DPRD Gowa Sahkan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023
Selasa, 16 Jul 2024 14:22
Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan menandatangani naskah pengesahan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023. Foto: SINDO Makassar/Herni Amir
GOWA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2023.
Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gowa, Dian Purnamasari mengatakan setelah melalui beberapa tahapan mulai dari penyerahan, pembahasan, hingga saat ini, pihaknya bersama tim Banggar lainnya sepakat menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD TA 2023 tersebut.
“Tim Badan Anggaran telah melakukan berbagai pertemuan dalam rangka pembahasan pelaksanana APBD 2023 dan menyetujui ranperda pertanggungjawaban disahkan menjadi perda,” ungkapnya pada Rapat Paripurna Pertanggungjawaban APBD TA 2024, di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Kabupaten Gowa, Senin (15/7).
Dirinya meminta, agar Pemkab Gowa terus berupaya maksimal untuk melakukan ekstensifikasi sumber-sumber PAD termasuk melakukan optimalisasi pajak daerah melalui pengelola pajak daerah agar kedepan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gowa mampu ditingkatkan.
Selain itu, pihaknya menyampaikan apresiasi karena Pemerintah Kabupaten Gowa yang telah berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 kalinya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan mengatakan, pada dasarnya tugas dan kewajiban konstitusional juga merupakan aktualisasi prinsip kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
“Kemitraan yang sejajar antara pemerintah daerah dan DPRD perlu dibina secara optimal dalam koridor saling asah dan saling isi dengan menjunjung nilai-nilai kebersamaan sesuai dengan fungsi, tugas dan peran masing-masing,” ungkapnya.
Tahun Anggaran 2023 kata Adnan, pemerintah daerah telah berupaya mengantisipasi kondisi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang tentunya diselaraskan dengan prinsip keadilan dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah secara efisien dan efektif yang terakomodir melalui aturan-aturan yang berlaku.
Pemkab Gowa terus berupaya meningkatkan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian Perda yang ada dan penyusunan Perda baru berdasarkan pada pertumbuhan ekonomi rakyat, tanpa harus memberikan pembebanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Serta melakukan pengawasan yang lebih ketat atas pengelolaan PAD sehingga kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penerimaan dapat dihindari,” jelasnya.
Ia melanjutkan, dalam pembahasan tersebut tentu terdapat perbedaan, beragam pertanyaan kritis yang disampaikan kepada pemerintah daerah, utamanya terhadap kinerja belanja daerah yang tidak terealisasi sehingga mengakibatkan terjadinya sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa).
“Saya yakin pada pembahasan ini kadang muncul perbedaan dan perdebatan namun semuanya masih dalam koridor demokrasi dan semangat kebersamaan. Semoga kedepan akan terus dilakukan evaluasi, khususnya terhadap perencanaan dan realisasi sebagai bahan perbaikan terhadap APBD berikutnya,” katanya.
Secara keseluruhan jumlah realisasi pendapatan daerah termasuk penerimaan pembiayaan adalah Rp2.224.384.444.881,39 atau 99,58% sedangkan jumlah realisasi belanja daerah termasuk belanja transfer dan pengeluaran pembiayaan adalah sebesar Rp2.045.249.472.412,77 atau 91,56 persen.
“Dengan demikian, jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran atau Silpa tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp179.134.972.468,62 ,” ungkapnya.
Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gowa, Dian Purnamasari mengatakan setelah melalui beberapa tahapan mulai dari penyerahan, pembahasan, hingga saat ini, pihaknya bersama tim Banggar lainnya sepakat menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD TA 2023 tersebut.
“Tim Badan Anggaran telah melakukan berbagai pertemuan dalam rangka pembahasan pelaksanana APBD 2023 dan menyetujui ranperda pertanggungjawaban disahkan menjadi perda,” ungkapnya pada Rapat Paripurna Pertanggungjawaban APBD TA 2024, di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Kabupaten Gowa, Senin (15/7).
Dirinya meminta, agar Pemkab Gowa terus berupaya maksimal untuk melakukan ekstensifikasi sumber-sumber PAD termasuk melakukan optimalisasi pajak daerah melalui pengelola pajak daerah agar kedepan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gowa mampu ditingkatkan.
Selain itu, pihaknya menyampaikan apresiasi karena Pemerintah Kabupaten Gowa yang telah berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 kalinya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan mengatakan, pada dasarnya tugas dan kewajiban konstitusional juga merupakan aktualisasi prinsip kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
“Kemitraan yang sejajar antara pemerintah daerah dan DPRD perlu dibina secara optimal dalam koridor saling asah dan saling isi dengan menjunjung nilai-nilai kebersamaan sesuai dengan fungsi, tugas dan peran masing-masing,” ungkapnya.
