DPRD Dukung Pemkot Makassar Audit Internal Perusda
Senin, 17 Mar 2025 04:33

Anggota DPRD Makassar, Zulhajar saat ditemui di kediamannya. Foto: SINDOMakassar/Dewan Ghiyats Y.G
MAKASSAR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar mendukung penuh Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk mengevaluasi kinerja direksi dan dewan pengawas (dewas) perusahaan daerah (perusda).
Hal itu diutarakan anggota Komisi B DPRD Makassar, Zulhajar. Ia mengatakan langkah tegas pemeriksaan perusda yang dilakukan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin bersama Tim Transisi sudah tepat.
"Menurut saya soal evaluasi jajaran dereksi dan dewas perusda itu penting dilakukan karena terkait soal PAD, itu harus ditingkatkan. Misalnya, PD parkir dengan sekitar 2 juta kendaraan di Kota Makassar hanya bisa menarik retribusi sampai dengan Rp21 miliar dan dividen sama labanya sekitar Rp3 miliar yang masuk ke APBD," terangnya kepada SINDO Makassar baru-baru ini.
Menurut Icul sapaan karibnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar melalui perusda masih mampu ditingkatkan lagi.
"Saya kira semua perusda yang pertama adalah audit internal sama Pak Wali Kota untuk mengukur kinerja mereka. Potensi PAD Makassar harus dimaksimalkan dibanding yang terjadi sekarang karena menurut saya masih sangat minim (pendapatan PAD)," tuturnya saat ditemui di kediamannya.
"Misalnya PDAM kemarin waktu kami (DPRD Makassar) rapat pengawasan itu ±Rp300 miliar, kemudian uang yang dikelola sekitar Rp20 miliar untuk dividen sekaligus laba yang masuk ke APBD," sambungnya.
Legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjelaskan bahwa evaluasi terhadap jajaran direksi dan dewas perusda secara kesuluruhan, orientasinya adalah peningkatan kinerja untuk terutama menghasilkan PAD bisa bertambah.
"Mengukur kinerja layanan publiknya, misalnya PDAM menghitung dari berapa jumlah rumah yang ada di Makassar itu sudah berapa yang sampai aliran air PDAM di rumah. Karena masih banyak keluhan soal ketersediaan air bersih di Kota Makassar terutama daerah pesisir yang di ada utara maupun Kecamatan Biringkanayya dan Kecamatan Tamalanrea," jelasnya.
Anggota Komisi B DPRD Makassar itu membeberkan bahwa layanan publik di beberapa perusda perlu diperbaiki lagi dalam memberikan kenyamanan masyarakat Kota Anging Mamiri.
"Misalnya lagi pelayanan PD Pasar itu seberapa nyaman pasar-pasar yang ada di Makassar untuk tempat konsumen atau warga berbelanja. Termasuk terminal dan parkir gimana? karena banyak keluhan soal layanan petugas parkir di lapangan yang terkadang intimiditatif dan tidak bersahabat misalnya untuk menarik retribusi parkir," bebernya.
Hal itu diutarakan anggota Komisi B DPRD Makassar, Zulhajar. Ia mengatakan langkah tegas pemeriksaan perusda yang dilakukan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin bersama Tim Transisi sudah tepat.
"Menurut saya soal evaluasi jajaran dereksi dan dewas perusda itu penting dilakukan karena terkait soal PAD, itu harus ditingkatkan. Misalnya, PD parkir dengan sekitar 2 juta kendaraan di Kota Makassar hanya bisa menarik retribusi sampai dengan Rp21 miliar dan dividen sama labanya sekitar Rp3 miliar yang masuk ke APBD," terangnya kepada SINDO Makassar baru-baru ini.
Menurut Icul sapaan karibnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar melalui perusda masih mampu ditingkatkan lagi.
"Saya kira semua perusda yang pertama adalah audit internal sama Pak Wali Kota untuk mengukur kinerja mereka. Potensi PAD Makassar harus dimaksimalkan dibanding yang terjadi sekarang karena menurut saya masih sangat minim (pendapatan PAD)," tuturnya saat ditemui di kediamannya.
"Misalnya PDAM kemarin waktu kami (DPRD Makassar) rapat pengawasan itu ±Rp300 miliar, kemudian uang yang dikelola sekitar Rp20 miliar untuk dividen sekaligus laba yang masuk ke APBD," sambungnya.
Legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjelaskan bahwa evaluasi terhadap jajaran direksi dan dewas perusda secara kesuluruhan, orientasinya adalah peningkatan kinerja untuk terutama menghasilkan PAD bisa bertambah.
"Mengukur kinerja layanan publiknya, misalnya PDAM menghitung dari berapa jumlah rumah yang ada di Makassar itu sudah berapa yang sampai aliran air PDAM di rumah. Karena masih banyak keluhan soal ketersediaan air bersih di Kota Makassar terutama daerah pesisir yang di ada utara maupun Kecamatan Biringkanayya dan Kecamatan Tamalanrea," jelasnya.
Anggota Komisi B DPRD Makassar itu membeberkan bahwa layanan publik di beberapa perusda perlu diperbaiki lagi dalam memberikan kenyamanan masyarakat Kota Anging Mamiri.
"Misalnya lagi pelayanan PD Pasar itu seberapa nyaman pasar-pasar yang ada di Makassar untuk tempat konsumen atau warga berbelanja. Termasuk terminal dan parkir gimana? karena banyak keluhan soal layanan petugas parkir di lapangan yang terkadang intimiditatif dan tidak bersahabat misalnya untuk menarik retribusi parkir," bebernya.
(MAN)
Berita Terkait

