Golkar Sulsel Perpanjang Masa Kepengurusan Appi dan 21 Golkar Kabupaten/kota

Kamis, 01 Okt 2026 18:01
Golkar Sulsel Perpanjang Masa Kepengurusan Appi dan 21 Golkar Kabupaten/kota
Sekretaris Golkar Sulsel yang juga Wakil Ketua DPRD Sulsel, Rahman Pina. Foto: Istimewa
Comment
Share
MAKASSAR - DPD I Golkar Sulsel memperpanjang kepengurusan 22 DPD II kabupaten/kota yang telah habis masa kepengurusannya. Sementara dua daerah lainnya yakni Bone dan Maros ditunjuk pelaksana tugas.

"Semua pengurus DPD II diperpanjang, kecuali Maros dan Bone karena ada Plt. Termasuk Makassar," kata Ketua Harian DPD I Golkar Sulsel, Kadir Halid.

Keputusan Bone dan Maros dilakukan penunjukan Plt, karena ketuanya mundur yakni Suhartina Bohari dan Andi Fahsar Mahdin Padjalangi. Keduanya diganti oleh Patarai Amir dan Irwandi Burhan.

Kadir menegaskan, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin turut diperpanjang masa kepengurusannya sebagai Ketua DPD II Golkar Makassar. Tugasnya adalah melaksanakan Musda.

"Seluruh kepengurusan ini diperpanjang sampai dengan pelaksanaan Musda. Nanti Musda itu diatur DPD I. DPD I akan mengatur jadwal masing-masing DPD II untuk pelaksanaan Musda," ujarnya.

Kadir menegaskan, perpanjangan kepengurusan ini dilakukan setelah DPD I Golkar Sulsel melakukan rapat internal. Meski begitu, Ketua DPD II bisa di-Plt-kan, jika ada kondisi yang memaksanya diganti.

"Kecuali ada hal-hal tertentu yang harus, ada hal tertentu yang baru bisa di-PLT-kan. Ada hal tertentu kemarin tidak dirinci apa itu. Tapi selama tidak ada hal-hal tertentu, maka seluruh kepengurusan ini diperpanjang," paparnya.

Sementara itu, Sekretaris DPD I Golkar Sulsel, Rahman Pina membenarkan bahwa kepengurusan 22 DPD II kabupaten/kota telah diperpanjang.

"Ada dua hal. Pertama, iya, sesuai edaran DPP diperpanjang sampai dengan Musda selesai. Yang kedua, jika ada Plt jika misalnya ada DPD II yang di-Plt-kan, maka harus mendapat persetujuan dan konsultasi DPP," jelasnya.

"Nah, jadi bisa diperpanjang, tapi juga ada ruang untuk Plt, tetapi atas persetujuan dan konsultasi DPP," tegas Wakil Ketua DPRD Sulsel ini.
(UMI)
Berita Terkait
Berita Terbaru