Taat Pajak, BTIIG Diganjar Apresiasi Gubernur Sulteng

PALU - Komitmen dalam memenuhi kewajiban perpajakan mengantarkan PT Baoshuo Taman Industry Investment Group (BTIIG) atau Huabao Indonesia meraih penghargaan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Apresiasi tersebut diberikan bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Provinsi Sulawesi Tengah sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi perusahaan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Perusahaan dinilai konsisten membayar pajak air permukaan dan alat berat secara tepat waktu serta berkelanjutan. Kontribusi ini dinilai berperan penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, dan diterima oleh External Manager Huabao Indonesia, Alim Hendra. Prosesi penyerahan berlangsung dalam upacara peringatan HUT ke-62 Provinsi Sulawesi Tengah di Lapangan Upacara Kantor Gubernur, Jalan Sam Ratulangi, Kota Palu, Senin (13/4/2026).

External Manager Huabao Indonesia, Alim Hendra, mengatakan pajak perusahaan merupakan sumber pendapatan penting bagi pemerintah provinsi yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan, pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Hal ini sesuai dengan komitmen perusahaan untuk bisa selalu memberikan yang terbaik kepada masyarakat dan pemerintah daerah," ucap dia.

Ia menambahkan, perusahaan juga menjalankan visi yang sejalan dengan inisiatif global Belt and Road Initiative. Melalui program tersebut, perusahaan berupaya memperkuat jalur perdagangan internasional, termasuk di Indonesia, sekaligus menghadirkan dampak ekonomi yang luas.

Menurutnya, keterlibatan dalam Jalur Sutra modern tidak hanya berorientasi pada ekspansi bisnis, tetapi juga memiliki makna strategis dan filosofis. Hal ini mencakup penguatan ekonomi melalui perluasan pasar ekspor, efisiensi biaya logistik, peningkatan investasi asing, serta pertukaran budaya dan teknologi yang mendorong inovasi industri.

Lebih lanjut, kontribusi pajak perusahaan dinilai turut menjaga stabilitas ekonomi daerah. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan penerimaan tersebut untuk mendukung sektor usaha kecil dan menengah melalui berbagai program seperti subsidi, pelatihan, dan insentif.

Dengan demikian, keberadaan pajak tidak hanya menjadi kewajiban, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pembangunan. Dampaknya terlihat dalam terciptanya ekosistem bisnis yang berkelanjutan, peningkatan kesempatan kerja, serta pengurangan kesenjangan ekonomi di tingkat provinsi.