Tahun Anggaran 2023 kata Adnan, pemerintah daerah telah berupaya mengantisipasi kondisi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang tentunya diselaraskan dengan prinsip keadilan dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah secara efisien dan efektif yang terakomodir melalui aturan-aturan yang berlaku.
Pemkab Gowa terus berupaya meningkatkan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian Perda yang ada dan penyusunan Perda baru berdasarkan pada pertumbuhan ekonomi rakyat, tanpa harus memberikan pembebanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Serta melakukan pengawasan yang lebih ketat atas pengelolaan PAD sehingga kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penerimaan dapat dihindari,” jelasnya.
Ia melanjutkan, dalam pembahasan tersebut tentu terdapat perbedaan, beragam pertanyaan kritis yang disampaikan kepada pemerintah daerah, utamanya terhadap kinerja belanja daerah yang tidak terealisasi sehingga mengakibatkan terjadinya sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa).
“Saya yakin pada pembahasan ini kadang muncul perbedaan dan perdebatan namun semuanya masih dalam koridor demokrasi dan semangat kebersamaan. Semoga kedepan akan terus dilakukan evaluasi, khususnya terhadap perencanaan dan realisasi sebagai bahan perbaikan terhadap APBD berikutnya,” katanya.
Secara keseluruhan jumlah realisasi pendapatan daerah termasuk penerimaan pembiayaan adalah Rp2.224.384.444.881,39 atau 99,58% sedangkan jumlah realisasi belanja daerah termasuk belanja transfer dan pengeluaran pembiayaan adalah sebesar Rp2.045.249.472.412,77 atau 91,56 persen.
“Dengan demikian, jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran atau Silpa tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp179.134.972.468,62 ,” ungkapnya.
(MAN)
Berita Terkait
News
Pemkab Gowa Rekayasa Lalu Lintas dan Penataan Parkir di Beautiful Malino 2026
Pemkab Gowa melalui Dinas Perhubungan menyiapkan rekayasa lalu lintas dan penataan parkir di kawasan wisata Malino, Kecamatan Tinggimoncong, menjelang pelaksanaan Beautiful Malino 2026.
Jum'at, 20 Nov 2026 17:21
News
Indeks Pembangunan Statistik Gowa Tahun 2026 Naik jadi Kategori Baik
Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa Tahun 2026 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu dari kategori cukup menjadi kategori baik.
Jum'at, 20 Nov 2026 11:02
Sulsel
Besok, Beautiful Malino 2026 Kembali Digelar
Event Tahunan Pemerintah Kabupaten Gowa yang bertajuk Beautiful Malino akan kembali dilaksanakan pada 20-22 November 2026 mendatang yang dipusatkan di Hutan Pinus Malino, Kecamatan Tinggimoncong.
Kamis, 19 Nov 2026 10:23
Sulsel
Tompobulu Raih Pin Emas, Jadi Kecamatan Tercepat dan Tertinggi Capaian PBB di Gowa
Kecamatan Tompobulu menorehkan prestasi membanggakan dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Rabu, 18 Nov 2026 16:24
Sulsel
Pemkab Gowa Lestarikan Tradisi Ziarah Makam Pahlawan dan Para Raja
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa melaksanakan ziarah makam sejumlah tokoh bersejarah dalam rangka memperingati Hari Jadi Gowa (HJG) ke-706, Selasa (17/11/2026).
Selasa, 17 Nov 2026 16:56
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
1.008 Penyuluh KB Ikuti Jambore IPeKB Sulsel 2026 di Bulukumba
2
Dari Perut Bumi ke Jantung Industri: Hilirisasi Timah untuk Kedaulatan Negeri
3
UMI Perkuat Literasi Spiritual Pelajar melalui Zikir dan Doa Jelang Ujian Sekolah
4
Diduga Diserobot Oknum, Unhas Resmi Polisikan Kasus Lahan Tamalanrea
5
Makassar Jazz Festival ke-16 Akan Digelar Monumen MNEK, Hadirkan 9 Band Lokal
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
1.008 Penyuluh KB Ikuti Jambore IPeKB Sulsel 2026 di Bulukumba
2
Dari Perut Bumi ke Jantung Industri: Hilirisasi Timah untuk Kedaulatan Negeri
3
UMI Perkuat Literasi Spiritual Pelajar melalui Zikir dan Doa Jelang Ujian Sekolah
4
Diduga Diserobot Oknum, Unhas Resmi Polisikan Kasus Lahan Tamalanrea
5
Makassar Jazz Festival ke-16 Akan Digelar Monumen MNEK, Hadirkan 9 Band Lokal