Rugikan Petani, Wakil Ketua DPRD Sulsel Soroti Harga Gabah Kering
Sabtu, 30 Mar 2024 11:26
Syaharuddin Alrif (baju putih) bersama petani di kebunnya. Foto: IST
MAKASSAR - Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel), Syaharuddin Alrif menyoroti isu harga jual gabah kering panen yang tidak menguntungkan petani.
Syahar menekankan pentingnya perhatian dari pemerintah, terutama Perum Bulog, untuk menstabilkan harga jual gabah kering panen demi meningkatkan kesejahteraan petani.
"Dengan harga gabah di kisaran Rp5.800 per kilogram, petani merasa dirugikan dan membutuhkan bantuan pemerintah untuk memperbaiki situasi ini," kata Syahar.
Menurutnya, harga gabah kering panen yang saat ini berada di level tersebut telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan petani. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah untuk memberikan perhatian serius terhadap kasus ini, guna mencegah kerugian yang lebih besar bagi para petani.
Syahar mengaku, idealnya harga normal gabah kering panen seharusnya di atas angka Rp6.500 per kilogram. Untuk itu, ia menegaskan pentingnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan Bulog dalam menyelesaikan masalah ini.
“Saat ini, harga di bawah standar yang berlaku menyebabkan petani mengalami kerugian yang signifikan. Saya berharap pemerintah dan Bulog segera mengatasi masalah ini agar petani dapat menjalankan usaha pertanian dengan lebih baik," jelasnya.
DPRD Sulsel juga akan terus mengawal perkembangan situasi harga jual gabah kering ini, demi kepentingan petani di Sulawesi Selatan.
Syahar menekankan pentingnya perhatian dari pemerintah, terutama Perum Bulog, untuk menstabilkan harga jual gabah kering panen demi meningkatkan kesejahteraan petani.
"Dengan harga gabah di kisaran Rp5.800 per kilogram, petani merasa dirugikan dan membutuhkan bantuan pemerintah untuk memperbaiki situasi ini," kata Syahar.
Menurutnya, harga gabah kering panen yang saat ini berada di level tersebut telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan petani. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah untuk memberikan perhatian serius terhadap kasus ini, guna mencegah kerugian yang lebih besar bagi para petani.
Syahar mengaku, idealnya harga normal gabah kering panen seharusnya di atas angka Rp6.500 per kilogram. Untuk itu, ia menegaskan pentingnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan Bulog dalam menyelesaikan masalah ini.
“Saat ini, harga di bawah standar yang berlaku menyebabkan petani mengalami kerugian yang signifikan. Saya berharap pemerintah dan Bulog segera mengatasi masalah ini agar petani dapat menjalankan usaha pertanian dengan lebih baik," jelasnya.
DPRD Sulsel juga akan terus mengawal perkembangan situasi harga jual gabah kering ini, demi kepentingan petani di Sulawesi Selatan.
(UMI)
Berita Terkait
News
Legislator DPRD Sulsel Ungkap Celah Pajak Alat Berat, Begini Solusinya
Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dari Fraksi PKS, Andi Syaifuddin Patahuddin, menilai penerimaan pajak dari penggunaan alat berat, khususnya di sektor pertambangan, belum optimal.
Kamis, 09 Apr 2026 18:45
Sulsel
DPRD Sulsel Soroti Pendidikan Sulsel: TKA Anjlok, Pengawas Minim, Infrastruktur Terbengkalai
Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Barru dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Selatan Akhir Tahun Anggaran 2025 bidang pendidikan.
Rabu, 08 Apr 2026 15:43
News
Legislator DPRD Sulsel Desak Dinas Koperasi Transparan Soal Dana Hibah Wisata
Anggota Komisi B DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mallarangan Tutu, menyoroti realisasi dana hibah di sektor pariwisata.
Senin, 06 Apr 2026 08:52
Sulsel
Heriwawan Kritik Penambahan Anggaran Rest Area Terbengkalai di Jeneponto dan Sidrap
Komisi B DPRD Sulsel menggelar rapat kerja bersama dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulsel membahas LKPJ Gubernur Sulsel Akhir Tahun Anggaran 2025, berlangsung di kantor sementara dewan pada Rabu (01/04/2026).
Rabu, 01 Apr 2026 15:23
Sulsel
DPRD Sulsel Perjuangkan Nasib 2.825 PPPK yang Kontraknya Segera Berakhir
Komisi A DPRD Sulawesi Selatan menggelar rapat kerja membahas nasib ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang masa kontraknya akan berakhir di kantor sementara dewan, Makassar pada Selasa (31/03/2026).
Selasa, 31 Mar 2026 16:02
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Tinjau New Makassar Mall, Munafri Siapkan Konsep Baru Pasar Sentral
2
Grab Perkenalkan 13 Fitur Berbasis AI di GrabX sebagai Panduan Cerdas Sehari-hari di Asia Tenggara
3
Didukung Sophee, Dainichi Kuasai Pasar Gula Aren di Indonesia Timur
4
PSIM vs PSM Makassar: Jadwal, Statistik, Klasemen dan Ancaman Zona Degradasi
5
Ketum PB PSTI Surianto Jadi Doktor, Angkat Riset Kinerja Karyawan Tambang
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Tinjau New Makassar Mall, Munafri Siapkan Konsep Baru Pasar Sentral
2
Grab Perkenalkan 13 Fitur Berbasis AI di GrabX sebagai Panduan Cerdas Sehari-hari di Asia Tenggara
3
Didukung Sophee, Dainichi Kuasai Pasar Gula Aren di Indonesia Timur
4
PSIM vs PSM Makassar: Jadwal, Statistik, Klasemen dan Ancaman Zona Degradasi
5
Ketum PB PSTI Surianto Jadi Doktor, Angkat Riset Kinerja Karyawan Tambang