Masa Bakti Nirwan Arifuddin di Golkar Bulukumba Resmi Diperpanjang, Siap Gelar Musda

MAKASSAR - DPD I Golkar Sulsel dibawah kepemimpinan Ilham Arief Sirajuddin (IAS) resmi memperpanjang masa bakti Nirwan Arifuddin sebagai Ketua DPD II Golkar Bulukumba.

Sekretaris DPD I Golkar Sulsel, Rahman Pina mengatakan kepengurusan 22 Ketua DPD Kabupaten/kota resmi diperpanjang. Termasuk Nirwan di Golkar Bulukumba.

"Iya, sesuai edaran DPP diperpanjang sampai dengan Musda selesai," kata Rahman Pina yang juga Wakil Ketua DPRD Sulsel pada Kamis (01/10/2026).

Perpanjangan kepengurusan ini sesuai Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Partai Golkar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Musyawarah Pasal 75.

Ketua DPD II Golkar Bulukumba, Nirwan Arifuddin menyambut baik kebijakan DPP dan DPD I Golkar Sulsel yang memperpanjang kepengurusan DPD II.

"Kami menyambut positif langkah Golkar Sulsel dibawah kepemimpinan Pak Aco (IAS) yang memperpanjang kepengurusan di daerah. Tentu ini awal yang baik," kata Nirwan yang dihubungi pada Kamis (01/10/2026).

Nirwan mengapresiasi kepercayaan IAS kepada pengurus DPD II untuk menggelar Musda Golkar kabupaten/kota. Menurut dia, keberlanjutan kepengurusan penting agar konsolidasi internal tetap berjalan dengan baik.

Dengan kepengurusan yang tetap aktif hingga Musda, jajaran DPD II dapat menjalankan agenda organisasi sekaligus memastikan proses menuju Musda berlangsung secara terarah.

"Ini tentu menjadi kepercayaan bagi kami. Kami akan menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya, termasuk mempersiapkan Musda agar seluruh prosesnya dapat berjalan dengan baik," ujarnya.

Nirwan menegaskan, jajaran Golkar Bulukumba siap menjaga komunikasi dan koordinasi dengan DPD I Golkar Sulsel dalam menjalankan tahapan organisasi. Menurutnya, koordinasi yang baik antara tingkat provinsi dan kabupaten menjadi bagian penting dalam menjaga soliditas organisasi.

"Kami di Golkar Bulukumba juga terus memperkuat konsolidasi internal sampai sekarang. Kami akan tetap fokus menjalankan agenda organisasi dan mempersiapkan Musda sesuai mekanisme yang telah ditetapkan," jelasnya.

Dengan demikian, proses transisi menuju kepengurusan berikutnya dapat berlangsung secara tertib, terukur, dan tetap menjaga kesinambungan organisasi di tingkat daerah.