Rugikan Petani, Wakil Ketua DPRD Sulsel Soroti Harga Gabah Kering
Sabtu, 30 Mar 2024 11:26
Syaharuddin Alrif (baju putih) bersama petani di kebunnya. Foto: IST
MAKASSAR - Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel), Syaharuddin Alrif menyoroti isu harga jual gabah kering panen yang tidak menguntungkan petani.
Syahar menekankan pentingnya perhatian dari pemerintah, terutama Perum Bulog, untuk menstabilkan harga jual gabah kering panen demi meningkatkan kesejahteraan petani.
"Dengan harga gabah di kisaran Rp5.800 per kilogram, petani merasa dirugikan dan membutuhkan bantuan pemerintah untuk memperbaiki situasi ini," kata Syahar.
Menurutnya, harga gabah kering panen yang saat ini berada di level tersebut telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan petani. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah untuk memberikan perhatian serius terhadap kasus ini, guna mencegah kerugian yang lebih besar bagi para petani.
Syahar mengaku, idealnya harga normal gabah kering panen seharusnya di atas angka Rp6.500 per kilogram. Untuk itu, ia menegaskan pentingnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan Bulog dalam menyelesaikan masalah ini.
“Saat ini, harga di bawah standar yang berlaku menyebabkan petani mengalami kerugian yang signifikan. Saya berharap pemerintah dan Bulog segera mengatasi masalah ini agar petani dapat menjalankan usaha pertanian dengan lebih baik," jelasnya.
DPRD Sulsel juga akan terus mengawal perkembangan situasi harga jual gabah kering ini, demi kepentingan petani di Sulawesi Selatan.
Syahar menekankan pentingnya perhatian dari pemerintah, terutama Perum Bulog, untuk menstabilkan harga jual gabah kering panen demi meningkatkan kesejahteraan petani.
"Dengan harga gabah di kisaran Rp5.800 per kilogram, petani merasa dirugikan dan membutuhkan bantuan pemerintah untuk memperbaiki situasi ini," kata Syahar.
Menurutnya, harga gabah kering panen yang saat ini berada di level tersebut telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan petani. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah untuk memberikan perhatian serius terhadap kasus ini, guna mencegah kerugian yang lebih besar bagi para petani.
Syahar mengaku, idealnya harga normal gabah kering panen seharusnya di atas angka Rp6.500 per kilogram. Untuk itu, ia menegaskan pentingnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan Bulog dalam menyelesaikan masalah ini.
“Saat ini, harga di bawah standar yang berlaku menyebabkan petani mengalami kerugian yang signifikan. Saya berharap pemerintah dan Bulog segera mengatasi masalah ini agar petani dapat menjalankan usaha pertanian dengan lebih baik," jelasnya.
DPRD Sulsel juga akan terus mengawal perkembangan situasi harga jual gabah kering ini, demi kepentingan petani di Sulawesi Selatan.
(UMI)
Berita Terkait
Sulsel
Komisi B Pasang Badan, DPRD Sulsel Minta Sanksi Pabrik Sawit yang Tak Patuh Harga TBS
Komisi B DPRD Sulsel mengeluarkan rekomendasi tegas menyikapi ketidakpatuhan sejumlah pabrik kelapa sawit terhadap penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
Senin, 19 Jan 2026 19:24
Sulsel
Pernah Tangani Proyek Bersoal! DPRD Sulsel Tak Mau Orang Bermasalah Tangani Proyek Irigasi
Komisi D DPRD Sulsel merekomendasikan pergantian team leader yang mengerjakan paket irigasi multi years 2025-2027. Rekomendasi ini disampaikan dalam rapat kerja bersama pemenang tender managemen konstruksi (MK) di Kantor sementara DPRD Sulsel, Makassar pada Senin (19/01/2026).
Senin, 19 Jan 2026 18:15
Sulsel
Temukan Perbedaan Laporan Deviden, DPRD Sulsel Minta GMTD Siapkan Data Lengkap
Komisi D menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) Kantor DPRD Sulsel sementara pada Rabu (14/01/2026).
Rabu, 14 Jan 2026 19:41
News
GMTD Tegaskan Status Hukum hingga Kontribusi ke Daerah di RDP DPRD Sulsel
PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD) menghormati pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
Rabu, 14 Jan 2026 18:20
Sulsel
DPRD Sulsel Tindaklanjuti Aduan Non-ASN dan Guru Terkait PPPK Paruh Waktu
Komisi E DPRD Sulsel menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk menindaklanjuti aduan masyarakat yang disampaikan Barisan Muda Kesehatan Indonesia (BMKI) terkait nasib tenaga administrasi non-ASN dan guru.
Kamis, 08 Jan 2026 19:34
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Hari Kelima Pencarian, Tim SAR Temukan Korban Ketiga ATR 42-500
2
Menuju Setahun Kepemimpinan SAR-Kanaah, Sidrap sebagai Barometer Baru Ekonomi Sulsel
3
Jenazah Florencia Lolita Wibisono Diberangkatkan ke Jakarta Malam Ini
4
AKBP Widi Setiawan Pamit, AKBP Haryo Basuki Ambil Alih Kepemimpinan Polres Jeneponto
5
RHIS Hadirkan Islamic International Boarding School di Maros
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Hari Kelima Pencarian, Tim SAR Temukan Korban Ketiga ATR 42-500
2
Menuju Setahun Kepemimpinan SAR-Kanaah, Sidrap sebagai Barometer Baru Ekonomi Sulsel
3
Jenazah Florencia Lolita Wibisono Diberangkatkan ke Jakarta Malam Ini
4
AKBP Widi Setiawan Pamit, AKBP Haryo Basuki Ambil Alih Kepemimpinan Polres Jeneponto
5
RHIS Hadirkan Islamic International Boarding School di Maros