Rugikan Petani, Wakil Ketua DPRD Sulsel Soroti Harga Gabah Kering
Sabtu, 30 Mar 2024 11:26

Syaharuddin Alrif (baju putih) bersama petani di kebunnya. Foto: IST
MAKASSAR - Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel), Syaharuddin Alrif menyoroti isu harga jual gabah kering panen yang tidak menguntungkan petani.
Syahar menekankan pentingnya perhatian dari pemerintah, terutama Perum Bulog, untuk menstabilkan harga jual gabah kering panen demi meningkatkan kesejahteraan petani.
"Dengan harga gabah di kisaran Rp5.800 per kilogram, petani merasa dirugikan dan membutuhkan bantuan pemerintah untuk memperbaiki situasi ini," kata Syahar.
Menurutnya, harga gabah kering panen yang saat ini berada di level tersebut telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan petani. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah untuk memberikan perhatian serius terhadap kasus ini, guna mencegah kerugian yang lebih besar bagi para petani.
Syahar mengaku, idealnya harga normal gabah kering panen seharusnya di atas angka Rp6.500 per kilogram. Untuk itu, ia menegaskan pentingnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan Bulog dalam menyelesaikan masalah ini.
“Saat ini, harga di bawah standar yang berlaku menyebabkan petani mengalami kerugian yang signifikan. Saya berharap pemerintah dan Bulog segera mengatasi masalah ini agar petani dapat menjalankan usaha pertanian dengan lebih baik," jelasnya.
DPRD Sulsel juga akan terus mengawal perkembangan situasi harga jual gabah kering ini, demi kepentingan petani di Sulawesi Selatan.
Syahar menekankan pentingnya perhatian dari pemerintah, terutama Perum Bulog, untuk menstabilkan harga jual gabah kering panen demi meningkatkan kesejahteraan petani.
"Dengan harga gabah di kisaran Rp5.800 per kilogram, petani merasa dirugikan dan membutuhkan bantuan pemerintah untuk memperbaiki situasi ini," kata Syahar.
Menurutnya, harga gabah kering panen yang saat ini berada di level tersebut telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan petani. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah untuk memberikan perhatian serius terhadap kasus ini, guna mencegah kerugian yang lebih besar bagi para petani.
Syahar mengaku, idealnya harga normal gabah kering panen seharusnya di atas angka Rp6.500 per kilogram. Untuk itu, ia menegaskan pentingnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan Bulog dalam menyelesaikan masalah ini.
“Saat ini, harga di bawah standar yang berlaku menyebabkan petani mengalami kerugian yang signifikan. Saya berharap pemerintah dan Bulog segera mengatasi masalah ini agar petani dapat menjalankan usaha pertanian dengan lebih baik," jelasnya.
DPRD Sulsel juga akan terus mengawal perkembangan situasi harga jual gabah kering ini, demi kepentingan petani di Sulawesi Selatan.
(UMI)
Berita Terkait

Sulsel
DPRD Sulsel Heran, Perusahaan Penambang Emas di Sinjai Mangkir dari RDP
Komisi D DPRD Sulsel menggelar rapat dengar pendapat (RDP) tentang penolakan rencana tambang emas yang dilakukan PT Trinusa Resources di Sinjai. RDP ini dipimpin oleh Andi Aan Nugraha yang berlangsung di Gedung Tower DPRD Sulsel pada Kamis (10/07/2025).
Kamis, 10 Jul 2025 17:02

Sulsel
Pupuk Indonesia Dorong Petani Maros Optimalkan Penebusan Subsidi
PT Pupuk Indonesia mengajak petani terdaftar di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, segera mengoptimalkan penyerapan alokasi pupuk bersubsidi tahun 2025.
Kamis, 10 Jul 2025 16:17

News
Wagub Sulsel Jawab Sorotan Dewan soal APBD dan Rencana Pembangunan
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, membacakan secara langsung jawaban Pemerintah Provinsi Sulsel atas pemandangan umum sembilan fraksi DPRD Sulsel
Rabu, 09 Jul 2025 10:36

Sulsel
Viral Kades Bonto di Sinjai, Fauzan Guntur Ingatkan Kedepankan Adab
Kepala Desa Bonto, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, Sudirman tengah viral di media sosial (Medsos). Muncul videonya memakai sepatu masuk ke masjid dan menerobos jalan yang hendak dicor menggunakan sepeda motor.
Selasa, 08 Jul 2025 19:22

Sulsel
Fraksi Gerindra DPRD Sulsel Tegaskan Belum Bisa Ikut Pengajuan Hak Angket Terhadap PT Yasmin
Fraksi Gerindra DPRD Sulsel belum bersikap soal hak angket yang digulirkan enam fraksi lain. Hak angket tersebut untuk mengusut aset Pemprov yang dikuasai PT Yasmin di kawasan Centre Point of Indonesia (CPI) Makassar.
Senin, 07 Jul 2025 18:14
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

PSI Umumkan DPT Pemilihan Raya, 187.306 Orang Berhak Memilih Ketum
2

DPRD Sulsel Heran, Perusahaan Penambang Emas di Sinjai Mangkir dari RDP
3

Kisah Owner Hermin Salon Vivi Hadapi Diskriminasi Gender karena Budaya Patriarki
4

PT Semen Tonasa dan Unhas Luncurkan Program Assamaturu 2025
5

Penabrak KLM Asia Mulia Belum Ditangkap, Keluarga Bakal Lapor ke Pusat
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

PSI Umumkan DPT Pemilihan Raya, 187.306 Orang Berhak Memilih Ketum
2

DPRD Sulsel Heran, Perusahaan Penambang Emas di Sinjai Mangkir dari RDP
3

Kisah Owner Hermin Salon Vivi Hadapi Diskriminasi Gender karena Budaya Patriarki
4

PT Semen Tonasa dan Unhas Luncurkan Program Assamaturu 2025
5

Penabrak KLM Asia Mulia Belum Ditangkap, Keluarga Bakal Lapor ke Pusat