PK Dikabulkan MA, Jabatan Kades Cakura Takalar Harus Dikembalikan Demi Hukum
Kamis, 25 Jul 2024 13:17

Kaprodi Ilmu Hukum UIN Alauddin Makassar Rahman Syamsuddin. Foto/Istimewa
MAKASSAR - Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Kepala Desa Cakura, Kabupaten Takalar, Saharuddin. Mahkamah Agung RI juga secara tegas membatalkan putusan di tingkat Pengadilan TUN Makassar dan Pengadilan Tinggi TUN Sulsel.
"Kabul PK, batal Judex Facti, adili kembali: Tolak Gugatan," demikian isi putusan majelis hakim MA yang terdiri dari Irfan Fachruddin selalu hakim ketua dan hakim anggota masing-masing Cerah Bangun dan Yosran.
Diketahui permohonan PK dengan Nomor 79 PK/TUN/2024 diajukan oleh Kepala Desa Cakura, Kabupaten Takalar, Saharuddin terhadap Putusan Pengadilan TUN Makassar dan Pengadilan Tinggi TUN Sulsel, dengan termohon atas nama Rusli M dan Bupati Takalar. Gugatan ini terkait dengan pencopotan Saharuddin sebagai Kepala Desa Cakura.
Akademisi Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Rahman Syamsuddin, mengatakan kalau kepala desa menang di tingkat Peninjauan Kembali (PK) di TUN, maka pada prinsipnya keputusan tersebut mengharuskan Pj Bupati Takalar untuk mengembalikan hak-hak kepala desa yang telah dicopot. Termasuk mengembalikan jabatannya demi hukum atas dasar putusan pengadilan.
"Ini termasuk mengembalikan jabatan kepala desa dan memberikan hak-hak yang seharusnya diterima selama masa pencopotan," jelas Rahman Syamsuddin, Rabu (24/7/2024).
Sementara itu, Muhammad Nursalam dari Rudal & Partners Law Firm selaku penasihat hukum Kepala Desa Cakura Saharuddin mengatakan, semua pihak harus menghormati putusan MA terkait dengan permohonan PK yang diajukan kliennya.
"Putusan hakim MA terkait dengan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan klien kami terkait dengan putusan Pengadilan TUN Makassar dan Pengadilan Tinggi TUN Sulsel sudah bersifat final dan mengikat. Semua pihak terkait harus menghormati putusan dan patuh menjalankan," tukasnya.
"Kabul PK, batal Judex Facti, adili kembali: Tolak Gugatan," demikian isi putusan majelis hakim MA yang terdiri dari Irfan Fachruddin selalu hakim ketua dan hakim anggota masing-masing Cerah Bangun dan Yosran.
Diketahui permohonan PK dengan Nomor 79 PK/TUN/2024 diajukan oleh Kepala Desa Cakura, Kabupaten Takalar, Saharuddin terhadap Putusan Pengadilan TUN Makassar dan Pengadilan Tinggi TUN Sulsel, dengan termohon atas nama Rusli M dan Bupati Takalar. Gugatan ini terkait dengan pencopotan Saharuddin sebagai Kepala Desa Cakura.
Akademisi Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Rahman Syamsuddin, mengatakan kalau kepala desa menang di tingkat Peninjauan Kembali (PK) di TUN, maka pada prinsipnya keputusan tersebut mengharuskan Pj Bupati Takalar untuk mengembalikan hak-hak kepala desa yang telah dicopot. Termasuk mengembalikan jabatannya demi hukum atas dasar putusan pengadilan.
"Ini termasuk mengembalikan jabatan kepala desa dan memberikan hak-hak yang seharusnya diterima selama masa pencopotan," jelas Rahman Syamsuddin, Rabu (24/7/2024).
Sementara itu, Muhammad Nursalam dari Rudal & Partners Law Firm selaku penasihat hukum Kepala Desa Cakura Saharuddin mengatakan, semua pihak harus menghormati putusan MA terkait dengan permohonan PK yang diajukan kliennya.
"Putusan hakim MA terkait dengan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan klien kami terkait dengan putusan Pengadilan TUN Makassar dan Pengadilan Tinggi TUN Sulsel sudah bersifat final dan mengikat. Semua pihak terkait harus menghormati putusan dan patuh menjalankan," tukasnya.
(TRI)
Berita Terkait

Sulsel
Pupuk Indonesia Ajak Petani Takalar Tebus dan Pahami Aturan Baru Pupuk Subsidi
PT Pupuk Indonesia mengajak para petani di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, untuk mengoptimalkan penyerapan pupuk bersubsidi melalui kegiatan "Rembuk Tani dan Tebus Bersama Tahun 2025".
Kamis, 26 Jun 2025 11:57

News
Pemkab Takalar dan PLN Kolaborasi Wujudkan Swasembada Pangan
Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan Pernyataan Kehendak Kerja Sama pada 9 April 2025, yang berfokus pada pembangunan dan pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan di sektor pertanian.
Rabu, 09 Apr 2025 17:45

Sulsel
Telkomsel Gandeng Pemkab Takalar Percepat Digitalisasi Daerah
Kerja sama Telkomsel dan Pemkab Takalar ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, layanan publik, dan transparansi informasi di 110 desa dan kelurahan.
Selasa, 18 Mar 2025 19:37

Sulsel
Pemerintahan Takalar Dinilai Alami Kemunduran, Realisasi PAD Jauh dari Target
Mantan legislator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Takalar, Aswin Majid, menilai kondisi pemerintahan di daerah itu sedang tidak baik-baik saja.
Sabtu, 12 Okt 2024 16:12

Sulsel
Pansus RPJPD dari DPRD Sulsel Gali Potensi Takalar
Pansus Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Sulsel tahun 2025-2045 melakukan kunjungan kerja ke kantor Bupati Kabupaten Takalar pada Kamis (18/07) kemarin. Rombongan ini dipimpin ketua Pansus, Fahruddin Rangga.
Jum'at, 19 Jul 2024 10:07
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Rembuk Tani Wajo: Solusi Kolaboratif untuk Peningkatan Panen
2

Beautiful Malino Ditarget Masuk KEN Kementerian Pariwisata
3

Pemerintah Bantaeng Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana 14 Hari
4

Asyura di Dapur: Mengaduk Peca', Mengganti Pecah Belah
5

Kabar Bahagia, Ribuan Meter Jalan di Tombolopao Bakal Diaspal
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Rembuk Tani Wajo: Solusi Kolaboratif untuk Peningkatan Panen
2

Beautiful Malino Ditarget Masuk KEN Kementerian Pariwisata
3

Pemerintah Bantaeng Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana 14 Hari
4

Asyura di Dapur: Mengaduk Peca', Mengganti Pecah Belah
5

Kabar Bahagia, Ribuan Meter Jalan di Tombolopao Bakal Diaspal