Jayapura: Jangan Sampai Kita Terlalu Cepat Melupakan Akar

Muhammad Rifai Darus (MRD)(Pendamping Gubernur Papua dalam sebuah perjalanan)

KEMARIN, sebelum melanjutkan perjalanan dengan Kereta Cepat Whoosh ke Bandung, saya dan Gubernur Papua, Matius D Fakhiri, singgah sejenak di sebuah masjid kecil dekat stasiun Guna melaksanakan salat Jum'at. karpetnya begitu empuk dan suasana cukup sejuk sebelum jamaahnya mulai berdatangan. Tidak ada protokoler, tidak ada kamera. Hanya jeda singkat sebelum keberangkatan.

Kami duduk tanpa banyak bicara pada awalnya.

Di luar, kereta cepat itu berdiri gagah simbol percepatan Indonesia. Negeri ini memang sedang berlari. Dan kita semua tahu, dalam banyak hal, kita memang tidak boleh berjalan lambat.

Saya memandang kereta itu agak lama, mungkin lebih lama dari biasanya. Lalu saya berkata pelan: “Bapak Gub, pembangunan bisa melesat seperti ini. Tapi masyarakat kita di Papua tidak hidup dengan logika kecepatan. Mereka hidup dengan ritme adat. Kalau kita terlalu cepat tanpa mendengar, bisa ada yang tertinggal… dan yang tertinggal itu biasanya yang paling rentan,”

Ia diam. Saya tahu itu cara beliau mencerna sesuatu.

Beberapa saat kemudian beliau berkata, singkat saja:“Papua boleh maju. Tapi jangan sampai kehilangan dirinya.”

Kalimat itu tidak panjang. Tapi saya tahu itu bukan kalimat yang lahir hari itu saja. Itu lahir dari pengalaman panjang beliau berhadapan dengan dinamika sosial Papua.

Percakapan kami kemudian mengalir pada Jayapura sebagai Ibukota Papua.

Kota Jayapura hari ini sedang bertumbuh. Infrastruktur diperkuat. Konektivitas diperluas. Aktivitas ekonomi makin terasa denyutnya. Kita ingin kota ini menjadi wajah Papua yang modern, terbuka, dan percaya diri.

Namun kita juga tahu, di tepian Danau Sentani, adat masih menjadi penyangga kehidupan. Tanah bukan sekadar aset yang bisa dihitung dengan angka. Ia adalah ibu dari sebuah identitas. Kampung bukan sekadar wilayah administratif. Ia adalah ruang kesepakatan yang dijaga turun-temurun.

Terus terang, kadang saya merasa cemas. Bukan pada niat pembangunan karena niatnya baik. Tetapi pada kemungkinan kita tergesa dalam prosesnya. Jika regulasi tidak cukup sensitif terhadap hak ulayat, jika komunikasi tidak sungguh-sungguh melibatkan struktur adat, gesekan sosial bukan sesuatu yang mustahil. Dan itulah yang tidak boleh terjadi.

Bapak Gubernur berulang kali menekankan bahwa pembangunan di Papua tidak boleh memutus hubungan orang dengan tanahnya. Pembangunan harus diawali dengan dialog, bukan hanya perencanaan teknis. Pendekatan sosial harus berjalan seiring dengan pendekatan fisik.

Di saat yang sama, kita pasti juga melihat wajah lain Jayapura: anak-anak Millenial dan Gen Z yang penuh energi. Mereka berbicara tentang peluang global, ekonomi kreatif, teknologi, dan masa depan yang lebih terbuka. Mereka ingin kota ini memberi ruang bagi mimpi mereka.Kita tidak boleh mematahkan semangat itu.Tetapi kita juga tidak boleh membiarkan mereka tumbuh tanpa akar.

Tantangannya bukan memilih antara adat atau modernitas. Tantangannya adalah menjaga keseimbangan agar akselerasi tidak menghapus ingatan, dan ingatan tidak menghambat kemajuan.

Dari percakapan singkat itu, saya menangkap satu hal yang sangat jelas:

*pembangunan boleh cepat, tetapi arah tidak boleh keliru.*

*Karena kalau arah keliru,* *kecepatan justru memperbesar kesalahan.*

Sebagai pendamping Gubernur, saya menyadari bahwa kepemimpinan hari ini diuji bukan hanya oleh seberapa banyak yang dibangun, tetapi oleh seberapa dalam kita memahami masyarakat yang kita layani. Mendengar kepala suku. Mengajak generasi muda. Menjaga agar kampung dan kota tidak berjalan sendiri-sendiri.

Jayapura bukan sekadar ibu kota provinsi.Ia adalah wajah Papua, Wajah Indonesia diPasifik dengan seluruh ingatan dan harapannya.

*Kita boleh berlari.**Tetapi kita tidak boleh lupa pulang.*