksud dari evaluasi itu adalah dalam rangka menyelamatkan kedaulatan di tangan rakyat," bebernya.
"Jadi bukan merubah itu kemudian nanti akan melahirkan risiko yang lebih besar. Nah, itu saja. Jadi, tapi berapa pun nanti sudah menjadi kesepakatan, PPP akan siap untuk ikut berkompetisi," jelasnya.
Ketua DPW PPP Sulsel, Ilham Ari Fauzi Amir Uskara justru memiliki pandangan lain terhadap wacana PT 5%. Menurutnya, isu tersebut sengaja dilempar untuk menguji kekuatan partai non parlemen.
"Nah, itu kan isu yang sangat kencang beredar, padahal itu belum disahkan sebagai Undang-undang Pemilu, apalagi sampai ke PKPU. Makanya kita menganggap 5% ini hanya isu yang dilempar untuk melihat seberapa kuat partai-partai non-Senayan," ungkapnya.
"Oleh karena itu, kami tegaskan di sini, di Sulawesi Selatan, bahwa 5% ini tidak menggoyahkan semangat dari teman-teman. Tidak menggoyahkan semangat teman-teman untuk maju dan bertarung di DPR RI untuk Pemilu 2029," ujarnya.
Dg Tayang sapaannya menuturkan, isu PT 5% ini sebenarnya hanya tes ombak untuk mengecek seberapa kuat partai-partai non-Senayan untuk bertarung.
"Karena kita lihat partai non-Senayan ini ada beberapa yang kencang sekali. Nah, jangan sampai isu 5% ini untuk mematahkan semangatnya itu," tuturnya.
Dg Tayang menyampaikan, pada hasil Lembaga Vox Politica Research, PPP sudah memiliki survei 3,4% dengan jalan santai. Hanya selisih 1,6% kalaupun memang ditetapkan PT 5.
"Artinya dengan jalan santai saja PPP sudah 3,4%. Ini strong voter-nya kita. Apalagi kalau kita ini di Sulawesi Selatan sudah betul-betul bergerak, mencari kader-kader jejaring pengurus ranting, kemudian caleg-caleg yang siap bertarung DPR RI," paparnya.
"Paket program sembako kita sebar, kemudian baliho baliho kita sebar, tentu nilainya nanti akan sangat tinggi. Tapi kita benchmark saja bahwa 3,4% PPP jalan santai sudah dapat nilai segitu," tandasnya.
(UMI)
Berita Terkait
Sulsel
PPP Sulsel Tegaskan Pemecatan Agus Suparmanto dan Taj Yasin Aspirasi Seluruh DPW
DPW PPP Sulsel menegaskan keputusan pemberhentian Agus Suparmanto dari jabatan Waketum dan Taj Yasin dari jabatan Sekjen DPP PPP merupakan hasil Rakornas III.
Kamis, 29 Okt 2026 14:31
News
Sekjen Golkar Sarmuji Ingatkan Anggota DPRD Tetap Loyal dan Selalu Hadir untuk Rakyat
Sarmuji menyampaikan bahwa kemampuan membaca situasi politik adalah kunci utama bagi setiap kader dan politisi.
Sabtu, 17 Okt 2026 18:33
Sulsel
Rakornis dan Bimtek di Makassar, Golkar Panaskan Mesin Politik Menuju Pemilu 2029
Partai Golkar menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD provinsi serta kabupaten/kota se-Indonesia Timur di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 16–18 Oktober 2026.
Jum'at, 16 Okt 2026 21:38
Sulsel
DPP Golkar Yakin IAS Bisa Capai Target Tambah Kursi DPR RI 50 Persen di Sulsel
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar sangat yakin DPD I Partai Golkar Sulsel di bawah komando Ilham Arief Sirajuddin (IAS) akan mewujudkan target tambahan kursi 50 persen untuk DPR RI pada Pemilu 2029 mendatang.
Jum'at, 16 Okt 2026 19:12
News
Ilham Dg Tayang Nyatakan Siap Maju sebagai Calon Ketua ILUNI UI Sulsel
Dg Tayang menyebut pencalonan Ketua ILUNI UI Sulsel menjadi momentum penting bagi para alumni UI yang bekerja dan berkarier di Sulawesi Selatan.
Sabtu, 26 Sep 2026 19:22
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Raih 228 Medali, Bone Tutup Porprov Sulsel 2026 sebagai Juara Umum II
2
Peduli Korban Kebakaran Bumbungloe, Serdadu Turatea Salurkan Bantuan
3
Semangat Hari Pahlawan, Rodalink Makassar Ajak 50 Pesepeda Bersihkan Pantai Barombong
4
Tujuh Hari Bertahan saat Tersesat di Lembah Ramma, Pendaki Remaja Ditemukan Selamat
5
Golkar Dukung Dasco jadi Wapres, Idrus Marham: Tidak Perlu Waktu Adaptasi dengan Prabowo
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Raih 228 Medali, Bone Tutup Porprov Sulsel 2026 sebagai Juara Umum II
2
Peduli Korban Kebakaran Bumbungloe, Serdadu Turatea Salurkan Bantuan
3
Semangat Hari Pahlawan, Rodalink Makassar Ajak 50 Pesepeda Bersihkan Pantai Barombong
4
Tujuh Hari Bertahan saat Tersesat di Lembah Ramma, Pendaki Remaja Ditemukan Selamat
5
Golkar Dukung Dasco jadi Wapres, Idrus Marham: Tidak Perlu Waktu Adaptasi dengan Prabowo