Syaharuddin Alrif, Petani Muda Sidrap Pencetak Rekor Suara Terbesar DPRD Sulsel

MAKASSAR - Siapa yang tidak kenal nama Syaharuddin Alrif. Di dunia politik, dia lebih lekat dengan jabatan Sekretaris DPW Partai NasDem dan Wakil Ketua DPRD Sulsel.

Di daerah yang masuk wilayah Ajattappareng, yakni Barru, Sidrap, Pinrang, dan Enrekang, Kakak Syahar-- sapaan akrab suami dari Hj Haslinda Hasan SIP, ini juga dikenal sebagai seorang petani.

Bagi masyarakat di Kabupaten Sidrap, Syaharuddin Alrif adalah seorang politisi, pengusaha, sekaligus petani yang sukses. Selain porang, dia juga memiliki kebun pisang yang dibinanya langsung.

"Di kampung saya, Sidrap, Pinrang, dan Enrekang, dominan masyarakatnya adalah petani. Maka saya sebagai wakil rakyat terus berusaha sehingga petani punya lompatan pendapatan yang bisa memberikan mereka kesejahteraan,” katanya.

“Di Sidrap, padi dan jagung buat masyarakat sejahtera, anak bisa sekolah, bisa kuliah, bisa bekerja. Tapi, saya juga memikirkan bagaimana petani mampu memanfaatkan lahan tidur yang tidak produktif dengan menanam porang dan budidaya pisang,” lanjut Kakak Syahar.

Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjend) Pemuda Muhammadiyah Indonesia ini, mulai mencapkan pondasi politik di DPRD Sulsel pada Periode 2014-2019.

Di Pemilu Legislatif 2014-2019 lalu, Kakak Syahar meraih sebanyak 15.366 suara di Dapil IX Sulsel meliputi Kabupaten Pinrang, Sidrap dan Enrekang.

Selanjutnya pada periode 2019-2024, perolehan suara Syaharuddin Alrif melejit hingga 34.350.

Kemudian, di Pemilu Legislatif 2024-2029 ini, ayah dari empat anak tersebut meraih suara yang sangat fantastis, yakni 80.000 suara dan hampir dipastikan menduduki kursi empuk Ketua DPRD Sulsel.

Perolehan suara tersebut melampaui sebagian besar suara Calon Legislatif (Caleg) yang memperebutkan kursi DPR RI Senayan.

Syahar pun mencatatkan rekor peraih suara terbesar untuk caleg tingkat provinsi di Sulsel sejak Pemilu Legislatif digelar.

Syaharuddin Alrif menegaskan, menjadi Anggota DPRD adalah sebuah pengabdian, bukan mencari kekuasaan ataupun jabatan.

Menurutnya, masih banyak persoalan daerah yang membutuhkan perhatian, sehingga persoalan ketimpangan sosial di masyarakat harus terakomodir dengan adil dan merata.

"Untuk mengakomodir hal itu, butuh peran seorang anggota DPRD, yang melekat padanya fungsi kontrol anggaran pemerintah," kuncinya.