Makassar City
Baruga Urban Farming, Inovasi Hijau Dukung Ketahanan Pangan Makassar
Bukit Baruga bersama Pemerintah Kota Makassar resmi meluncurkan program Baruga Urban Farming pada Senin, 15 September 2025, di Masjid Biz Baz, cluster Mahameru, kawasan Bukit Baruga.
Senin, 15 Sep 2025 23:56

Makassar City
Munafri–Aliyah Tunjukkan Sikap Egaliter, Dengarkan Tuntutan Mahasiswa HMI Makassar
Di tengah dinamika aspirasi mahasiswa, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham menunjukkan sikap terbuka dan egaliter.
Senin, 15 Sep 2025 19:31

Makassar City
Wali Kota Appi Minta ASN Hindari Flexing dan Perilaku Berlebihan di Medsos
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin meminta ASN seluruh jajaran pemerintah kota untuk tetap menjaga kondusivitas di setiap wilayah. Ia juga mengingatkan bahwa setiap gerak dan ucapan ASN.
Senin, 15 Sep 2025 16:32

Makassar City
Wali Kota Puji Inisiatif Gerakan Urban Farming Warga Bukit Baruga
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menghadiri Launching Gerakan Urban Farming Bukit Baruga yang dirangkaikan dengan Launching Buku Makassar Urban Farming.
Senin, 15 Sep 2025 15:37

Makassar City
DPRD Kota Makassar Sewa Gedung Perumnas Rp604 Juta Pertahun
Sekretariat DPRD Kota Makassar akhirnya mencapai kesepakatan dengan pihak Perumnas terkait penggunaan Gedung Perumnas di Jalan Hertasning sebagai kantor sementara.
Sabtu, 13 Sep 2025 05:28
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Program CSR Kalla Toyota Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis untuk Pensiunan
2

Telkomsel Perluas Jangkauan 4G ke Pelosok Takalar, Kini Hadir di Desa Kaleko'mara
3

Riuh, Tembak Menembak Warnai Aksi Teroris di Bandara Sultan Hasanuddin
4

Kolaborasi PT Vale, Pemkab Lutim, & Poliwako Dongkrak Daya Saing Tenaga Kerja Lokal
5

DPRD Sulsel Dalami Proyek Bendung dan Embung Bermasalah Senilai Rp60 Miliar di Bone
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Program CSR Kalla Toyota Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis untuk Pensiunan
2

Telkomsel Perluas Jangkauan 4G ke Pelosok Takalar, Kini Hadir di Desa Kaleko'mara
3

Riuh, Tembak Menembak Warnai Aksi Teroris di Bandara Sultan Hasanuddin
4

Kolaborasi PT Vale, Pemkab Lutim, & Poliwako Dongkrak Daya Saing Tenaga Kerja Lokal
5

DPRD Sulsel Dalami Proyek Bendung dan Embung Bermasalah Senilai Rp60 Miliar di Bone