logo
Berita : hutan mangrove
BPN Maros Jelaskan Duduk Perkara Penerbitan SHM Hutan Mangrove di Nisombalia
Sulsel
BPN Maros Jelaskan Duduk Perkara Penerbitan SHM Hutan Mangrove di Nisombalia
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Maros menjelaskan duduk perkara penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) hutan mangrove di Desa Nisombalia, Kecamatan Marusu, yang dikantongi AM.
Kamis, 30 Jan 2025 17:46
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Masih Berproses Hukum, PN Pangkajene Diminta Tunda Eksekusi Lahan di Sibatua
Masih Berproses Hukum, PN Pangkajene Diminta Tunda Eksekusi Lahan di Sibatua
2
Koalisi Merah Putih Unjuk Rasa Soroti Buruknya Kualitas Irigasi Kelara-Kareloe
Koalisi Merah Putih Unjuk Rasa Soroti Buruknya Kualitas Irigasi Kelara-Kareloe
3
Kakanwil Kemenkum Sulsel Lantik 11 PPNS, Utamakan Kepentingan Masyarakat
Kakanwil Kemenkum Sulsel Lantik 11 PPNS, Utamakan Kepentingan Masyarakat
4
Wali Kota Makassar Minta Pelaku Jasa Taksi Listrik Pakai Tenaga Lokal
Wali Kota Makassar Minta Pelaku Jasa Taksi Listrik Pakai Tenaga Lokal
5
GMTD Gelar Aksi Donor Darah di HUT ke-27, Terkumpul 125 Kantong
GMTD Gelar Aksi Donor Darah di HUT ke-27, Terkumpul 125 Kantong
#1
pangkep
#2
pengadilan negeri pangkajene
#3
sengketa lahan
#4
unjuk rasa
#5
pemkab jeneponto
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Masih Berproses Hukum, PN Pangkajene Diminta Tunda Eksekusi Lahan di Sibatua
Masih Berproses Hukum, PN Pangkajene Diminta Tunda Eksekusi Lahan di Sibatua
2
Koalisi Merah Putih Unjuk Rasa Soroti Buruknya Kualitas Irigasi Kelara-Kareloe
Koalisi Merah Putih Unjuk Rasa Soroti Buruknya Kualitas Irigasi Kelara-Kareloe
3
Kakanwil Kemenkum Sulsel Lantik 11 PPNS, Utamakan Kepentingan Masyarakat
Kakanwil Kemenkum Sulsel Lantik 11 PPNS, Utamakan Kepentingan Masyarakat
4
Wali Kota Makassar Minta Pelaku Jasa Taksi Listrik Pakai Tenaga Lokal
Wali Kota Makassar Minta Pelaku Jasa Taksi Listrik Pakai Tenaga Lokal
5
GMTD Gelar Aksi Donor Darah di HUT ke-27, Terkumpul 125 Kantong
GMTD Gelar Aksi Donor Darah di HUT ke-27, Terkumpul 125 Kantong
#1
pangkep
#2
pengadilan negeri pangkajene
#3
sengketa lahan
#4
unjuk rasa
#5
pemkab jeneponto