DPRD Dukung Pemkot Makassar Audit Internal Perusda

MAKASSAR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar mendukung penuh Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk mengevaluasi kinerja direksi dan dewan pengawas (dewas) perusahaan daerah (perusda).

Hal itu diutarakan anggota Komisi B DPRD Makassar, Zulhajar. Ia mengatakan langkah tegas pemeriksaan perusda yang dilakukan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin bersama Tim Transisi sudah tepat.

"Menurut saya soal evaluasi jajaran dereksi dan dewas perusda itu penting dilakukan karena terkait soal PAD, itu harus ditingkatkan. Misalnya, PD parkir dengan sekitar 2 juta kendaraan di Kota Makassar hanya bisa menarik retribusi sampai dengan Rp21 miliar dan dividen sama labanya sekitar Rp3 miliar yang masuk ke APBD," terangnya kepada SINDO Makassar baru-baru ini.

Menurut Icul sapaan karibnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar melalui perusda masih mampu ditingkatkan lagi.

"Saya kira semua perusda yang pertama adalah audit internal sama Pak Wali Kota untuk mengukur kinerja mereka. Potensi PAD Makassar harus dimaksimalkan dibanding yang terjadi sekarang karena menurut saya masih sangat minim (pendapatan PAD)," tuturnya saat ditemui di kediamannya.

"Misalnya PDAM kemarin waktu kami (DPRD Makassar) rapat pengawasan itu ±Rp300 miliar, kemudian uang yang dikelola sekitar Rp20 miliar untuk dividen sekaligus laba yang masuk ke APBD," sambungnya.

Legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjelaskan bahwa evaluasi terhadap jajaran direksi dan dewas perusda secara kesuluruhan, orientasinya adalah peningkatan kinerja untuk terutama menghasilkan PAD bisa bertambah.

"Mengukur kinerja layanan publiknya, misalnya PDAM menghitung dari berapa jumlah rumah yang ada di Makassar itu sudah berapa yang sampai aliran air PDAM di rumah. Karena masih banyak keluhan soal ketersediaan air bersih di Kota Makassar terutama daerah pesisir yang di ada utara maupun Kecamatan Biringkanayya dan Kecamatan Tamalanrea," jelasnya.

Anggota Komisi B DPRD Makassar itu membeberkan bahwa layanan publik di beberapa perusda perlu diperbaiki lagi dalam memberikan kenyamanan masyarakat Kota Anging Mamiri.

"Misalnya lagi pelayanan PD Pasar itu seberapa nyaman pasar-pasar yang ada di Makassar untuk tempat konsumen atau warga berbelanja. Termasuk terminal dan parkir gimana? karena banyak keluhan soal layanan petugas parkir di lapangan yang terkadang intimiditatif dan tidak bersahabat misalnya untuk menarik retribusi parkir," bebernya.